Menolak Lupa KUDATULI 1996

Oleh: Surya Anta*

27 Juli 1996, merupakan titik balik kekuasaan Orde Baru. Kemuakan dan kebenciaan rakyat terhadap rejim Soeharto semakin nyata setelah kejadian penyerangan ke kantor PDI tersebut. Segerombolan orang berbaju PDI dan berkepala plontos ini ternyata adalah tentara yang ditugaskan untuk menghancurkan  kantor PDI dan menyerang para aktivis dan tokoh yang memberikan solidaritas terhadap PDI Mega. Gerombolan berbaju merah berkepala plontos dengan ditutupi kain merah ini di bantu oleh polisi dan pasukan “loreng” (Tentara).

Menggugat Keberpihakan Media Mainstream dalam Kapitalisme

   [Bagian pertama dari 3 tulisan]

Oleh: Obet*

Di era sekarang, media bukan hanya menjadi alat komunikasi yang efektif, tapi juga telah menjadi industri yang menopang kehidupan berpolitik. Dan ketika kapitalisme memenangkan persaingan, hegemoni atas media pun menjadi konsekwensi yang tak terelakkan.

 

Buku “Sembilan Elemen Jurnalisme” karya Bill Kovich dan Tom Rosenstiel, seolah ingin menegaskan kembali perdebatan mengenai keberpihakan media. Pertanyaan pertanyaan mendasar seperti; kepada siapa media [jurnalis] berpihak?; untuk siapa jurnalis bekerja?; dan kepada siapa loyalitas jurnalis diperuntukkan?, dijawab tuntas dalam buku yang diterbitkan oleh Yayasan Pantau tersebut.

Terlepas dari kegigihan kedua penulis dalam menjabarkan keberpihakan tersebut, tulisan ini hendak memberikan catatan tambahan terhadap buku yang lebih sarat dengan nilai nilai idealis [moralis] tersebut, melalui pendekatan ekonomi politik dan analisis kelas.

Bukti yang tak bisa dipungkiri adalah keberpihakan media kepada modal dibandingkan memihak rakyat kebanyakan sebagaimana nilai-nilai demokrasi universal disemaikan, diusung dan didaratkan dari oleh dan untuk rakyat. Padahal media selain sebagai pembentuk opini publik media juga memiliki fungsi strategis yang lain yaitu sebagai kontrol sosial.

Sebagaimana fungsi kontrol sosial yang diembannya, selayaknya media mengawasi kinerja pemerintah dan kapital. Kritik-kritik media terhadap pemerintah diperlukan, agar pemerintah tak melakukan penyimpangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang merampas hak-hak publik dan menyebabkan meluasnya kemiskinan struktural yang diproduksi oleh negara. Kritik media kepada kapital juga diperlukan, agar kapital tak melakukan monopoli pasar melalui hukum ’tangan besi’ ekonomi yang berlindung di balik kepalsuan pasar bebas yang dimotori oleh para taipan yang menyebabkan ambruknya usaha kecil dan menengah.

Namun nilai tersebut berhenti hanya sampai pada titik idealis saja,  karena acapkali berita-berita media bias kepentingan dan tidak netral. Sehingga ruang publik yang melekat dalam diri media pun, perlu dikontrol oleh publik. Di sinilah, pandangan-pandangan tentang relasi media, birokrasi dan elit politik dalam ruang publik diuji. Sering terjadi sebuah berita diblow-up besar-besaran oleh media, akan tetapi berita yang sudah menjadi arena publik tersebut secara tiba-tiba berhenti dan menghilang begitu saja tanpa pernah ada penjelasan dari media kepada publik tentang mengapa berita-berita tersebut tak ada kelanjutannya. Publik pun kemudian menaruh curiga, bahwa ada sesuatu yang secara sengaja disembunyikan oleh media. Agenda-agenda tersembunyi media seperti ini, tak pernah diketahui secara jelas oleh publik. Fenomena ini menunjukkan betapa sebenarnya media sering mengesampingkan nilai-nilai demokrasi tentang pentingnya sebuah keterbukaan dalam komunikasi massa.