Masyarakat Adat dalam Kesatuan Negara

Image

 

 Oleh: Linda Sudiono*

  

Minoritas masyarakat yang hidup di Bangladesh, khususnya mereka yang hidup Chitagong Hill Tracts dianggap sebagai suku oleh negara. Mereka tidak diakui sebagai masyarakat adat oleh negara. Konsekuensi logisnya adalah tiadanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap status mereka. Konstitusi 1972 tidak mengakui eksistensi masyarakat adat. Semua rakyat Bangladesh adalah Bengalis dan kewarganegaraan Bangladesh harus diakui sebagai BangladeshisBablu Chakma, Bangladesh.

 

Masyarakat adat di distrik Tongod, Sabah, terdiri dari 16 desa, sedang berjuang terhadap kontrol lahan adatnya sebesar 38.000 acre yang akan dirampas untuk proyek agropolitan. Penduduk desa menolak penegasan pemerintah yang menyatakan bahwa penduduk desa tidak memiliki hak tuntutan kebudayaan asli terhadap tanah, sehingga mempermudah pemerintah merampas tanah rakyat dan menawarkan kompensasi yang jauh dari kelayakan.” Leonard Alaza, Malaysia.

 

Terdapat salah satu masyarakat adat yang kami sebut sebagai Sindh, terdiri dari 24% populasi Pakistan. Sindh memiliki salah satu peradaban tertua di dunia yang berusia 5000 tahun bernama Mohenjo Daro. Penduduk setempat telah terbiasa hidup damai dan demokratis dalam pengambilan keputusan. Pada kenyataannya justru pemerintah yang menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi tidak tentram oleh penggusuran, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan.” Karim Bux Mangi, Pakistan. [i]

 

Nepal merupakan negara dengan status kesehatan terendah di kawasan Asia Selatan dimana 25% rakyat Nepal masih hidup di bawah garus kemiskinan. Masyarakat adat di Nepal (Adivasi Janajati) meliputi 37,20% dari total populasi, namun 46,4 % diantaranya masih buta huruf, mal nutrisi masih mencapai 50% dari total anak yang berusia di bawah 5 tahun, 2/3 dari total rumah tangga hidup tanpa sanitasi. Tidak ada hukum nasional yang tegas melindungi hak masyarakat adat di Nepal. Mereka diakui sebagai bagian dari bangsa tapi terabaikan oleh bangsa itu sendiri” Pashupati Kunwar, Nepal.

 

Persoalan pelik antara masyarakat adat dan negara membuka mata dunia tentang eksistensi masyarakat adat serta kemungkinan perlindungan legal seiring dengan lajunya arus investasi. Sebagian orang menganggap perlindungan ini perlu sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan ledakan sosial akibat hilangnya mata pencaharian utama masyarakat adat akibat kontrak karya/kuasa pertambangan, hak penguasaan tanah dan perjanjian lainnya antara pemerintah dengan para investor yang marak terjadi beberapa dekade belakangan ini. Sebagian lagi melandasi persetujuannya pada perasaan iba yang menohok ulu hati seolah dialah sang Dewa penyelamat bumi. Pihak kontra mengkhawatirkan berkurangnya otoritas dan kewibawaan bangsa karena pengakuan adanya “kuasa komunitas” di dalam “komunitas negara” sehingga akan medegradasi rasa cinta tanah air warga negara. Ketika kita mengakui berbangsa satu, berbahasa satu, tanah air satu maka telah menjadi konsekuensi adanya kesamaan status warga negara bagi semua individu yang lahir, berada dalam wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu sekaligus menyatakan diri tunduk pada hukum wilayah tersebut.

Disinilah letak kepentingan adanya beragam konvensi internasional sebagai jalan tengah untuk meminimalisir gesekan kepentingan antara keberadaan negara disatu pihak, dan masyarakat adat sebagai komunitas “asli” yang telah hadir sebelum lahirnya negara bangsa. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh apa kepentingan negara sebagai organisasi sosial tertinggi terhadap keberadaan masyarakat adat disuatu wilayah? Bagaimana kemungkinan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai “kuasa komunitas” di tengah kekuasaan organisasi negara di tengah pengabdiannya terhadap kuasa yang lebih tinggi berupa jalur investasi internasional dibawah sistem kapitalisme? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang secara langsung maupun tidak menyentuh eksistensi kekuasaan negara.

Berdasarkan polemik-polemik yang muncul inilah maka Penulis akan membagi tulisan ini ke dalam 3 bagian pokok. Pada bagian pertama, penulis akan memfokuskan pada pembahasan mengenai Masyarakat Adat, berupa Definisi, Konvensi Internasional yang mengatur perlindungan hak, dan persoalan masyarakat adat yang muncul diberbagai daerah sebagai dampak lajunya arus investasi. Tinjauan mengenai negara kebangsaan, definisi negara dan sejarahnya muncul negara sebagai subyek dalam paham nasionalisme akan menjadi pembahasan pada bagian kedua. Bagian terakhir akan berisi tinjauan mengenai kontradiksi kepentingan antara negara dengan masyarakat adat dalam era pengarusutamaan modal.

 

Masyarakat Adat dan Polemiknya

Menurut data dari PBB, terdiri dari lebih dari 300 juta masyarakat adat yang tersebar di lebih dari 70 negara di seluruh dunia saat ini, dimana lebih dari 150 juta tinggal di Asia, meliputi Bangladesh, Burma, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Pakistan, Filipina, Srilanka dan Thailand. Masyarakat adat dianggap sebagai komunitas yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak dalama alur globalisasi, sehingga mendorong kelompok kerja yang terdiri dari 100 organisasi masyarakat adat dari seluruh dunia memulai konsep deklarasi perlindungan hak asasi masyarakat adat pada tahun 1985, yang kemudian diajukan kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1993. Pada tahun yang sama, The Vienna Declaration and Programme of Action mengusulkan dekade Internasional untuk masyarakat adat dunia tahun 1995-2004 dalam Konferensi Dunia untuk Hak Asasi Manusia di Vienna, sekaligus membicarakan tahapan pembentukan Forum Permanen. Pada tahun 1997, Komisi Hak Asasi Manusia memberikan rekomendasi umum nomor 23 tentang Masyarakat Adat kepada Komite Eliminasi Diskriminasi Rasial. Pada tahun 2000 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mensahkan Forum Permanen atas resolusi dari Komisi Hak Asasi Manusia. Forum Permanen ini bertujuan untuk memberikan nasihat dan rekomendasi, membangun kesadaran serta menyiapkan dan menyebarkan informasi dalam isu masyarakat adat. Dalam hal ini, seorang special Rapporteur bernama James Anaya yang bertugas untuk mengumpulkan, meminta, menerima dan menukar informasi dan komunikasi dari berbagai sumber terkait isu masyarakat adat, memformulasikan rekomendasi dan proposal untuk mencegah dan memperbaiki pelanggaran hak.

Pengaturan hak masyarakat adat memang dapat kita temui dalam konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya meliputi dan tidak terbatas pada perlindungan hak untuk memperoleh makanan yang memadai, pendidikan, kesehatan layak dan ketersediaan tempat tinggal dan air, namun pengaturan ini tidak ditujukan secara khusus pada masyarakat adat sehingga kelompok kerja pada isu masyarakat adat menganggap butuhnya aturan dan mekanisme tersendiri mengingat adanya kebutuhan khusus masyarakat adat sebagai kelompok rentan. Pada tahun 2006, Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi untuk Hak Asasi Masyarakat Adat, yang bersifat tidak mengikat negara-negara kecuali telah berbentuk Konvensi Internasional atau Treaty.  

Capaian-capaian ini memang merupakan bagian dari langkah maju perlindungan Hak Asasi Masyarakat Adat yang selama ini luput dari perhatian dunia. Penyesuaian dan pembentukan standar perlindungan khusus terhadap Masyarakat Adat yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam ILO Convention Concerning Indigineous and Tribal Peoples in Independent Countries No.169 semakin membuka pandangan dunia terkait perlindungan khusus kepada masyarakat adat.

Di balik layar, meningkatnya konflik pengusaha dan masyarakat adat mengharuskan negara untuk melakukan sesuatu sebagai kepanjangan tangan dari kelas berkuasa atau Organisasi Internasional yang memandang isu ini sebagai potensi untuk menarik puing-puing dana. Hubungan mutualistik ini menemukan titik temu dalam bentuk proyek belas kasihan berbentuk pemberdayaan, penelitian, rekomendasi aturan dan lain sebagainya untuk meredam amuk massa yang sangat berkemungkinan akan meluas, yang oleh masyarakat adat dipandang sebagai epifani illahiah/dewa ditengah himpitan cobaan hidup.

Kita jelas mengetahui bahwa sebaik-baiknya aturan hukum, semulia-mulianya program pemberdayaan tidak akan mungkin menghentikan eksploitasi mata pencaharian masyarakat adat, tidak mungkin mencabut akar persoalan masyarakat adat selama adanya penguasaan sistem kapitalistik dunia. Proyek eksploitasi kapital tetap berlangsung dengan bantuan negara yang terehabilitasi citranya dengan predikat negara “pengusul dan atau peratifikasi” yang setengah hati. Apa gunanya bermacam-macam konvensi internasional kalau ratifikasinya bersifat sukarela, dan kalaupun diratifikasi negara secara de facto dapat bebas atas nama kedaulatan atau bahkan melalui hak veto yang dimiliki justru oleh negara kapitalis terbesar dunia? Apa manfaatnya beragam deklarasi, pengakuan  organisasi internasional jika tidak adanya jaminan pengakuan negara dan kalaupun diakui tidak menjamin penegakannya? Organization for Economics Co-operation and Development (OECD) misalnya, mengatur standar dan prinsip tanggung jawab pelaku bisnis terhadap kemungkinan kerusakan lingkungan dan pelanggaran mata pencaharian masyarakat.

Mekanisme OECD memungkinkan individu, LSM maupun organisasi sipil untuk mengajukan keluhan terhadap para pelaku bisnis yang dianggap telah melanggar hak asasi masyarakat adat kepada National Contacts Points negara asal industri. Pada kenyataannya negara-negara pembentuk sekalipun seperti AS tidak pernah menyelesaikan satu pun kasus yang diajukan, sedangkan National Contacts Points Australia bahkan sama sekali tidak dapat dihubungi. Pada akhirnya, konsep Self Determination yang memberikan kemungkinan otonomi kepada masyarakat adat untuk menentukan nasibnya sendiri menjadi hanya omong kosong belaka. [ii]

 

Negara, Kebangsaan dan Nasionalisme

“Negara, dengan demikian, adalah sama sekali bukan merupakan kekuatan yang dipaksakan dari luar kepada masyarakat, sebagai suatu sesempit ‘realitas ide moral’, ‘bayangan dan realitas akal’ sebagaimana ditegaskan oleh Hegel. Malahan, negara adalah produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu; negara adalah pengakuan bahwa masyarakat ini terlibat dalam kontrakdisi yang tak terpecahkan dengan dirinya sendiri, bahwa ia telah terpecah menjadi segi-segi yang berlawanan yang tak terdamaikan dan ia tidak berdaya melepaskan diri dari keadaan demikian itu. Dan supaya segi-segi yang berlawanan ini, kelas-kelas yang kepentingan-kepentingan ekonominya berlawanan, tidak membinasakan satu sama lain dan tidak membinasakan masyarakat dalam perjuangan yang sia-sia, maka untuk itu diperlukan kekuatan yang nampaknya berdiri di atas masyarakat, kekuatan yang seharusnya meredakan bentrokan itu, mempertahankannya di dalam ‘batas-batas tata tertib’; dan kekuatan ini, yang lahir dari masyarakat, tetapi menempatkan diri di atas masyarakat tersebut dan yang semakin mengasingkan diri darinya, adalah negara”[iii]

Formulasi cemerlang dari Frederick Engels telah membuka pandangan dunia sekaligus menjadi tandingan wacana terhadap konsep organisasi sosial bernama Negara. Negara bukanlah merupakan organisasi yang didirikan untuk kemakmuran bersama bagi segenap masyarakat yang hidup di dalamnya.[iv] Negara adalah organisasi kelas penguasa dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaannya melalui pembentukan berbagai elemen ideologis (hukum, kebudayaan, agama, dll). Negara bertujuan untuk mendamaikan pertentangan melalui pengaburan kontradiksi obyektif kelas dengan menggiring anggota komunitasnya pada chauvinisme nasional diatas kampanye palsu keunggulan ras dan atau bangsa tertentu. Konsep ini pulalah yang menghantarkan dunia pada perbudakan terkejam dunia modern terhadap bangsa kulit hitam pada abad ke XVI. Ketimpangan/ketidaksetaraan dijelaskan berdasarkan hierarki biologi yang mengamini dominasi ras tertentu terhadap ras lainnya dengan asumsi kemajuan peradaban borjuis eropa sebagai pusat peradaban dunia. Kenyataannya, dibalik praktik perbudakan ras dan konsepsi penyelamatan peradaban tersimpan nafsu menggebu untuk memusatkan seluruh sumber daya dunia di bawah kekuasaan segelintir orang. Segelintir makhluk parasit yang menggantungkan kehidupan dan penghidupannya dari hasil kerja mayoritas masyarakat lainnya melalui penghisapan nilai lebih.

Hal pertama yang harus tuntas dalam pemahaman kita adalah bahwa negara bukanlah komunitas alamiah yang lahir serta merta dari ide/realitas moral masyarakat, sebagaimana pernyataan engels yang dikutip oleh Lenin dalam Negara dan Revolusi:

Jadi, negara tidaklah selamanya ada. Pernah ada masyarakat yang bisa tanpa negara, yang tidak mempunyai konsepsi tentang negara dan kekuasaan negara. Pada tingkat tertentu perkembangan ekonomi, yang tidak bisa tidak berhubungan dengan pecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas, negara menjadi keharusan karena perpecahan ini. Kita sekarang dengan langkah-langkah cepat mendekati tingkat perkembangan produksi di mana adanya kelas-kelas ini bukan hanya tidak lagi menjadi keharusan, tetapi menjadi rintangan langsung bagi produksi. Kelas-kelas tak terelakan akan runtuh, sebagaimana halnya dulu kelas-kelas itu tak terelakan timbul. Dengan runtuhnya kelas-kelas, maka secara tak terelakan akan runtuh pula negara. Masyarakat yang akan mengorganisasi produksi secara baru atas dasar perserikatan bebas dan sama derajat kaum produsen akan mengirim seluruh mesin negara ke tempat yang semestinya: yaitu ke dalam museum barang antik, di sebelah alat pemintal dan kapak perunggu

Dengan demikian dapat dipahami bahwa negara bersifat tidak mutlak. Ia lahir sebagai akibat dari antagonisme kelas yang tidak terdamaikan di dalam sistem Kepemilikan Kelas, yang dengan demikian paham Nasionalisme lahir sebagai suprastruktur interelasi antara hubungan ekonomi bersama atas dasar kepemilikan golongan dan batas kedaulatan teritori,[v]

Sebagai contoh, Sejarah majapahit yang masyur dengan angkatan perang lautnya menguasai jalur perdagangan sepanjang selat semenanjung tidak pernah disebutkan sebagai sebuah gerakan nasionalis negara untuk menyatukan nusantara. Gerakan penyatuan yang sering disebutkan dalam literatur sejarah ini merupakan suatu upaya ekspansionis untuk menguasai sumber daya alam, yang dengan demikian menguasai jalur perdagangan sepanjang Selat. Pasca kejatuhan Majapahit oleh persekongkolan adipati Tuban dengan para pedagang Islam, “persaudaraan Islam” yang terbangun antara Demak-Jepara, Aceh, Riau, Jambi, Banten dan Tuban di bawah pimpinan Adipati Unus untuk menggempur armada laut Portugis yang menguasai Bandar Malaka didominasi oleh landasan penguasaan jalur perdagangan dunia. Dari sini terlihat jelas watak antagonistik dalam pembentukan tendensi kebangsaan (mis. Persaudaraan Islam) dimana bangsa berkembang berusaha untuk melakukan monopoli terhadap bangsa yang kurang berkembang untuk mendapatkan hak istimewa mengeksploitasi tenaga produktif dunia.

Beberapa literatur sejarah menyebutkan bahwa penemuan mesin cetak oleh Johan Guttenberg disinyalir sebagai penemuan revolusioner yang mempelopori terbitnya koran-koran di eropa yang kemudian memungkinkan keterhubungan dalam paham Nasionalisme. Kapitalisme cetak[vi] yang mengiringi penemuan mesin cetak pertama ini melahirkan nafsu ekspansionis kapitalisme yang tiada henti. Perkembangan yang revolusioner ini memungkinkan naskah suci gereja yang sebelumnya menjadi akses istimewa segelintir kaum bangsawan dan paderi tersebar luas sekaligus menjadi cikal bakal pemberontakan terhadap gagasan pemerintahan illahi dan monarki dan sekaligus mengawali kebangkitan Zaman Pencerahan. Terjemahan injil oleh Martin Luther membuka kemungkinan bagi penafsiran yang membuka mata dunia pada absolutisme Gereja. Dari sinilah muncul pemberontakan kalangan bawah, yang termasyur diantaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Thomas Muenzer. Kebebasan yang sama juga dirasakan oleh kaum bangsawan yang selama ini terkungkung oleh  kekuasaan gereja, dan yang patut disesalkan adalah kecenderungan Luther yang memihak kepada kaum bangsawan berpunya, yang dengan demikian dapat mendukung pembiayaan penyebaran naskahnya,[vii] sebagaimana yang dikritik oleh Frederick Engels dalam karyanya The Peasant War in German: Luther…yang jadi berkuasa dan mashur hanya dalam tempo sekejap, orang besar yang diikuti oleh mereka yang berasal dari kalangan bawah. Dia melepaskan unsur rakyat dalam gerakan itu dan memihak pada kaum Burgher dan kaum bangsawan[viii]

Penemuan mesin cetak memang memberikan landasan terhadap munculnya kesadaran kritis untuk menghantam absolutisme Gereja dan mendorong pada hubungan produksi komoditi kapitalistik, namun negara bukanlah Komunitas yang lahir dari hasil bayangan ide masyarakatnya. Ia lahir dari kreasi borjuasi untuk menghapuskan keadaan penduduk, alat-alat produksi dan hak milik yang berpencar.[ix] Tujuannya jelas, yaitu penyelamatan kekayaan borjuis dan memudahkan konsolidasi hubungan komoditi untuk menemukan pangsa pasar baru bagi ambisi akumulatifnya:

alasan mengapa kemahakuasaan “kekayaan” lebih terjamin dalam republik demokratis adalah karena dia tidak tergantung pada selubung politik yang buruk dari kapitalisme. Republik demokratik  adalah selubung politik terbaik yang mungkin bagi kapitalisme dan karena itu kapital, setelah menguasau selubung yang terbaik itu menegakkan kekuasaanya dengan begitu aman, begitu pasti, sehingga tidak ada perubahan apapun baik perubahan orang, lembaga maupun partai dalam republik borjuis demokratik yang dapat menggoyang kekuasaan itu”[x]

Negara memudahkan perdagangan bebas tanpa hambatan diantara individu yang tergabung dalam komunitas bangsa tertentu yang telah dipersatukan dalam paham Nasionalisme yang menitikberatkan pada paham kebangsaan palsu berbahasa satu, berbudaya satu, bertumpah darah satu. Persyaratan ini oleh karenanya akan menghilangkan rintangan perdagangan bebas antara pasar dan mengamini ekspansi pasar yang terselubung dalam perang pembelaan tanah air. Terkait hal ini Doug Lorimer berpendapat bahwa negara bangsa terbentuk berdasarkan kenyataan obyektif yang ditegaskan dengan sebuah ekonomi bersama berdasarkan atas hubungan komoditi kapitalis, sebuah teritori bersama yang diatasnya kehidupan ekonomi diadakan, sebuah bahasa bersama sebagai alat penghubung pertukaran dan psikologi sosial bersama yang dimanifestasikan dalam sebuah kebudayaan intelektual bersama.[xi]

Lantas apakah ini berarti bahwa gerakan yang melandasi diri pada perjuangan pembebasan nasional harus kita tolak? Apakah Tirto Adhi Soerjo yang melawan penindasan kolonial belanda melalui Koran Medan Priyayi di Indonesia, Jose Rizal di Filipina yang juga memperkenalkan kebangkitan nasional melalui novelnya berjudul  Noli Me Tangere, Simon Bolivar dari Bolivia dan Jose de San Martin dari Argentina yang memperjuangkan pembebasan Amerika Latin dari penjajahan koloni telah salah memformulasikan perjuangan mereka sebagai gerakan kemerdekaan nasional?

Penindasan nasional dalam sistem kapitalisme adalah konsekuensi logis dari watak kapitalisme yang menitik beratkan pada pencarian keuntungan sebesar-besar, melalui penghisapan nilai lebih kaum pekerja. Para kapitalis menganggap keistimewaan yang dimilikinya merupakan akibat dari penguasaan alat produksi sehingga sudah menjadi keharusan pihak yang tidak memiliki alat produksi mengabdi padanya. Persaingan mengharuskan baginya untuk mencari pangsa pasar baru sebagai lahan produksi melalui penguasaan sumber daya alam dan manusia sekaligus distribusi atau lebih tepatnya lahan pembuangan overproduksinya. Hal ini mengharuskan para kapitalis melampaui batas negara, mengeksploitasi sumber daya di luar negara asalnya dan sambil terus mengkampanyekan tindakannya sebagai tindakan “ekspedisi mulia tanah air” yang akan mengembangkan perekonomian negara bangsa asalnya, sekaligus mengharumkan namanya sebagai negara bangsa peradaban maju.

Oleh para kaum nasionalis bangsa tertindas pengaburan dalam “ekspedisi mulia tanah air” memunculkan paham palsu nasionalisme dengan memperkuat pengakuan bangsa melalui pemberian dukungan penuh pada perjuangan pembelaan tanah air. Kepentingan nasional merupakan hal terpenting dan utama karena menyangkut harga diri kedaulatan serta warganegaranya. Lahirlah Chauvinisme Nasional. Terjebaklah bangsa tertindas dalam penyangkalan terhadap pertentangan obyektif masyarakat yang tidak terdamaikan, pertentangan berdasarkan kelas.

Kaum marxis yang menyadari akan antagonisme obyektif tersebut bahkan tidak sedikit yang terjebak dalam kesadaran palsu dengan menyamakan antara Pembebasan Nasional dengan Nasionalisme, sebagaimana diungkapkan oleh Hannah Arendt sebagai berikut:

ini berarti ditundanya perjuangan kelas di dalam negeri dan dibangunnya aliansi antara gerombolan massa dan kapital di dalam negara bangsa. Sedemikian tak wajarnya hal ini dari sudut marxis sampai-sampai upaya imperialis yaitu untuk memecah umat manusia menjadi ras tuan dan ras budak, menjadi golongan tinggi dan rendahan, menjadi orang kulit berwarna dan kulit putih, yang semuanya merupakan upaya-upaya untuk mempersatukan orang-orang atas dasar gerombolan massa, menjadi terlupakan sepenuhnya.”

Kaum marxis adakalanya terbuai dalam perjuangan pembebasan nasional dan bahkan membentuk perjuangan yang terpisah dengan rakyat pekerja dari bangsa lain, terjebak dalam kedamaian Civil Society dimana negara yang baik, bebas dan bersih (Good, Clear and Clean Government) direpresentasikan sebagai juru  damai pertentangan masayarakat. Dalam konteks inilah Perjuangan Pembebasan Nasional menjadi bumerang bagi kemenangan sosialisme. Hal yang perlu disadari dan selalu disadari oleh kaum marxis adalah bahwa perjuangannya terletak pada landasan pertentangan kelas yang melandasi hubungan produksi dalam corak produksi tertentu. Dalam sistem kapitalisme, pertentangan kelas utama terjadi antara kelas borjuis dengan kelas proletar, dan pertentangan tersebut merupakan kondisi obyektif yang diidentifikasikan oleh gerak perkembangan sejarah. Hal ini bersifat obyektif, oleh karenanya bersifat universal tanpa peduli apapun kebangsaannya. Dengan demikian, strategi perjuangan kaum marxis seharusnya mengarahkan diri pada Internasionalisasi perjuangan kelas. Dalam kerangka inilah kita akan memahami bahwa nasionalisme bangsa tertindas adalah suatu perjuangan taktis bagi pemenangan demokratik melalui penyingkiran hak istimewa nasional bangsa penindas, disamping sebagai upaya untuk menyelamatkan tenaga produktif dalam negeri yang sedang berhadapan langsung pada penyerangan eksploitatif terselubung bangsa penindas yang menghancurkan, dengan demikian akan menjadi kendaraan penggerak zaman menuju suatu masyarakat dunia tanpa penindasan, masyarakat dimana rakyat mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan tanpa penghisapan nilai lebih, masyarakat Sosialisme yang sejatinya.  

 Perbenturan Kepentingan

Pada tahun 1877, Lewis Morgan menggemparkan dunia melalui penelitiannya yang membuktikan bahwa kelas-kelas yang terdapat dalam masyarakat saat ini bukan merupakan sesuatu yang baku dan stabil dalam setiap periode perkembangan sosial. Bentuk komunitas manusia sebelum peradaban adalah klan dan suku sebagai kelompok sosial utama dengan kesamaan ciri dalam basis produksinya. Perkembangan tenaga produktif (ditandai dengan penemuan mata bajak) yang menghasilkan surplus mendorong adanya kebutuhan pembagian kerja dan pertukaran, yang pada tahap lebih jauh mengakibatkan perubahan substansial dalam kehidupan suku yang menuju bentuk komunitas sosial baru, sebagai cikal bakal kemunculan kelas pertama di dunia.  

Penelitian ini telah memberikan penegasan pada prinsip pemikiran Karl Marx mengenai negara yang bukan merupakan kekuatan yang muncul dengan sendirinya di dalam masyarakat. Ia hadir sebagai bentuk penegasan adanya kontradiksi kelas yang tidak terdamaikan di dalam masyarakat, yang oleh karenanya membutuhkan unit sosial tertinggi untuk meredam gejolak sosial yang timbul dari hasil pergulatan antagonisme masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan adanya bentuk komunitas lain pra-negara, yang hidup berkelompok berdasarkan ikatan kekeluargaan[xii].

Kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup klan berdasarkan gente mengharuskan komunitas pra negara ini berpindah-pindah tempat untuk mencari basis pemenuhan ekonomi.  Penemuan pemeliharaan tanaman dan binatang, seiring dengan semakin sulitnya perpindahan wilayah komunitas dan binatang perburuan karena faktor alam, ternyata memberikan persediaan yang cukup, bahkan surplus untuk disimpan. Selain itu, kebutuhan akan tenaga kerja yang semakin besar mengharuskan adanya domestikasi dalam jangka waktu yang cukup lama untuk memastikan daya tahap hidup tenaga kerja baru. Faktor-faktor ini memungkinkan komunitas pra-negara yang nomaden melakukan domestikasi/menetap di suatu wilayah tertentu dengan pembagian kerja primitif antara perempuan dan laki-laki. Pada tahap perkembangan selanjutnya wilayah tersebut di tegaskan sebagai wilayah kekuasaan klan tertentu, seiring dengan perkembangan pembagian kerja untuk membangun proyek berskala besar berupa irigasi, kontruksi, dll, dengan penguasaan kemakmuran berlebih secara pribadi. Adanya surplus yang melandasi terjadinya pertukaran dengan komunitas di luar klan, menyebabkan terjadinya interaksi, membentuk kesamaan bahasa, kesamaan psikologi sosial dan kesamaan budaya intelektual. Mereka inilah komunitas klan, yang setelah kehadiran negara disebut sebagai masyarakat pribumi atau masyarakat adat (Indigenous People).

Kemunculan kelas-kelas dalam masyarakat mendorong perkembangan komunitas manusia yang baru, cikal bakal munculnya Negara. Hal pertama yang mengiringi perkembangan komunitas manusia yang baru adalah pembagian subyek berdasarkan teritori, tidak lagi berdasarkan hubungan kekeluargaan. Kedua adalah pembentukan kekuatan publik khusus diluar pengorganisiran sebagai anggota masyarakat, dengan hak istimewa bersenjata. Ketiga adalah munculnya tugas administrasi khusus yang memiliki keistimewaan untuk menerapkan kekuatan negara dalam rangka melakukan pengontrolan terhadap anggota komunitas lain.[xiii]

Tugas negara menjadi semakin sempurna di bawah sistem kapitalisme yang berkepentingan langsung untuk membentuk “basis kesatuan hubungan komoditi kapitalis”. Lenin menjelaskan kepentingan ini secara gamblang:

 “untuk kemenangan penuh dari produksi komoditi, borjuasi harus merebut pasar kampung halamannya, dan harus ada teritori yang bersatu secara politik yang populasinya berbicara saru bahasa dengan semua rintangan terhadap perkembangan bahasa dan konsolidasinya dalam literatur dihilangkan, disitulah fondasi ekonomi dari gerakan nasional[xiv]

Dengan demikian, borjuasi dapat memanfaatkan kekuatan negara yang “disempurnakan” untuk memaksakan pemusatan alat produksi dan hak milik yang berpencar, dengan penegasan seluruh alat produksi dalam suatu teritori sebagai milik negara dan semua komunitas populasi adalah warga negaranya tanpa kecuali dengan dalil kesamaan hak bagi semua warga negara. Bagaimana mungkin penerapan kesamaan hak bagi semua warga negara ini dapat berjalan adil dan setara apabila segelintir pemilik modal raksasa dengan bantuan organisasi kekuasaan tertinggi (baca:negara) ini dihadapkan pada masyarakat komunal adat yang hidup dari corak produksinya yang lemah dan tidak efisien. Bagaimana mungkin masyarakat adat mampu menolak segala kebijakan negara yang melanggar hak asasinya apabila dia tidak pernah diberi kuasa partisipatif karena negara sebagai pemilik kekuasaan tertinggi memiliki alat legitimasi untuk menindak keras ketidak patuhan mereka sekaligus memiliki modal, hasil aliansinya dengan borjuis pemilik modal dalam kepentingan yang mutualistik, untuk menyingkirkan mereka dari mata pencahariannya dengan mudah?   Inilah yang menyebabkan munculnya beragam konflik antara negara yang mengabdi pada kekuasaan modal dengan masyarakat adat.

Pada tahun 2006 tercatat 2559 ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh Indonesia. Ijin tersebut meliputi lebih dari 30% daratan Indonesia. Dengan dikeluarkannya ijin berarti perusahaan-perusahaan tambang yang bersangkutan mendapatkan perlindungan dan kepastian keamanan dari negara untuk melakukan penggalian-penggalian tambang, meskipun, dan memang mayoritasnya, tanpa persetujuan dari masyarakat adat setempat. Hal ini berarti terjadinya pengingkaran hak masyarakat adat atas penguasaan tanah dan hasil di atasnya. Sebut saja PT. Freeport yang dalam kontrak karyanya berdalil bahwa kawasan pertambangan hasil perjanjian adalah kawasan tanpa berpenghuni, padahal wilayah tersebut dikelola oleh suku pegunungan tengah papua.[xv] Di Barambang Katute, belum selesai konflik atas pernyataan sepihak pemerintah terhadap tanah adat, yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga, sebagai hutan lindung, masyarakat kembali dihadapkan pada konflik tambang  atas ijin ekplorasi yang diberikan kepada PT. Galena Sumber Energi secara sepihak oleh Pemerintah Daerah Sinjai. Tumpang tindih kebijakan fungsi lahan yang tidak profesional dan pengabaian Hak Asasi Masyarakat Adat terlihat jelas sebagai upaya pemerintah untuk memberikan ijin seluas-luasnya demi pengerukkan devisa sebesar-besarnya, tak peduli harus melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, apalagi hidup mati masyarakat yang kehilangan mata pencaharian utama, toh mereka memang lahir untuk melanggengkan penghisapan kelas berkuasa.

Pengabdian terhadap kekuasaan modal raksasa semakin terlihat manakala negara dengan sukarela menyediakan aparatus kekuatan negara, kekuatan angkatan bersenjata untuk meluruskan jalan eksploitasi terhadap lahan-lahan masyarakat adat. Penembakan petani dan Nelayan PT. Unocal tahun 2001, penembakan nelayan yang berasal dari Pulau Ram di perairan Pulau Papan pada tahun 2013, kriminalisasi warga desa Barambang di Sinjai,dan masih banyak kasus lainnya membuktikan hal tersebut.

Kerusakan lingkungan adalah dampak lain dari upaya eksploitasi tambang dan atau pengalihan fungsi lahan yang brutal dan tidak profesional. 750 kg limbah lumpur tailing dan 1730 kg limbah.[xvi] Limbah-limbah ini menjadi tanggungan masyarakat setempat karena memang terpaksa limbah dengan jumlah yang mutakzir tersebut harus dibuang ke sungai, rawa tropis, laut atau lahan tropis sekitar. Belum lagi lubang-lubang besar hasil pengerukan yang akan menjadi warisan beban berkepanjangan bagi masyarakat setempat. Hingga saat ini telah mencemarkan 110 kilometer persegi muara dan merusak 20-40 km bentang sungai ajkwa. Pendirian PT. Arumbai Mangan Bekti di Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2002 telah membawa efek buruk berupa kerusakan lahan akibat limbah dan gangguan kesehatan karena sebagian unsur mangan yang digunakan untuk peleburan logam baja dan produksi baterai terlalu banyak dihirup oleh masyarakat setempat sehingga berpotensi merusak hati, iritasi bahkan kanker karena pabrik penambangan terletak hanya 50 meter dari perkampungan warga.[xvii]

Salah satu upaya untuk meredam kemarahan massa atas penguasaan tanah untuk kepentingan investasi dilakukan dengan penerapan Proyek Community Development dan atau CSR (Corporate Social Responsibility). Proyek Community Development ini diterapkan dilingkungan masyarakat adat yang akan menjadi sasaran penguasaan tambang dengan harapan dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari gerakan menuntut pengembalian mata pencaharian yang telah dirampas secara sepihak menjadi gerakan perebutan dana dan pemantauan proyek, sembari memecah belah warga yang melawan. Untuk program CSR sekilas tampak sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan dalam mewujudkan tatanan sosial yang sejahtera dan makmur. Jangan terbuai dulu dengan trik serigala berburu domba. Sudah merupakan watak dasar kepemilikan modal pribadi lahir dari ambisi pengumpulan keuntungan sebesar-besarnya, maka setiap upaya baik atas nama sosial maupun perusahaan tidak akan jauh dari ambisi tersebut. Riset majalah SWA tahun 2011 menunjukkan bahwa 45 perusahaan memanfaatkan CSR  untuk meningkatkan citra perusahaan, hubungan masyarakat dan operasional perusahaan. Masing-masing tujuan tersebut mencapai keberhasilan sebesar 37,38%, 16,82% dan 10,28%[xviii], dan dengan demikian mereka merasa suci dan mulia dengan sumbangan sukarela. 

Eksploitasi tambang dan pengadaan fungsi lahan untuk investasi dengan mengamini pelanggaran hak hidup masyarakat adat, merelakan kerusakan lingkungan yang akan diwarisi turun temurun, dengan alat kekuatan bersenjata maupun proyek “tetesan belas kasihan” perusahaan akan meninggalkan persoalan serius berjangka panjang. Apabila hal tersebut tidak segera ditanggulangi maka musibah terdekat yang akan menghampiri adalah kerusakan parah sumber daya alam, sekaligus sumber daya manusia yang ditekan daya tahan hidupnya demi kemakmuran segelintir orang. Tanpa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai dan kuat, perjuangan pengembalian individualitas manusia, dengan jaringan internasionalis proletar yang bebas dan demokratis menuju sosialisme, akan terdengar sangat utopis.

Penutup

Apa yang harus dilakukan saat ini dalam tataran taktis adalah tuntutan pemberian ganti kerugian yang memadai dan berkesinambungan atas tekanan ekonomis maupun psikis dari para pemilik modal sebagai bentuk perjuangan ekonomis, sambil terus ditingkatkan menjadi tuntutan politis berupa pemulihan dan pengembalian hak asasi masyarakat adat dalam konstitusi hukum serta penolakan eksploitasi secara besar-besaran terhadap tambang termasuk juga pengalihan fungsi lahan dan perampasan tanah secara sepihak. Untuk itulah perlu adanya senjata berupa jaringan masyarakat adat yang seluas-luasnya sebagai bentuk hubungan dan solidaritas bebas melawan kekuasaan kepemilikan pribadi yang akumulatif, ekspansif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam maupun manusia. Perjuangan tataran ini bertujuan untuk mencegah dan merekonsiliasi kerusakan sumber daya produktif yang lebih besar.

Pada tataran strategis perlu terus dikampanyekan tentang pengakuan kebebasan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri[xix] sebagaimana yang diungkapkan oleh Lenin:

 “Kaum proletariat harus melawan pengekangan paksa bangsa-bangsa yang tertindas di dalam batas-batas bangsa tertentu, dan inilah makna perjuangan untuk hak penentuan nasib sendiri. Kaum proletariat harus menuntut hak politik untuk memisahkan diri bagi negeri jajahan dan bagi bangsa yang ditindas oleh bangsanya sendiri

 Dukungan terhadap hak masyarakat adat dalam bangsa untuk menentukan nasib sendiri adalah dalam rangka mencapai kesatuan politik dari bangsa-bangsa, dan hal ini hanya dapat dicapai dalam basis demokrasi penuh dan secara sukarela.[xx] Oleh karena itu, dukungan terhadap hak pemisahan diri kaum tertindas dari bangsanya sendiri adalah salah satu langkah menuju internasionalisasi proletariat yang setara, suka rela dan demokratis.[xxi] Pada tahapan ini, indigenous people akan menyadari perjuangannya sebagai bagian dari perjuangan bangsa-bangsa melawan penindasan sistem dunia yang kapitalistik, yang oleh karenanya menyadari penindasan yang bersifat universal dan pembagian kelas dalam masyarakat yang secara tak terdamaikan, secara sukarela menggabungkan diri dalam sebuah kesatuan solidaritas kelas tertindas yang internasionalis, Tidak lupa kompartemen kesadaran revolusioner terus ditanamkan untuk memberikan kesadaran produktivitas kolektivisasi tanah,  yang dengan demikian menghapus pemisahan perjuangan antar bangsa dan tanah air:

 “kelas buruh tak memiliki tanah air. Kita tak dapat mengambil dari mereka apa yang tidak mereka miliki. Karena proletariat pertama sekali harus merebut kekuasaan politik, harus mengangkat dirinya menjadi kelas yang memimpin suatu bangsa, suatu negeri, harus mewujudkan dirinya sebagai bangsa maka sejauh itu ia bersifat bangsa walaupun tidak dalam makna kata menurut borjuis[xxii]

  

*Penulis adalah Anggota Pembebasan Yogyakarta dan Calon Kader Partai Pembebasan Rakyat

 ** Poster Gertak Sinjai

 


[i] Hasil wawancara dengan Peserta Diplomacy Training Program’s ‘Indigenous People, Human Rights Advocacy and Development, di Phnom Penh, Cambodia,  pada tanggal 10-19 Juni 2013

[ii] Diplomacy Training Program’s Resources Pack

[iii] Frederick Engels, 2004, Asal-Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara, Kalyanamitra, Jakarta.

[iv] Agus Surata dan Tuhana Taufiq, 2002, Runtuhnya Negara Bangsa, UPN “Veteran” Yogyakarta Press, Yogyakarta.

[v] Doug Lorimer, et el ,2013, Sosialisme dan Persoalan Kebangsaan : Bentuk-Bentuk Sejarah Komunitas Manusia, Bintang Nusantara, Yogyakarta.

[vi] Benedict Anderson,2008, Komunitas-Komunitas Terbayang, Insist dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

[vii] Ibid.

[ix] Karl Marx dan Frederick Engels, Manifesto Partai Komunis.

[x] Vladimir Lenin, Negara dan Revolusi

[xi] Doug, Opcit.

[xii] Frederick, Opcit

[xiii] Ibid.

[xiv] Vladimir Lenin, Collected Works, Moscow

[xv] Siti Maimunah, 2012, Negara Tambang dan Masyarakat Adat, Intrans Publishing, Malang.

[xvi] Ibid.

[xvii] Ibid

[xviii] Ibid

[xix] Doug, Opcit.

[xx] Ibid.

[xxi] Ibid.

[xxii] Karl, Opcit

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s