Oleh: James Petras
Pengantar
Tindakan pemerintah Amerika Serikat dan pihak militer Chili tidaklah terlepas dari kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perjuangan kelas, antara kelas pekerja dengan borjuasi di Chili. Pendapat yang menyatakan bahwa kudeta 11 September 1973 semata-mata merupakan kerja sama antara CIA dengan jendral-jendral boneka, tidak bisa membantah fakta bahwa sebelum September 1973, kekuatan-kekuatan tersebut ternyata tidak bisa melancarkan kudeta secara berhasil, meskipun, selama periode bulan September 1970 hingga Juli 1973, telah terjadi beberapa kali percobaan kudeta.
Usaha-usaha kudeta oleh pemerintah Amerika Serikat dan militer Chili hanya akan berhasil jika polarisasi kekuatan-kekuatan kelas di Chili sudah menciptakan kondisi-kondisi yang matang bagi sebuah kontra revolusi. Sebenarnya, para golpista [i] AS dan Chili bergerak melalui struktur kelas masyarakat Chili, yakni sebuah masyarakat yang didominasi kelas borjuis. Sementara itu, kelas dominan ini pun memiliki kepentingan-kepentingan, strategi dan organisasi politiknya sendiri. Memang benar bahwa pemerintah AS dan kaum militer Chili memainkan peranan menentukan dalam kudeta tersebut; namun seluruh manuver dan keberhasilan kudeta itu bergantung pada kemampuan borjuasi Chili dalam mengorganisir dan mengarahkan perlawanan politiknya terhadap pemerintahan Salvador Allende.
Jika penggulingan pemerintahan Persatuan Rakyat (Unidad Popular/UP) semata-mata ditentukan oleh Washington, maka tentu saja Allende tak akan pernah berkesempatan menduduki jabatan kepresidenannya pada tahun 1970; dan tentu saja mafia Pinochet sudah bisa menggulingkan Allende di bulan April 1972, saat dia mulai merencanakan kudeta. Apa yang luput dari kedua anggapan tadi adalah kondisi politik dan sosial yang memungkinkan kudeta tersebut berhasil. Di antara kondisi-kondisi yang dimaksud di sini adalah: borjuis kecil yang termobilisir, terorganisir dan yang berhubungan dengan borjuasi. Secara bersama-sama, mereka akan mampu mengganggu pemerintah, melumpuhkan perekonomian, mempengaruhi dan merecruit kader-kader dari kalangan militer dan kepolisian federal.
Ketidakmampuan pemerintah UP dalam menggunakan awal-awal keberhasilannya untuk segera merebut kepemimpinan dari borjuasi, sembari terus menerus memajukan kesadaran sosialis di kalangan kelas pekerja, menyebabkan borjuasi mampu menarik borjuis kecil ke pihaknya. Hal ini pula yang memungkinkan borjuasi bisa mengarahkan kekecewaan borjuis kecil terhadap pemerintahan Allende. Lemahnya inisiatif pemerintah tersebut. bukan disebabkan tidak lengkapnya “program”: justru tindakan-tindakan pemerintah UP pada dua tahun terakhir kekuasaannya diarahkan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan borjuis kecil ini. Bahkan pemerintah mengajukan perangsang-perangsang, seperti: pemberian pinjaman, kredit, perwakilan-perwakilan khusus borjuis kecil dalam badan-badan pemerintah, dsb. Yang menjadi permasalahan di sini bukanlah sejauh mana konsesi-konsesi tersebut telah diberikan pemerintah Allende untuk “menarik” kaum borjuis kecil ke pihaknya—permasalahannya adalah caranya konsesi-konsesi tersebut diberikan, yakni jalur-jalur organisasional, konteks politik dan konsekuensi-konsekuensi yang mereka hadapi ketika menyalurkan konsesi tersebut. Hal ini semakin penting di tengah memuncaknya perjuangan kelas antara buruh melawan borjuasi. Dalam menghadapi sikap mendua borjuis kecil dan meningkatnya radikalisme kelas pekerja, pemerintah UP lengah dalam memperhitungkan faktor-faktor yang membentuk dan mencairkan kesadaran kelas serta faktor sentralitas organisasi politik. Faktor-faktor ini tidak bisa dihitung hanya dengan merumuskan program, namun ia juga memerlukan pengarahan terhadap hasil-hasil program tersebut.
Borjuis Kecil: Posisi Struktural dan Orientasi Politiknya
Borjuis kecil di Chili, sebagaimana juga di seluruh Amerika Latin (dan mungkin juga di seluruh Dunia Ketiga), merupakan strata masyarakat yang sangat beragam. Mereka terkonsentrasi di wilayah-wilayah metropolis, dimana biasanya letak pusat pemerintahan dan kekuasaan berada. Dan borjuis kecil, yang terorganisir serta termobilisir oleh borjuasi, dapat menjadi penghalang besar bagi sebuah revolusi sosial. Sebagai contoh, di wilayah Santiago Raya saja, hampir 60% angkatan kerja terserap dalam sektor jasa, sementara aktivitas sektor produktif (seperti pertanian, pertambangan, industri dan konstruksi) hanya menyerap 32% nya. Selanjutnya, dari 26% angkatan kerja yang terserap dalam sektor industri, setengahnya bekerja di bengkel-bengkel kecil permesinan dan sentra-sentra kerajinan—dimana rata-rata si pemiliknya sekaligus merangkap sebagai pekerja industri tersebut. Di Santiago, buruh yang bekerja di industri berskala besar dan menengah hanya berjumlah sekitar 150.000, sementara sekitar 178.000 orang[ii] bekerja di sektor perdagangan.
Dalam sektor transportasi, para pemilik yang sekaligus merangkap operator truk, berjumlah jauh lebih besar ketimbang mereka yang melulu bekerja sebagai buruh upahan transportasi (sebagai supir atau kernet truk. Pent.). Dari seluruh truk yang ada, hanya sepertiganya yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, sementara dua pertiganya dipunyai pemilik yang sekaligus merangkap operatornya. Karakter pembangunan kapitalis yang “tidak tuntas” dan tidak seimbang di Chili ini, merupakan produk dari sejumlah reformasi yang dilakukan oleh rejim-rejim borjuis kecil sebelum berkuasanya Allende; dalam kondisi seperti ini, kapitalis monopoli merasuk ke dalam konstelasi perusahaan-perusahaan kecil yang masih dalam taraf pra-industri. Perusahaan-perusahaan kecil itu berperan sebagai perusahaan jasa pelayanan, satelit-satelit bagi perawatan maupun agen-agen distribusi yang tergantung kepada perusahaan-perusahaan monopoli tadi. Sementara itu, sektor pertambangan dan industri hanya bersifat enclave (kantong) ekonomi tersendiri di tengah-tengah lautan borjuis kecil masyarakat Chili. Diantaranya ada yang menjadi agen-agen perusahaan asing, sementara yang lain terkait dengan segelintir rekanan bisnis Chili yang sudah menjadi client, dan jumlahnya pun terbatas.
Kondisi seperti inilah yang menghalangi transformasi industri secara menyeluruh, merintangi perkembangan hubungan-hubungan sosial kapitalis secara penuh dan menghambat proletariatisasi pada sektor-sektor penting masyarakat perkotaan. Urbanisasi dan keterbelakangan industri di hampir seluruh negeri Dunia Ketiga adalah faktor yang menyebabkan terus berkembangnya lapisan masyarakat pedagang dan birokrat. Lapisan masyarakat inilah yang selama ini menjadi basis massa bagi gerakan-gerakan nasionalis, populis dan juga bagi gerakan-gerakan sayap kanan. Dari seluruh sektor ekonomi yang ada, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling kurang terorganisir dan kurang dirasuki kapitalisme.
Dilihat dari sudut pandang historis, aktivitas perdagangan merupakan mata rantai yang menghubungkan pusat-pusat metropolis kolonial dengan pusat-pusat pertanian dan pertambangan di wilayah-wilayah pedalaman. Kesemuanya dikontrol oleh perusahaan-perusahaan perdagangan besar, milik asing maupun dalam negeri. Sebagai konsekuensinya, perusahaan-perusahaan eceran yang melayani pasaran dalam negeri (dan juga jabatan-jabatan administratif dalam birokrasi), menjamur sebagai sektor yang tidak wajar: sektor ini dipenuhi individu-individu ambisius yang terlibat dalam perdagangan berskala kecil, karena wilayah bisnis yang lain–tempat dimana kapital diakumulasi, seperti pada sektor pertambangan, pertanian, perbankan, dan, dalam skala yang lebih kecil, sektor industri—telah dikuasai oleh oligarki. Borjuis kecil yang bergerak di sela-sela masyarakat kapitalis yang monopolistik dan bersifat tergantung ini, tidaklah mampu bertahan dengan sumber daya ekonominya yang sedikit. Hal tersebut menyebabkan mereka berwawasan politik sempit, dan secara bersama-sama mereka akan menjadi kekuatan politik yang perlu diperhitungkan, karena mereka ini rentan terhadap hubungan patronase politik. Lapisan borjuis kecil yang sangat besar dan terkonsentrasi di kota-kota besar ini—dan secara relatif mereka lebih aktif dan lebih terorganisir ketimbang kelas bawah—merupakan lahan yang subur bagi kekuatan politik apa pun yang mampu mengorganisir dan mengarahkan tuntutan-tuntutan mereka. Walaupun borjuis kecil ini mungkin akan mendukung aspek “anti-monopoli”nya program pemerintah UP, tetapi mereka pun tidak menyukai visi kolektivismenya. Selama tahap-tahap awal pemerintahan UP, borjuis kecil tertarik dengan kebijaksanaan kemudahan kredit dan pinjaman dari pemerintah, meningkatnya pangsa pasar (karena selama pemerintahan UP, daya beli kelas bawah terus meningkat dan semakin mengimbangi kelas atas), dan masuknya barang-barang konsumsi impor dalam skala besar. Akan tetapi, dalam tahap-tahap selanjutnya, borjuis kecil mulai memusuhi pemerintahan UP karena kebijaksanaan pemerintah yang menekankan pengendalian harga, dan juga kelangkaan barang-barang serta meningkatnya militansi buruh. Pengusaha-pengusaha kecil—sebagai kekuatan yang menghisap buruh dengan cara-cara yang paling brutal (melalui pengupahan yang rendah, jam kerja yang panjang, kurangnya jaminan sosial, “pengawasan kerja” secara personal terhadap buruh-buruhnya)—sangat ketakutan kalau bisnis mereka, yang menjamin keberlangsungan kehidupan mereka, akan diambil-alih oleh buruh-buruh (yang dalam periode-periode selanjutnya selama berkuasanya UP, telah terjadi pengambilalihan dengan frekuensi tinggi), walaupun UP sendiri menolak pengambil-alihan tersebut. Isu-isu yang paling mengkhawatirkan borjuis kecil (seperti kelangkaan barang-barang dan bahan-bahan mentah, penggantian peranan mereka dalam bisnis, militansi buruh dan sebagainya) diangkat oleh partai-partai politik borjuasi atau oleh asosiasi-asosiasi pengusaha yang telah mengambil-alih kepemimpinan politik terhadap gremios borjuis kecil ini.
Yang termasuk dalam lapisan borjuis kecil ini adalah para pemilik bisnis dan perusahaan-perusahaan kecil (yang rata-rata mempekerjakan kurang dari 20 buruh), para pemilik yang merangkap operator truk, serta juga kaum profesional mandiri (misalnya para dokter, pengacara, dan lain-lain). Beberapa ciri struktural ini menjadikan barisan borjuis kecil sebuah kelompok yang sangat penting, dan sekaligus tidak stabil pada saat-saat diadakannya mobilisasi politik.
Mari kita ambil contoh pengusaha toko kecil dan pedagang eceran atau juga pemilik bengkel dan truk. Di seluruh Amerika Latin (termasuk Chili), kelas menengah rendahan—
di luar kelas buruh dan petani— merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dalam masyarakat. Borjuis kecil, baik itu yang bergerak di sektor perdagangan maupun sektor produktif, terlibat dalam sebuah dunia yang penuh persaingan: secara berdampingan, ratusan pemilik toko dan bisnis kecil harus bersaing, dan dengan sumber daya mereka yang langka, mereka berusaha memasuki pasar yang sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang membedakan borjuis kecil dengan borjuis besar bukan cuma posisi kompetisi mereka yang tidak menguntungkan, namun juga dikarenakan kekurangan modal dan—yang lebih penting lagi—tidak mudahnya memperoleh kredit. Borjuis kecil sangat terpengaruh oleh perubahan harga, fluktuasi dalam aliran barang dan jasa, dan bunga yang berlebihan dari kredit berjangka pendek, hal ini menyebabkan mereka sangat rapuh: sehari-hari mereka selalu dibayangi ancaman kebangkrutan, dan dengan modal pas-pasan, mereka berjuang agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Kondisi mereka yang sangat rapuh menyebabkan mereka tergantung pada para kapitalis monopoli dalam transaksi sehari-hari. Para pemasok dan calo selalu menyediakan barang-barang dengan segala macam persyaratan yang harus ditanggung oleh borjuis kecil; sementara para pemilik truk mematok harga seenaknya untuk setiap muatan yang mereka bawa—hal demikian menyebabkan para pemilik toko kecil selalu merasa terjepit dari segala sisi, baik itu oleh para pesaing yang besar maupun yang sama-sama kecil, ditekan oleh para kreditor, perusahaan pengangkutan/ekspedisi, makelar dan sebagainya. Dalam situasi yang sedemikian menekan itu, borjuis kecil justru semakin tergantung pada patronnya untuk bisa terus menjalankan usahanya, dan dalam banyak kasus, mereka pun tergantung secara politik terhadap si patron tersebut. Borjuis kecil yang mengoperasikan bisnisnya di wilayah borjuasi, mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan orientasi politik yang dominan di wilayah itu. Di samping itu, borjuis kecil condong ter konsentrasi bermukim di wilayah-wilayah sekitar pusat kota. Dengan demikian ia akan lebih dekat dengan pusat dunia bisnis, kaum profesional dan para pegawai kerah putih yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Sehingga ia selalu ada dalam tekanan pengaruh nilai-nilai serta orientasi politik kelompok masyarakat tadi. Tegasnya, borjuis kecil itu dihisap dan sekaligus tergantung kepada borjuasi. Dalam pandangan dunia usahawan kecil, problema sehari-hari hanya berkisar soal harga dan laba: kebencian, dendam dan permusuhan politik mereka tercantum dari angka-angka yang tertera dalam mesin penghitung uangnya. Borjuis kecil memusuhi siapa saja, baik itu pemerintah—karena mereka mengontrol harga-harga—maupun para calo, yang dengan mematok harga tinggi menyebabkan borjuis kecil hanya meraih keuntungan sedikit. Borjuis kecil ini merasa benci karena harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, sekaligus gemetar di hadapan ancaman nasio nalisasi perusahaan-perusahaan mereka oleh pemerintah UP.
Retorika politik borjuis kecil merupakan perpaduan dari kebencian mereka terhadap kolektivisme dan monopoli dengan proyeksi mereka yang ideal tentang etos individualisme bisnis kecil, kerja keras dan ketertiban politik. Karena jumlahnya yang besar, posisi kelasnya, sekaligus ketidakmampuannya membangun dunia sesuai dengan cita-citanya—yakni membesarkan produksi berskala kecilnya dengan akumulasi kapital secara cepat—menjadikan borjuis kecil sebuah kekuatan politik yang kritis dalam perpolitikan Chili. Terjepit di antara dua kekuatan utama yang saling bertentangan dalam masyarakat—yakni kelas pekerja dan borjuasi, menyebabkan lapisan yang sangat beragam dan berjumlah besar ini bersikap bimbang selama tahun-tahun kekuasaan Allende—sampai akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melampiaskan dendam mereka terhadap pemerintahan Sosialis.
Tidak lah cukup untuk menjelaskan orientasi politik borjuis kecil berdasarkan posisi strukturalnya (yang bersifat mendua) maupun hubungannya dengan kelas-kelas lainnya saja; namun ia juga harus diterangkan dari (1) ikatan-ikatan politik dan organisasio- nal, yang nantinya menentukan orientasi tindakan praktis bagi pe mecahan konflik yang dihadapi borjuis kecil; dan (2) dinamika organisasional dan politik dari dua kelas sosial fundamental yang saling bertentangan, serta saling perimbangan kekuatan antara proletariat dengan borjuasi. Jika partai proletariat menjadi dominan dalam arena politik, maka kaum borjuis kecil akan berdiam diri; namun begitu borjuasi telah meraih cukup momentum guna mencipta- kan kubu kekuasaan lain yang bisa mempengaruhi dan mengarahkan perkembangan sosial, maka borjuis kecil akan berduyun-duyun berdiri di belakangnya. Jika borjuasi tidak berinisiatif untuk menentang dominasi proletariat, maka borjuis kecil tidak akan pernah menjadi kekuatan kontra-revolusioner yang bisa dimobilisir. Akhirnya, orientasi politik kelas ini ditentukan oleh situasi umum perekonomian: selama periode kemajuan dan ekspansi ekonomi, borjuis kecil akan “setia di pihak Kiri”; selama masa-masa sulit, mereka mulai menggerutu; dan selama saat-saat genting, mereka mencari ketertiban dan berjalannya otoritas politik, yang—jika tak mendapatkannya dari sayap kiri—mereka akan mencarinya dari sayap kanan.
Borjuis kecil adalah salah satu lapisan sosial penting yang mendukung penggulingan Allende. Meskipun alasan-alasan dukungan yang mereka berikan dan keterlibatan mereka dalam perpolitikan sayap kanan sangat beragam dan rumit, setidaknya terdapat 3 cara untuk menganalisanya: secara struktural, organisasional dan secara ideologis. Pada setiap level analisa tersebut, selalu ada “kemungkinan” bahwa sesungguhnya borjuis kecil bisa dicegah untuk tidak dimobilisir menjadi sebuah kekuatan massal oleh sayap kanan. Posisi struktural borjuis kecil sesungguhnya kontradiktif, ideologinya bisa ke mana-mana dan mendua, lagi pula organisasinya yang cukup otonom memungkinkan berkembangnya beragam aliran politik alternatif, dan ini setidaknya bisa mencegah energi politik borjuis kecil untuk tidak dijadikan ujung tombak perpolitikan sayap kanan.
Strategi Sayap Kanan: Rencana Kudeta
Pada saat sayap kiri sedang mengkonsentrasikan diri dalam pengorganisiran kaum buruh industri dan kaum tani tak bertanah, sayap kanan mulai mendekati dan mempengaruhi organisasi-organisasi pengusaha kecil, petani menengah dan golongan-golongan pemilik kecil lainnya. Sayap kanan menggabungkan inisiatifnya itu dengan upayanya untuk menyatukan perhimpunan-perhimpunan borjuis kecil dengan perhimpunan borjuis besar ke dalam organisasi bersama atau konfederasi. Dari sini lah, borjuis kecil mulai digiring untuk menerima kepemimpinan dan arahan politik secara langsung dari borjuasi. Proses penundukkan borjuis kecil di bawah borjuis besar ini diperkuat dengan ikatan ideologis antar mereka sebagai “sesama” pemilik alat produksi—yang mempersatukannya untuk menentang proletariat yang tak bermilik. Dalam kerangka kesamaan organisasional dan ideologis ini, perbedaan-perbedaan maupun konflik di antara para pengusaha besar dengan para pengusaha kecil berhasil diredam, sebaliknya, kebencian serta permusuhan kaum pengusaha kecil ini berhasil dilampiaskan ke pihak pemerintah dan kelas pekerja.
Di sini kita bisa melihat adanya 4 formasi politik sayap kanan. Yang pertama adalah Partai Kristen Demokrat, mereka ini mewakili fraksi borjuasi yang bergerak di bidang konstruksi, jasa, industri, borjuasi dagang, modal asing, kelompok-kelompok tertentu borjuis kecil (seperti pemilik toko, kaum profesional), dan sebagian besar pegawai kerah putih serta sebagian kecil buruh industri yang masih terpengaruh oleh Katolikisme. Dalam pandangan politiknya, partai ini cenderung memperjuangkan tatanan sosial kapitalis yang masih memungkinkan negara untuk campur tangan guna mempromosikan borjuasi nasional dalam berhubungan dengan modal luar negeri. Dengan hanya sejumlah kecil kaum liberal—yang menentang kudeta militer—dalam partai ini (walaupun mereka ini cukup berperan dalam keberhasilan kudeta tersebut), dan dengan terjadinya proses militerisasi pemerintahan sesudah kudeta, serta setelah sejumlah pimpinan konservatif dalam partai berhasil disingkirkan, Partai Kristen Demokrat kemudian mengambil sikap kritis, namun tetap moderat, terhadap pemerintahan militer paska kudeta ini. Kaum Kriten Demokrat merupakan wakil sayap kanan yang menggunakan kudeta militer tersebut untuk memulihkan rejim parlementar lain yang kapitalis, membersihkan sayap kiri dan membangun tatanan sosial yang memungkinkan borjuis nasional, yang bekerja sama dengan modal imperialis, untuk mengeksploitasi Chili.
Sementara itu, di spektrum politik yang lebih kanan, terdapat Partai Nasional. Partai ini mewakili sebagian besar tuan tanah borjuis, borjuasi dagang, pemilik bank, borjuasi industri, modal asing, dan sekelompok borjuis kecil (seperti pengacara, dokter, dan pengusaha kecil). Partai Nasional, yang selalu memperoleh sedikit suara dalam pemilu, tidak berkeinginan untuk kembali ke sistem pemilihan pemerintahan melalui kotak suara—bahkan meskipun tanpa kehadiran sayap kiri. Dalam kedekatan hubungannya dengan asosiasi-asosiasi pengusaha (gremios), partai ini bermaksud menggunakan kudeta tersebut untuk melenyapkan seluruh sistem politik demokratik-borjuis dan mendukung berkuasanya rejim militer. Partai Nasional cenderung memilih sistem politik korporatis, karena sistem inilah yang memungkinkan partai ini untuk mempengaruhi jalannya sistem politik, yaitu dengan mendudukkan para anggotanya (yang tidak mendapat dukungan luas dari rakyat) di posisi-posisi elit.
Di posisi yang lebih kanan lagi di banding Partai Nasional, terdapat sebuah organisasi paramiliter [iii] yang bergerak di luar parlemen, yakni organisasi Patria y Libertad (Tanah Air dan Kebebasan). Organisasi ini dipenuhi dengan banyak kepentingan dan orientasi personal yang saling bertumpang tindih, namun pada hakekatnya ia merupakan organisasi yang pro-kapitalis. Patria y Libertad didukung oleh golongan-golongan borjuasi nasional dan asing yang alat-alat produksinya sudah diambil-alih pemerintah Allende (yakni bekas tuan tanah, bekas bankir dan elemen-elemen dendam dari kelas borjuis). Tindakan-tindakan politiknya yang ekstrim telah mampu menyeret pemuda borjuis yang tergabung dalam Partai Nasional; sumber keuangannya yang luas bisa dimanfaatkan untuk merecruit kaum lumpenproletariat[iv] ke dalam organisasi ini. Dan kekuatan yang terakhir, yang merupakan kekuatan politik paling agresif dan berpengaruh di kalangan sayap kanan Chili, adalah Angkatan Darat dan Kepolisian Federal (carabineros). Pimpinan militer, yang sebelum terjadinya kudeta dilukiskan oleh Partai Komunis sebagai “kekuatan nasional-patriotik dan konstitusionalis”, adalah kekuatan anti demokrasi parlementer, pro kapitalis (khususnya pro modal asing) dan bertujuan menerapkan bentuk kekuasaan korporatis serta militeristik. Meskipun banyak perwiranya berasal dari kelas “borjuis kecil”, namun pilihan penggalangan strateginya lebih dipengaruhi oleh aliansi-aliansi politik dan sosial yang berkembang sebelum, selama dan sesudah kudeta, ketimbang dipengaruhi asal-usul kelasnya. Kaum borjuasi dan pemerintah Amerika Serikat, dengan modal internasional yang dialirkannya ke Chili, telah menjadi penentu kebijakan sosial ekonomi. Berdirinya kekuasaan teror militer di Chili merupakan upaya untuk mengamankan kebijakan pembangunannya. Ia dirancang untuk menjaga kepentingan-kepentingan basis sosial rejim militer dalam menghadapi meluasnya oposisi yang nyata maupun yang masih potensial.
Seiring dengan ikatan-ikatan vertikal antara borjuis besar dengan borjuis kecil, hubungan juga terjalin antara para pimpinan asosiasi-asosiasi borjuis besar dengan partai-partai politik sayap kanan. Secara individual, para pimpinan asosiasi memiliki keanggotaan rangkap—pada saat yang sama pimpinan-pimpinan asosiasi tersebut juga menjadi anggota salah satu dari partai-partai atau kelompok-kelompok sayap kanan (Partai Nasional, Kristen Demokrat, Patria y Libertad dan sebagainya). Ikatan-ikatan ini cukup fleksibel, sehingga memungkinkan para pimpinan asosiasi untuk mengorganisir aksi-aksi dengan inisiatif mereka sendiri. Dan pada saat yang bersamaan, sekutu-sekutu politik mereka mulai menyeret sejumlah besar pengusaha kecil dan asosiasi-asosiasi yang “apolitis”. Tapi, perlu diketahui bahwa meskipun partai-partai sayap kanan itu mampu menggunakan dan mempengaruhi asosiasi melalui keanggotaan rangkap, asosiasi-asosiasi tersebut juga berisi elemen-elemen “non-partai” (dan “anti-partai”) yang, walaupun menerima dukungan yang diberikan oleh partai-partai tadi, tetap mempertahankan asosiasi untuk “independen dalam bertindak”.[v]
Ikatan-ikatan dan hubungan yang terjalin di kalangan asosiasi serta antara asosiasi-asosiasi tersebut dengan partai-partai politik dan organisasi paramiliter sayap kanan, telah menjadi dasar untuk menyatukan aktivitas mereka. Keanggotaan yang rangkap memudahkan komunikasi dan memungkinkan koordinasi di antara berbagai sektor dan kelompok-kelompok kecil di kalangan asosiasi-asosiasi bisnis dan profesional. Selama tahun pertama kekuasaan Presiden Allende, protes-protes secara terpisah, yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok maupun asosiasi tersebut, tidak lah efektif dan tidak “kumulatif” (di mana tidak berhasil menghimpun kekuatan-kekuatan baru). Namun selama tahun ke dua, dampak dari kekuatan-kekuatan organisasional, yang menyatukan sejumlah sektor kelas pemilik dan sektor profesional, mulai mampu melumpuhkan aktivitas ekonomi dan hajat hidup rakyat. Dan yang lebih penting adalah bahwa kekuatan yang mulai tumbuh—yang berasal dari penyatuan kekuatan dan sumber daya asosiasi-asosiasi serta sekutu-sekutu politik mereka—mulai berhasil menyeret sejumlah besar pengusaha kecil dan kaum profesional. Walaupun sebelumnya mereka tidak aktif dan tidak bersikap secara politik. Terbentuk nya kubu politik “berbasiskan kepentingan kaum pemilik”, yang memiliki sumber daya besar, organisasi yang efisien, kepemimpinan yang jelas dan kemampuan untuk memenangkan aksi, akan dapat melipatgandakan dan mengerahkan kekuatan-kekuatan sosial secara cepat. Individu-individu maupun asosiasi-asosiasi borjuis kecil mulai menyumbangkan uang, waktu dan energi mereka, begitu borjuis kecil semakin yakin bahwa gelombang politik mulai menghantam pemerintah Allende, dan situasi mulai berada di bawah kontrol kelompok-kelompok borjuis besar.
Pada tingkat taktis, dan atas desakan pimpinan-pimpinan “non-partai”, asosiasi-asosiasi itu mengawali perjuangan mereka menentang pemerintah dengan mengajukan tuntutan-tuntutan ekonomi: tampaknya tuntutan-tuntutan itu sengaja diajukan dengan batas waktu yang mendesak sehingga tak mungkin dikabulkan segera. Dengan demikian selalu ada alasan bagi borjuis kecil untuk melakukan boikot, melarang buruh-buruh mereka yang akan bekerja, dan melakukan protes. Dampak yang paling cepat terasa adalah terganggunya aktivitas ekonomi dan tekanan terhadap pemerintah agar mau mengerahkan waktu dan sumber dayanya untuk bernegosiasi. Begitu diskusi-diskusi sudah berjalan dan kesepakatan mulai akan tercapai, asosiasi-asosiasi itu mulai menambahkan tuntutan-tuntutan baru. Ketika negosiasi gagal, para pimpinan asosiasi mulai mengajukan platform politik kepada para anggotanya, dengan demikian mereka mulai merancang tahapan baru yakni: konfrontasi dengan pemerintah. Dalam kasus-kasus tertentu, ketika kesepakatan sementara berhasil dicapai, para pimpinan asosiasi mulai memperkuat otoritas mereka dan mulai memperketat disiplin organisasi yakni dengan cara mengontrol distribusi hasil-hasil yang didapat dari pemerintah. Perjuangan yang berhasil dalam menangani masalah-masalah tersebut telah semakin menguatkan posisi para pimpinan sayap kanan yang bercokol dalam asosiasi-asosiasi sehingga berhasil menyeret kekuatan-kekuatan baru. Dengan demikian, ia pun melemahkan setiap upaya yang dilakukan kekuatan-kekuatan pro pemerintah, yang selama ini berusaha menarik jajaran pengusaha kecil agar berpihak ke pemerintah.
Untuk mencegah agar tidak salah dalam bertindak, dan menghindari setiap kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan di luar kendali mereka, kaum borjuasi menghembus-hembuskan isu bahwa yang menyebabkan kebangkitan kelas bawah adalah orang-orang asing dan kaum Yahudi. Di kalangan kelas menengah rendahan dan orang-orang kaya dihembus-hembuskan semangat xenophobia [vi] dan juga, dengan kadar tertentu, anti-Semitisme. Hal itu dilakukan untuk mengaburkan kembalinya ketergantungan perekonomian Chili terhadap perusahaan-perusahaan dan kapital keuangan (banking capital) Amerika Serikat.
Tekanan yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi militan dan partai sayap kanan diarahkan guna melapangkan jalan bagi kaum militer untuk mengambil-alih kekuasaan. Pada permulaannya, tujuan dari aksi-aksi tersebut adalah untuk mendudukan perwira-perwira militer di pemerintahan—dengan demikian mereka tetap mempertahan “bentuk” pemerintahan secara konstitusional, sambil melakukan perubahan isi dan arah kebijaksanaan pemerintah secara radikal dari dalam. Untuk sementara waktu, perpecahan yang terjadi di kalangan perwira militer dapat mencegah terjadinya perubahan yang mendasar dalam kebijaksanaan pemerintah. Akan tetapi, orang-orang kanan berhasil meraih cukup pengaruh di kalangan eksekutif. Hal ini memungkinkan mereka untuk merongrong ketahanan pemerintah dalam menghadapi sabotase politik, administratif dan ekonomi yang dilancarkan asosiasi-asosiasi dan partai sayap kanan. Koalisi militer-asosiasi partai tersebut berhasil membangun basis politik untuk melancarkan kampanye teror, yang diorganisir oleh organisasi-organisasi paramiliter sayap kanan di pedesaan dan perkotaan. Pola yang dilakukan oleh koalisi anti-pemerintah adalah sebagai berikut: selama teror tersebut berjalan, koalisi menuduh pemerintahan Allende bersifat “tidak sah”, oleh karenanya mereka membenarkan terjadinya aksi-aksi teror tersebut; koalisi menuduh orang-orang pro sosialis telah melakukan kejahatan, yang sebenar nya diorganisir oleh kaum teroris; mereka membesar-besarkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari aksi teror tadi dan meletakan kesalahannya pada pemerintah; akhirnya, pihak koalisi membesar-besarkan kekacauan yang ditimbulkannya, namun mereka tetap menentang kekuasaan pemerintah dan aparatus-aparatusnya untuk menumpas kelompok-kelompok teroris tadi. Sementara pihak koalisi anti-pemerintah berhasil “menyelubungi” aksi-aksi terorisme, mereka juga mengorganisir para penjahat untuk melakukan pembersihan terhadap anggota-anggota organisasinya yang tidak menyetujui aksi-aksi teror tersebut. Pembersihan itu dilakukan dengan cara: serangan-serangan fisik, teror-teror mental, dan pembunuhan-pembunuhan. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka menyeragamkan sikap politik anggota, sehingga akan memudahkan pelaksanaan keputusan-keputusan politik para pimpinan koalisi. Dengan cara itu, begitu gerakan kanan berhasil meraih momentum, mereka kemudian memadukan tindakan-tindakan legal dan illegal serta meningkatkan aktivitas kelompok untuk menghancurkan otoritas pemerintah. Akhirnya, kesemuanya itu diarahkan untuk menciptakan dalih bagi pengambil-alihan kekuasaan oleh militer.
Mata rantai yang paling ujung dari rangkaian organisasi koalisi dan aktivitas anti-Allende tersebut adalah persekongkolan perusahaan besar-CIA-militer-pemerintah AS dan kelompok-kelompok militer-perusahaan besar Brazil. Dengan dorongan dari pihak koalisi anti pemerintah, agen-agen kredit dan bank-bank swasta AS menghentikan pemberian kredit jangka pendek. Dan pengiriman barang yang sudah dipesan, juga ditunda-tunda oleh perusahaan-perusahaan AS—hal ini mengakibatkan kelangkaan barang kebutuhan sehari-hari. Kelangkaan barang-barang ini sangat mempengaruhi konsumen kelas menengah rendahan, para pemilik truk, pengusaha kecil dan professional—mereka ini adalah konsumen yang sangat tergantung pada barang-barang buatan AS. Oleh karenanya tidak mengherankan, jika massa borjuis kecil ini—yang diorganisir, dipasok informasi, dan yang diarahkan oleh pimpinan-pimpinan sayap kanan asosiasi—kemudian memusuhi pemerintah. Akan tetapi, karena pemerintah Allende lebih memilih menjaga hubungan baik dengan pemerintah AS, ia tidak sungguh-sungguh dalam memobilisir kekuatannya dalam menentang biang keladi dari kekacauan penyediaan barang ini. Walaupun memutuskan dengan pemerintah AS, pemerintah tidak mendapatkan apa-apa secara ekonomis, bahkan keputusan tersebut lebih banyak merugikan pihak pemerintah Allende secara politis. Namun sementara itu, pihak koalisi oposisi telah memperbesar upayanya dalam menarik dukungan dari luar negeri secara rahasia: pasokan dana dan militer, dukungan taktis dan bantuan logistik terus mengalir dari AS dan Brazil. Pihak koalisi, baik dengan menjanjikan datangnya “jaman keemasan” maupun menggunakan ancaman serangan fisik, menawarkan hadiah-hadiah bagi individu-individu maupun asosiasi yang mau menghentikan aliran barang dan jasa kepada konsumen. Situasi demikian—dalam suasana terkepung oleh kekuatan-kekuatan yang siap tempur, yang memusuhi dan sekaligus membujuknya untuk bergabung—telah menyebabkan elemen-elemen yang apolitis sekalipun seperti: para pengusaha truk, pemilik toko, supir-supir bus atau para dokter terseret oleh seruan bagi “kesatuan aksi” menentang pemerintah. Di tengah lingkungan keseharian seperti itu, setiap individu borjuis kecil (walaupun dia itu seorang demokrat atau bahkan sosialis sekali pun) berada dalam keadaan terpojok; pihak oposisi tidak banyak memberikan pilihan, dan pemerintah pun tidak mengambil tindakan tegas untuk menghadapi tantangan tersebut.
Kelas menengah dan kelas menengah rendahan, yang dihadapkan pada pilihan antara tatanan sosialis parlementarian dan rejim kediktatoran militer, lebih memilih yang terakhir. Untuk itu, mereka mendukung aktivitas-aktivitas yang mengganggu stabilitas politik, melanggar tatanan hukum secara terang-terangan, mendorong terorisme, dan menciptakan kekacauan; lebih jauh lagi, mereka pun menggunakan cara-cara legal dan illegal untuk melancarkan aktivitas subversif terhadap konstitusi dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi dalam berpolitik. Nilai-nilai dan tingkah laku mereka merupakan cerminan dari posisi struktural mereka di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami perubahan secara cepat; akan tetapi, posisi kelas menengah rendahan yang mendua telah menghambat posisi strukturalnya dalam mempengaruhi praktek-praktek politiknya secara langsung: hanya karena campur tangan kaum pengusaha besar secara organisasional dan duduknya politisi-politisi sayap kanan di posisi strategis dalam struktur asosiasi-asosiasi pengusaha, maka keresahan borjuis kecil dapat dipacu dan diarahkan. Mungkin hasilnya akan lain jika saja orang-orang Kiri juga aktif melakukan campur tangan dengan segala kekuatan dan tenaganya terhadap asosiasi-asosiasi tersebut: bersaing dengan orang-orang kanan dalam merebut kepememimpinan asosiasi, menggunakan kekuatan aparat negara untuk menumpas aksi illegal dan menindak para teroris, menyalurkan konsesi-konsesi ke pihak borjuis kecil dengan tetap mengontrol jalur-jalur penyalurannya, memberi penghargaan terhadap pihak-pihak yang mau bekerjasama dengan pemerintah dan menindak aksi-aksi pembangkangan.
Sebenarnya, borjuis kecil bukan lah kekuatan yang bisa diandalkan sepenuhnya untuk melancarkan oposisi terhadap pemerintahan UP. Hal ini disebabkan posisinya yang kontradiktif, dan juga karena proses penggabungannya dalam koalisi sayap kanan berjalan secara tersendat-sendat. Borjuis kecil hanya akan bersungguh-sungguh terlibat dalam aktivitas oposisi sayap kanan, ketika mereka sudah merasakan sejumlah kemenangan dan memperoleh konsesi dari pemerintah. Komitmen borjuis kecil terhadap pihak kanan semakin menguat, terutama ketika tatanan politik legal mengalami keretakan, sementara pemerintah sudah tidak mampu mengontrol peristiwa-peristiwa yang menimpanya dari hari ke hari. Di lain pihak, persekutuan/aliansi borjuis kecil dengan kelas borjuasi pun bersifat konjungtural dan tidak stabil: pada periode setelah kudeta, borjuis kecil, yang telah berperan dalam keberhasilan kudeta tersebut, tidak mendapatkan apa-apa. Menaiknya harga-harga, langkanya barang, menurunnya daya beli dan sulitnya memperoleh kredit serta pinjaman, telah banyak menurunkan standar hidup borjuis kecil. Ratusan pengusaha kecil pemilik truk—yang menjadi ujung tombak dalam menjatuhkan Allende—mengalami kebangkrutan, karena mereka dihadapkan dengan kenaikan harga bahan bakar serta sedikitnya pesanan bagi pengangkutan barang-barang. Sekarang, kediktatoran militer-borjuis, yang merebut kekuasaan dengan ditopang pemberontakan borjuis kecil terhadap proletariat, memukul sekutu lamanya ini. Oleh karenanya, tidak lah mengherankan jika sayap borjuis kecil di kalangan Partai Kristen Demokrat (di bawah pimpinan Bernar do Leighton) kemudian menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Front Anti-Fasis yang diproklamirkan oleh Partai Komunis. Jika orang-orang Kiri ini berhasil menggulingkan kediktatoran militer-borjuis, masih muncul pertanyaan: apakah teori revolusi bertahap—yang sekarang sedang menjalani aliansi Anti-Fasis ini—akan kembali dimainkan? Kalau kita melihat kembali jejak sejarahnya, maka seharusnya kelas buruh Chili bisa melakukan sesuatu yang lebih baik ketimbang sekedar tragedi dan lelucon.
Bagi orang-orang Kiri, apa yang disebut dengan “mengerahkan segala kekuatan dan tenaga” tak lain adalah: berjuang keras untuk menciptakan basis kekuasaan politik-administratif alternatif, karena, bagaimanapun juga, parlemen adalah kuburan bagi semua ini- siatif pemerintah dan menteri-menteri sayap kiri. Oleh karenanya, agar pemerintah UP berhasil dalam memenangkan atau menetralisir borjuis kecil, pertama-tama ia harus mendasarkan aktivitas dan mengembangkan kebijakan-kebijakannya pada perluasan serta penguatan organisasi-organisasi kelas pekerja. Hanya pada tahap-tahap selanjutnya selama pemerintahan Allende, di tengah-tengah tekanan kekerasan dan konfrontasi yang kian memanas, militan-militan kelas pekerja mulai mengorganisir organisasi-organisasi tempur pada tingkat lokal—tapi kesemuanya sudah terlambat dan jadi sia-sia belaka.
Perkembangan Kesadaran Kelas Pekerja
Selama ini diskusi tentang kesadaran kelas pekerja bersifat statis dan terlalu stereotype. Kaum Maois dan Troskyis berpendapat bahwa selama periode antara 1970-1973, kelas pekerja Chili sesungguhnya sudah menjadi kekuatan revolusioner, sudah berjuang untuk sosialisme, namun mereka itu dipimpin oleh pimpinan reformis dan birokratis “yang berkhianat”, sehingga mereka melenceng dari “apa yang seharusnya”. Di lain pihak, kaum komunis dan sosial-demokrat berpendapat bahwa kaum buruh masih berkesadaran “ekono- mistis” dan hanya bisa meraih kesadaran sosialis setelah melalui pendidikan sosialis dan mengalami perubahan ekonomi secara bertahap di bawah kepemimpinan partai. Namun kedua macam pandangan itu tidak bisa memahami bahwa kesadaran sosialis sesungguhnya merupakan proses yang berkembang dari perjuangan kelas, di mana kelas pekerja bisa mengembangkan instrumen-instrumennya untuk mengontrol dan mengarahkan aktivitas ekonomi [vii]. Pengalaman Chili sesungguhnya sudah mengungkapkan tidak tepatnya analisa yang “statis” terhadap kesadaran kelas pekerja. Pendapat “yang kekiri-kirian” tidak bisa menjelaskan alasan di balik dukungan kelas pekerja terhadap politik parlementarian dan politik kesejahteraan[viii] yang dicanangkan pada tahun pertama pemerintahan Allende. Demikian juga dengan analisa “reformis”, mereka tidak bisa menjelaskan semangat politik konfrontatif dan menjamurnya pusat-pusat kekuasaan kelas pekerja yang otonom dari pemerintah, terutama selama tahun terakhir kekuasaan Allende. Artinya, mereka semua gagal dalam memahami situasi di mana kelas pekerja, yang semula mendukung kepemimpinan politik yang reformis [ix] (termasuk mendukung strategi dan programnya), kemudian berkembang menjadi kelas yang revolusioner, walaupun tanpa kepemimpinan revolusioner. Tanpa melewati periode politik reformis, kelas pekerja tak akan bisa mengembangkan perspektif revolusionernya yang kemudian melintasi kerangka “formal” yang digariskan oleh pimpinan-pimpinan mereka. Dengan demikian, periode reformis merupakan kondisi yang dibutuhkan bagi mobilisasi kelas dan merupakan penciptaan kondisi untuk melancarkan perjuangan revolusioner. Namun ketidakmampuan dalam menterjemahkan pandangan-pandangan politiknya yang mendasar dan dalam menerapkan strategi baru oleh para pimpinan reformis di tengah-tengah situasi politik yang terus berubah, telah menjadi penghalang serius dalam memperjuangkan sosialisme.
Pada awalnya, yakni pada bulan September 1970, sebagian besar kelas pekerja Chili mendukung politik parlementarian dan kebijakan ekonomi negara kesejahteraan yang diterapkan pemerintah. Enam bulan kemudian, politik parlementarian dan kesejahteraan itu didukung oleh sekitar 75% kaum buruh, hal ini tercermin pada pemilihan tingkat kota praja (April 1971). Namun setelah melalui masa dua setengah tahun, 75% kaum buruh di Chili lebih mendukung cara-cara ekstra-parlementer (dengan cara menduduki pabrik, mempersiapkan aksi-aksi frontal, mengkritik kelemahan pemerintah dalam menghadapi kaum Kanan) untuk menghadapi para teroris sayap kanan, melakukan sosialisasi dalam perekonomian, meningkatkan produksi serta menginstitusikan kekuasaan-kekuasaan baru kelas pekerja.
Peningkatan jumlah mereka yang mendukung metode pemungutan suara dalam enam bulan pertama itu disebabkan beberapa faktor, yaitu: (1) untuk mencegah penggunaan cara-cara kekerasan baik oleh pemerintah maupun para majikan, (2) untuk memberi kesempatan pada pemerintah dalam menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial, (3) menurunnya efektifitas propaganda hitam yang dilancarkan oleh kaum kanan, dan yang terakhir (4) mendukung kemenangan yang sudah diraih oleh UP melalui politik pemilu.
Pemerintah, yang “memimpin” kelas pekerja untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dan politik, termasuk dalam melakukan reformasi agraria dan nasionalisasi pertambangan tembaga milik AS, didesak oleh kelas pekerja untuk memperluas penerapan politik nasionalisasi terhadap industri-industri kapitalis dalam negeri; memperluas kontrol pemerintah terhadap sektor transportasi, perdagangan dan konstruksi; serta untuk mengakui kekuasaan legislatif dewan-dewan kelas pekerja—yang kesemuanya itu ditolak oleh pemerintah. Pada tahap awal, kepemimpinan UP berhasil meningkatkan dukungan buruh terhadap pemerintah dan organisasi-organisasi sosialis melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang “populis” (seperti peningkatan upah, pengontrolan harga, fasilitas kesehatan dan sebagainya), yang secara jelas membela kepentingan kaum buruh. Dari hal tersebut, terciptalah kesamaan kepentingan antara pemerintah dengan kelas pekerja. Serangan-serangan yang diarahkan ke pemerintah oleh oposisi politik sayap kanan dan kelompok-kelompok pengusaha, semakin memperkuat persatuan buruh, mempertajam permusuhan kelas, meningkatkan solidaritas atau kesadaran kelas di antara kaum buruh. Jumlah basis kelas pekerja yang mendukung pemerintahan UP, relatif terus bertahan sejak pertengahan 1971 hingga tergulingnya pemerintah pada bulan September 1973. Pemerintah dan partai-partai pendukungnya semakin mendapatkan prestise politik dengan meningkatnya dukungan terhadap kaum Kiri. Akan tetapi, perubahan-perubahan mendasar sesungguhnya terjadi di kalangan kelas pekerja, yakni perubahan dalam alasan mereka untuk memberikan dukungan politik pada pemerintahan Allende, metode-metode politik, taktik, strategi dan organisasinya. Kaum buruh tidak lagi sekedar menjadi pendukung aktif bagi program kesejahteraan yang diinisiatifkan dan diatur oleh pemerintah, namun ia sekarang telah menjadi partisipan aktif dalam proses perubahan hu- bungan kepemilikan alat-alat produksi. Mereka tidak lagi sekedar ikut-ikutan dalam rally-rally massa, yang tidak tertarik dengan perdebatan-perdebatan di parlemen atau kongres-kongres serikat buruh. Namun sekarang kaum buruh sudah mulai mengembangkan partisipasinya secara terus menerus dalam organisasi. Selama tiga tahun kekuasaan Allende, kaum buruh telah meningkat dari sekedar mengambil posisi “ekonomistik” menjadi kekuatan yang berperspektif sosialis. Perubahan kualitatif ini merupakan hasil dari perjuangan sosial yang terjadi selama tahun terakhir pemerintahan Allende. Struktur, arahan, intensitas dan keluasan perjuangan sosial ini semakin meningkatkan kesadaran kelas mereka.
Sebenarnya, yang memprovokasi perjuangan sosial tersebut—yang semakin meningkatkan kesadaran kelas di kalangan buruh—adalah kelas-kelas pemilik alat produksi beserta sekutu-sekutunya di kalangan asosiasi kaum profesonal. Memang pemerintahan Allende pun telah melakukan perubahan-perubahan secara mendalam, namun apa yang dilakukan pemerintah hanya sebatas pada program nasionalisasi terhadap industri-industri, transportasi dan firma-firma perdagangan yang besar saja. Para pemilik firma ini, yang terorganisir dalam asosiasi pengusaha swasta dan yang menjalin hubungan dengan partai-partai sayap kanan, kalangan perwira militer dan organisasi-organisasi paramiliter, berusaha keras untuk meruntuhkan pemerintah melalui lockout (penghentian produksi); yakni dengan menutup pabrik-pabrik, menghentikan kegiatan bisnis, melumpuhkan transportasi dan jasa pelayanan kaum profesional. Kesemuanya itu diarahkan untuk memperlancar kudeta militer. Aksi-aksi yang dilancarkan secara serentak oleh kelompok-kelompok pengusaha dalam mempertahankan kepentingan ekonominya itu, telah mendorong kaum buruh untuk melakukan tindakan yang sama. Kaum buruh mulai menduduki dan mengoperasikan pabrik-pabrik. Kegiatan produksi dilakukan tanpa campur tangan majikan. Meskipun menghadapi krisis ekonomi, pengalaman praktis yang mereka temukan bahwa industri pun dapat berfungsi tanpa adanya kelas kapitalis, telah menjadi elemen kunci dalam meradikalisir kelas pekerja. Berangkat dari kebutuhan untuk mengorganisir produksi, transportasi dan distribusi, telah muncul jaringan kerja yang menyatukan seluruh buruh dari berbagai sektor yang sebelumnya saling berpencaran. Tindak kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh kaum majikan dan sekutu-sekutu politik mereka untuk melumpuhkan perekonomian, telah mendorong kaum buruh untuk membentuk kelompok-kelompok paramiliter yang bertugas menjaga instalasi-instalasi produktif.
Perubahan kesadaran kelas pekerja terjadi melalui serangkaian aksi dalam mempertahankan kebijaksanaan distribusi pemerintah, yang mendapat ancaman dari kaum majikan. Perubahan-perubahan kualitatif yang terjadi, merupakan hasil dari pengalaman buruh dalam menjalankan manajemen; setelah kaum buruh mengambil-alih industri “untuk mempertahankan negara kesejahteraan”, mereka mulai memegang kekuasaan manajemen dan hak-hak istimewa. Konfrontasi yang terjadi antara pemerintah dengan kaum majikan telah memancing mobilisasi kekuatan-kekuatan sosial secara massal, meningkatkan solidaritas dan memunculkan organisasi-organisasi di kalangan kelas pekerja dalam merebut kontrol dan pengaturan alat-alat produksi. Namun, dalam tingkatan praktis terdapat perbedaan antara kesadaran buruh dengan orientasi politik yang diambil pemerintah. Bagi para pejabat, yang lebih menjadi permasalahan adalah bagaimana menjaga keutuhan pemerintahan; mereka beranggapan bahwa aktivitas kaum buruh merupakan sarana yang positif—walaupun hanya untuk sementara—untuk memaksa kaum borjuasi agar menghargai norma-norma politik parlementarian, serta agar mereka mau kembali berproduksi secara “normal”. Sementara itu, kaum buruh (yang sampai saat itu sudah mulai kritis terhadap aspek-aspek tertentu dari ke bijakan pemerintah, namun masih tetap memahami perspektif pemerintah dalam menjalankan proses ekonomi-politik), dalam hal ini buruh industri, sosialisasi industri secara menyeluruh (yakni pendudukan dan pengoperasian pabrik-pabrik) haruslah menjadi tujuan dan orientasi kebijakan pemerintah. Intensitas perjuangan kelas telah mendorong kaum buruh melampaui “batas-batas” dan proses sosialisasi secara abstrak, yang selama ini dicanangkan para pejabat pemerintah.
Sebenarnya, definisi “sosialisme abstrak” sangat beragam, namun yang dimaksud di sini adalah: tidak terpadunya praktek-praktek institusional oleh pemerintah dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh massa. Sebagai contoh, UP selalu menyatakan dirinya sebagai pemerintahan kelas pekerja, namun dalam kenyataannya ia selalu bergantung pada parlemen yang dikontrol oleh borjuasi, dan di lain pihak justru mengecilkan peranan dan aktivitas organisasi-organisasi pekerja (Dewan Buruh, Dewan Kotapraja dan Dewan-Dewan Petani). Aktivitas sehari-hari dan struktur organisasi sayap Kiri di daerah-daerah pertambangan yang telah dinasionalisasi, tidak mengalami perubahan dibanding sebelumnya. Selain itu, walaupun kaum Kiri secara terus menerus mendorong kaum pekerja untuk berpartisipasi, berproduksi dan untuk bersikap sebagai kaum sosialis—mereka tidaklah menciptakan saluran-saluran organisasional yang memungkinkan berlakunya hal tersebut, dan bahkan, dalam sejumlah kasus, mereka tidak memberikan contoh-contoh secara personal dalam mengarahkan orientasi kelas. “Pendidikan sosialis” dilancarkan melalui ceramah-ceramah dan pamflet, namun pengalaman kerja sehari-hari dan struktur kehidupan masyarakat masih diatur dengan norma-norma borjuis. Inilah yang dimaksud dengan “sosialisme abstrak”. Pendekatan seperti ini pun terjadi dalam penyusunan strategi pembangunan sosialis, yang diarahkan untuk memenangkan suara di parlemen dan mendudukkan orang-orang Kiri di pemerintahan. Mereka melakukan negosiasi dengan partai utama kaum borjuasi, yaitu Partai Kristen Demokrat, dan secara diam-diam menjalin hubungan dengan “perwira-perwira Angkatan Darat yang patriotik dan profesional”. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, massa dilibatkan sebagai kekuatan tawar menawar dan untuk mendesak oposisi agar mau memberikan konsesi kepada pemerintah. Di mata pemerintah, perubahan-perubahan mendasar hanya mungkin terjadi setelah melewati rentang waktu yang panjang—yakni setelah “revolusi demokratik-nasional” diselesaikan (yakni setelah hubungan-hubungan sosial kapitalis dan kapasitas perekonomian nasional bisa ditingkatkan dengan membebaskannya dari kontrol imperialisme dan koloni-koloni perkebunan feodal). Beranjak dari pendapat tersebut, Partai Komunis kemudian lebih mempertahankan bentuk-bentuk organisasi kolektivistis yang mirip pengorganisasian produksi kapitalis, dengan menginstitusikan: dewan-dewan direktur dan manajer-manajer yang otonom dalam menangani perusahaan, serta diberlakukannya prinsip-prinsip yang terlalu birokratis. Untuk mengamankan jalannya “revolusi demokratik-nasional” ini, kaum Komunis lebih memfokuskan diri dalam “menormalkan” pembangunan masyarakat, memberikan perangsang-perangsang material, subsidi, kredit dan pinjaman bagi struktur permodalan Chili (hal ini sama saja dengan “menanam modal” bagi sebuah kontra-revolusi), menyetujui undang-undang yang mengontrol pemilikan senjata (yang artinya melucuti kaum pekerja dan memberi peluang bagi kaum Kanan untuk mempersenjatai diri melalui Angkatan Bersenjata) dan, terutama sekali, mereka memfokuskan diri pada “peningkatan produksi”. Slogan “perluasan produksi” ini (sebuah slogan yang absurd dan bodoh di tengah-tengah periode pra-perang saudara/menjelang kudeta) merupa kan konsekuensi logis dari visi mereka tentang sosialisme bertahap. Dalam hal ini, kaum Komunis hanya menjalankan peran yang sebelumnya tidak mau dilakukan oleh borjuasi. Dengan menjalankan peran tersebut, program-program mereka menjadi abstrak dan semakin tercerabut dari pengalaman, kejadian-kejadian dan kondisi sehari-hari kaum pekerja di Chili.
Sampai saat itu, para pejabat sayap kiri masih menganggap para buruh Chili belum berkesadaran sosialis, artinya mereka masih dianggap “ekonomistis”. Mereka telah berupaya sekuat tenaga untuk memperluas kesadaran politik di kalangan pekerja. Upaya tersebut dilakukan dengan mengkombinasikan program-program pendidikan dan distribusi. Akan tetapi, walaupun sejumlah buruh sudah menyadari implikasi-implikasi politik yang ditimbulkan dari penggunaan metode-metode ini, namun pengalaman-pengalaman praktis yang dihadapi kelas pekerja dalam menjalankan produksi di pabrik-pabrik telah mendorong maju kesadaran sosialis di kalangan mereka. Upaya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi sayap kiri untuk memisahkan sosialisme dengan pengalaman praktis perjuangan kelas pekerja, (artinya memperkenalkan sosialisme dengan hanya menggunakan metode pendidikan) telah menghambat perkembangan kesadaran kelas pekerja secara kualitatif. Oleh karenanya tidak lah mengherankan jika meluasnya radikalisasi di kalangan kelas pekerja lebih didorong oleh faktor-faktor eksternal, yakni terdorong oleh aktivitas-aktivitas oposisi terhadap pemerintah. Dalam hal ini, pihak oposisi memancing munculnya masalah yang mendasar, yaitu konflik di pusat-pusat produksi. Menurut kaum oposisi, yang menjadi masalah bukanlah masalah produksi (sebagaimana yang ditekankan oleh pejabat-pejabat resmi sayap kiri), melainkan: siapa kah yang mengontrol alat-alat produksi? Dengan melakukan penutupan pabrik-pabrik dan melarang buruhnya untuk bekerja, kaum majikan berarti menolak segala argumen-argumen “produksionis” yang diajukan oleh pejabat resmi sayap kiri, karena pokok masalahnya adalah: hegemoni kelas, yang sekarang sedang diuji dan diperebutkan oleh kelas borjuasi dengan kelas pekerja. Dengan demikian, bisa dikatakan, kesadaran kelas pekerja bersesuaian (namun sekaligus saling berhadapan dengan) kesadaran kelas borjuasi. Dengan mendudukkan problem produksi di bawah persoalan penguasaan alat-alat produksi, maka kelas pekerja dihadapkan pada 2 pilihan, yakni: kelas pekerja—dengan pimpinan kelas kapitalis—memilih mogok kerja, menutup pabrik-pabrik dan menentang pemerintah, atau, merebut industri-industri tersebut dari tangan kelas kapitalis dan menyerahkannya pada pemerintah, yang notabene adalah pemerintahan kelas pekerja. Kelas pekerja memilih yang terakhir; pejabat-pejabat sayap kiri dalam pemerintahan tidak menjatuhkan pilihan.
Akan tetapi, perkembangan yang terjadi dalam hubungan segitiga (antara kelas pekerja, pejabat resmi sayap kiri dan kaum majikan) tidak sampai menimbulkan perpecahan organisasional di antara pejabat resmi sayap kiri dengan kelas pekerja. Perpecahan tersebut tidak terjadi karena memang tidak adanya pilihan organisasi yang lain bagi kelas pekerja radikal.
Bisa dikatakan kekuatan sayap kiri sedang mengalami pergulatan: di tengah memuncaknya perjuangan kelas, pemerintah menerima terjadinya perubahan kesadaran kelas pekerja yang ditimbulkan oleh aksi-aksi dan tekanan mereka (seperti aksi perebutan pabrik, tanah dan sebagainya), dan pemerintah pun bisa menerima inisiatif-inisiatif terorganisir oleh kelas pekerja. Namun kemudian pemerintah mengubahnya sebagai alat untuk meraih tujuan politiknya. Sebagai contoh bisa ditunjukkan di sini: berdirinya Dewan-Dewan Buruh tidak ditentang oleh pemerintah, justru kemudian pemerintah mengunakan dewan-dewan tersebut untuk menekan kaum borjuasi agar mau mematuhi aturan-aturan politik demokrasi borjuis. Demikian juga dengan jaringan-jaringan pekerja, kesemuanya tidak dilarang, tetapi digabungkan ke dalam Konfederasi Persatuan Buruh (CUT), yang dipimpin oleh kaum reformis, atau, jika tidak, jaringan tersebut dibiarkan saling berpencaran, tanpa ada arahan dan tugas-tugas setelah terjadi konfrontasi dengan kaum majikan.
Sementara itu, pada tingkat lokal, pimpinan buruh tetap konsisten. Kaum pekerja mulai mengalihkan dukungannya ke sosialis radikal yang tergabung dalam Gerakan Aksi Persatuan Rakyat (MAPU, yang dipimpin oleh Oscar Garreton), Kristen Kiri (IC), dan Gerakan Kiri Revolusioner (MIR); namun berragamnya organisasi-organisasi kiri yang ada, serta masih bergabungnya sosialis-sosialis radikal dalam Partai Sosialis (PS)—yang khawatir jika mereka meninggalkan partai tersebut akan menyebabkan jatuhnya Allende dan “memecah belah kekuatan kelas”, dan lagi pula mereka tetap berharap masih mungkin untuk mengerahkan dukungan mayoritas kelas pekerja dalam perjuangan mereka merebut kepemimpinan partai—telah menyebabkan an Kiri Revolusioner (MIR); namun beragamnya organisasi-organisasi kiri yang ada, serta masih bergabungnya sosialis-sosialis radikal dalam Partai Sosialis (PS)—yang khawatir jika mereka meninggalkan partai tersebut akan menyebabkan jatuhnya Allende dan “memecah belah kekuatan kelas”, dan lagi pula mereka tetap berharap masih mungkin untuk mengerahkan dukungan mayoritas kelas pekerja dalam perjuangan mereka merebut kepemimpinan partai—telah menyebabkan masalah yang sangat mendasar, yakni: tidak adanya alat-alat organisasional dan strategi yang bisa menghimpun massa pengikutnya dalam mewujudkan program tersebut. Dalam hal ini, sayap radikal PS dihadapkan pada dilema, karena bagaimanapun juga, mereka secara organisasional terikat dengan UP. Sebaliknya, UP selama ini terobsesi untuk membuat kesepakatan dengan minoritas sayap kiri Kristen Demokrat, namun yang tetap terikat pada pimpinan sayap kanan yang mendominasi partai tersebut yaitu Eduardo Frei, (yang justru sedang melibatkan diri dalam persiapan kudeta). Dengan demikian sayap radikal PS menjauhkan diri dari massa pekerja radikal yang sebenarnya mampu membangun basis baru bagi kubu kekuatan revolusioner. Di lain pihak, organisasi MIR tidak memiliki kader-kader kelas pekerja dan jaringan di pusat-pusat industri kunci, sehinga ia tidak mempunyai pengaruh yang penting di kalangan kekuatan paling revolusioner dalam masyarakat Chili—yakni kelas pekerja. Karena banyak bergerak di luar pabrik, MIR, walaupun memiliki strategi yang tepat dan kedisiplinan organisasi, tidak bisa mengarahkan buruh dalam menghadapi konfrontasi-konfrontasi yang akan terjadi kemudian. Ikatan-ikatan antara kelas pekerja dengan partai-partai tradisional sayap kiri telah terjalin kuat melalui perjuangan dan pengalaman bersama selama puluhan tahun, sehingga ikatan-ikatan tersebut tidak mudah putus begitu saja. Adalah lebih mudah bagi kaum buruh untuk mengalihkan dukungan mereka dari satu fraksi ke fraksi lainnya, dari satu taktik ke taktik lainnya dalam partai, ketimbang bergabung dengan organisasi lain yang tidak punya basis di pabrik-pabrik.
Juga ada beberapa alasan lain yang menyebabkan tidak lahirnya organisasi alternatif, walaupun di kalangan massa pekerja sudah berkembang kesadaran sosialis. Di antara alasan tersebut adalah perpecahan yang terjadi di kalangan sayap kiri revolusioner: MIR, MAPU (pimpinan Oscar Garreton), IC (Kristen Kiri) dan kelompok-kelompok lainnya sering bersaing di basis-basis sosial yang sama, sehingga banyak menguras tenaga dan membingungkan kaum buruh. Perpecahan ini juga semakin diperparah oleh kepemimpinan “yang sangat personalistik” di organisasi-organisasi ini.
Kampanye pemilu yang terakhir untuk memilih anggota konggres Chili (pada bulan Maret 1973), telah menjadi saksi bagaimana kelas pekerja secara besar-besaran tetap memilih sayap kiri, namun pilihan mereka bukan lagi berdasarkan “alasan-alasan ekonomistik” (karena, sebelum kampanye dimulai, telah terjadi kelangkaan barang akibat sabotase kaum majikan dan terhentinya pasokan dari stock pemerintah). Pada pemilu tersebut, basis kelas pekerja untuk memilih sayap kiri adalah pengalaman positif mereka dalam perjuangan kelas, solidaritas kelas dan distribusi kekuasaan politik. Momentum historis bagi perjuangan revolusioner sudah di depan mata, tetapi pimpinan sayap kiri gagal memanfaatkannya.
Organisasi-organisasi otonom kelas pekerja (yakni Dewan-Dewan Buruh, Dewan-Dewan Kotapraja) didirikan sebagai alat untuk merebut kekuasaan negara dan untuk mempertahankan hasil-hasil sosial ekonomi dan keberlangsungan pemerintahan Allende. Konfrontasi yang terjadi pada bulan Oktober 1972 dan kudeta militer yang gagal pada Juni 1973 merupakan prakondisi bagi mobilisasi buruh dan kaum tani secara besar-besaran sehingga menciptakan situasi revolusioner, seperti: perebutan pabrik secara besar-besaran, pendudukan kota-kota, pembentukan unit-unit milisia, kesadaran di kalangan pekerja bahwa musuh utama mereka adalah borjuasi, perpecahan di kalangan Angkatan Bersenjata, semuanya itu adalah faktor-faktor obyektif yang mendorong perjuangan revolusioner—dengan syarat ada partai revolusioner yang siap mengorganisir pemberontakan. Walaupun tanpa kepemimpinan partai, organisasi-organisasi pekerja tetap menyokong pemerintahan Allende dan meluaskan sektor sosial ekonomi dalam sistem politik yang ada. Konsekuensinya, organisasi-organisasi buruh itu hanya menjadi ekspresi sindikalisme revolusioner[x], karena partai-partai sayap kiri tetap bersikukuh di posisi reformis. Namun sindikalisme revolusioner yang dimaksud di sini bukanlah hasil dari kesadaran kaum buruh dan juga ia bukan aliran ideologis tertentu, namun merupakan akibat pembatasan yang dilakukan sayap kiri parlementer terhadap organisasi kelas pekerja, sehingga organisasi tersebut berikap defensif terhadap organisasi politik dan kekuasaan pemerintah—organisasi-organisasi tersebut hanya mempertahankan pabrik-pabrik yang telah mereka rebut dan tidak meningkatkannya pada perjuangan perebutan kekuasaan negara. Akibatnya, ketika kudeta militer 11 September 1973 terjadi, pabrik-pabrik yang selama ini dipertahankan oleh kaum buruh malah menjadi jebakan dan ladang kematian mereka.
Pejabat-pejabat resmi sayap kiri, setelah duduk dalam pemerintahan Allende, gagal untuk menggabungkan pengalaman, organisasi dan perkembangan kesadaran sosialis kelas pekerja ke dalam strategi besar bagi perjuangan revolusioner untuk mengambil-alih negara dari kelas borjuasi. Mereka terjebak dalam Marxisme abstrak menurut versi mereka sendiri: sosialisme hanya menjadi proyek teoritis yang tercerabut dari realitas politik sehari-hari—meskipun realitas politik ini sudah menjembatani jurang antara perjuangan politik sehari-hari dengan permasalahan yang mendasar, yakni: hegemoni politik.
James Petras adalah seorang Profesor Sosiologi di Universitas Binghampton, New York, Amerika Serikat. Tulisan-tulisannya banyak mengupas soal politik dan pengalaman praktek gerakan revolusioner di Amerika Latin.
[i] Golpe adalah kata dalam bahasa Spanyol, yang artinya adalah kudeta; golpista artinya adalah para pelaku atau simpatisan kudeta.
[ii] Pola pembangunan yang tidak seimbang dalam sektor industri di Chili sangatlah kentara, di mana 114 firma mengontrol produksi, sementara ada sekitar 35.000 firma (yang mempekerjakan sebagian besar angkatan kerja di Chili) yang tumbuh bagaikan jamur dalam sistem industrinya. Di seluruh negeri, asosiasi pengusaha eceran mempunyai anggota sebanyak 160.000 orang, di mana sebagian besar- nya adalah para pemilik toko kecil di luar pemilik supermarket.
[iii] Paramiliter: kekuatan-kekuatan sipil yang dipersenjatai dengan baik dan terlatih secara militer. Pent.
[iv] Lumpenproletariat: elemen-elemen yang tidak produktif dalam ma syarakat, seperti: para penjahat, preman dsb. Pent.
[v] Para pimpinan asosiasi yang anti-partai ini merupakan pendukung-pendukung yang kuat bagi berdirinya negara polisi militer di Chili. Dalam beberapa kasus, elemen-elemen anti-partai tersebut bahkan memperoleh kedudukan yang berpengaruh dalam pemerintahan militer Pinochet.
[vi] Xenophobia: Anti-orang asing. Pent.
[vii] Tugas partai adalah untuk mengorganisir dan memperdalam proses “yang spontan” ini, yakni mempersiapkan jalan (secara militer mau pun politik) bagi perjuangan merebut kekuasaan. Partai tidak lah sama dengan kelas, sekaligus juga tidak berada “di luar” kelas; justru melalui kader-kader kelas pekerjanya, partai menyatukan di ri dalam perjuangan kelas.
[viii] Baca: reformisme dalam bidang politik dan ekonomi. Pent.
[ix] Karakteristik dari kecenderungan politik reformis adalah seba- gai berikut: (1) penerapan teori transformasi sosialis secara bertahap, yaitu hanya berfokus pada perubahan-perubahan struktural tanpa mengkaitkannya dengan perkembangan kapitalis-nasional; (2) tidak adanya upaya untuk mengkaitkan perubahan-perubahan demokratik-nasionalis dengan perjuangan bagi sosialisme: yakni, tidak dikaitkan dengan pengorganisiran kekuatan militer dan politik bagi perebutan kekuasaan; (3) diterapkannya metode sebagai berikut: “menyusup” ke institusi-institusi yang ada, mempe-
ngaruhi sektor Angkatan Bersenjata borjuis, menerima keabsahan tatanan institusional borjuis — bahkan ketika pihak borjuasi sendiri tidak lagi mengakui tatanan tersebut; (4) menganggap perjuangan melalui kotak suara sebagai fokus sentral bagi aktivitas politik, mengerahkan seluruh aktivitas dan organisasi ke dalam arena tersebut, di mana perjuangan-perjuangan sosial di- arahkan untuk memenangkan pemilu.
[x] Sindikalisme Revolusioner yang dimaksud di sini adalah: pola tindakan politik kelas pekerja yang membatasi diri hanya dengan penguasaan alat-alat produksi milik borjuis (seperti pabrik-pa- brik, perkebunan dsb) , tanpa mengkaitkannya dengan perjuangan se cara terprogram guna merebut negara dari kelas borjuis. Pent.
Koran Pembebasan 