Kini Saatnya Mogok Umum untuk Hapuskan Premanisme

 Oleh: Sarinah

 

Berawal  dari dua buruh, Andi dan Junaidi, yang melarikan diri melewati selokan saat mandor sedang lengah. Mereka pulang ke Lampung (kampung Junaidi) dan melaporkan kasus perbudakan ke Polres Lampung Utara, lalu diteruskan ke Polres Tangerang Kota. Pihak keluarga juga melaporkan ke lembaga HAM, yaitu Komnas HAM dan Kontras. Saat digerebek, kondisi buruh yang menjadi korban perbudakan berusia rata-rata 17-24 tahun  dalam keadaan sangat menyedihkan: penuh luka, tidur tanpa alas, dan dikurung dalam ruang sempit.

Perbudakan tersebut dilakukan oleh pengusaha pengolah limbah menjadi barang aluminium yang bersekongkol dengan centeng, pemerintah setempat, oknum polisi Brimob dan oknum TNI dari Kodim. 35 buruh dipaksa kerja selama 18 jam per hari, sering dipukuli, disiram air panas, dan tanpa ganti pakaian (HP, uang dan pakaian ditahan mandor). Saat polisi melakukan BAP, tak ada buruh yang berani menyebutkan keterlibatan aparat, mereka baru mengatakannya pada wartawan (media). Bayangkan bagaimana takutnya buruh-buruh itu. Oknum Brimob  pernah meletuskan tembakan ke tanah di hadapan para buruh sambil mengancam buruh jika melarikan diri akan ditembak di kaki.

Temuan kasus perbudakan buruh di Tangerang mengejutkan publik. Kecaman  muncul dalam media-media sosial, forum-forum internet, dan kolom-kolom komentar media berita. Publik tergerak hatinya karena melihat kondisi penindasan yang sangat ekstrim: perbudakan!

Faktor yang memungkinkan terjadinya perbudakan tersebut adalah PREMANISME. Perbudakan buruh di Tangerang tidak berdiri begitu saja. Premanisme adalah benteng yang memungkinkan kelangsungan perbudakan. Para centeng mendapat beking dari aparat dan pemerintah setempat.

Sebetulnya buruh (khususnya di Bekasi) sudah sering merasakan tindasan preman dalam berbagai bentuk. Mulai dari preman membuntuti buruh pulang kerja, mengancam akan membunuh buruh dan keluarganya, memukuli buruh, hingga mengurung buruh di dalam kamar mandi (ruangan di dalam pabrik). Bukti-bukti sudah banyak, bahkan ada buruh yang punya rekaman penindasan preman. Tapi kasus tersebut tak pernah muncul di permukaan. Selama ini, preman hanya berani mengintimidasi jika buruh sendirian atau jumlah massa sedikit. Pernah juga 10 ribu buruh berhadapan dengan 400 preman pada 19 November 2012 di kawasan EJIP Bekasi, dan 400 preman itu lari kocar-kacir.

Geruduk pabrik di Bekasi yang diikuti wilayahnya lainnya, yang berlangsung selama 6 bulan tahun 2012 lalu, terhenti karena tindasan para preman yang dibekingi aparat. Bukan terhenti karena tidak efektif. Lagipula, buruh melakukan geruduk pabrik akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi, buruh hanya memperjuangkan hak yang diatur di dalam Undang-Undang, tidak lebih dan tidak kurang.

Kasus di Tangerang adalah bukan lagi pelanggaran tapi kejahatan, yang sangat ekstrim. Apakah gerakan buruh menunggu diperlakukan secara ekstrim seperti di Tangerang baru akan bergerak? Kini lah saatnya, premanisme harus diberantas dengan turun ke jalan dan hentikan produksi. Premanisme ini sudah sangat menganggu. Puluhan serikat tingkat pabrik (terutama yang baru berdiri) bertumbangan tanpa ampun. Mereka mengancam buruh menerima PHK dan ambil pesangon. Jalur mediasi hanya lah perangkap agar buruh semakin lama ditindas, diancam dan akhirnya digantikan dengan buruh baru.

Tuntutan Mendesak

Penghapusan premanisme saat ini adalah sudah mendesak, tak bisa ditawar-tawar, tak bisa dijadikan tuntutan nomor sekian, dan tak bisa diperjuangkan dengan cara lobi belaka. Saya tidak bermaksud mengabaikan tuntutan buruh yang lain, seperti upah, PKB, jaminan kesehatan dan sebagainya. Tapi, tuntutan-tuntutan itu bisa diperjuangkan lebih jauh jika premanisme sebagai hambatannya disingkirkan.

Premanisme ini juga membebani buruh sendiri. Pengusaha menggaji preman dari nilai (uang) yang dihasilkan oleh buruh dalam produksi. Preman sesungguhnya adalah parasit, yang marak muncul akibat dari ketidakbecusan pemerintah membangun industri yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Musuh buruh bukan preman tapi pengusaha yang mempekerjakan preman dan pemerintah yang melakukan pembiaran atas hal itu. Serangan buruh harus diarahkan pada pengusaha yang menyewa preman.

Apalagi, dukungan dari publik sedang menguat karena kegelisahan melihat premanisme dan praktek perbudakan yang tidak manusiawi. Potensi buruh untuk berjuang dan dapat dukungan dari publik sangat besar. Buruh bisa menunjukkan bahwa gerakan buruh dapat bermanfaat bagi rakyat dengan cara menuntut penghapusan premanisme. Gerakan buruh menuntut penghapusan premanisme juga akan memberanikan gerakan rakyat sektor lainnya untuk melawan premanisme sehingga perjuangan premanisme bisa diperluas tidak hanya dalam konteks hubungan industrial.

Premanisme menghalang-halangi buruh berserikat sama perannya dengan RUU Keamanan Nasional (KAMNAS) dan RUU Organisasi Masyarakat (ORMAS). Premanisme, RUU KAMNAS dan RUU ORMAS jika disahkan akan bersifat anti-demokrasi, yang dengan sendiri membuat buruh kehilangan kebebasan berorganisasi dan berjuang.

35 buruh korban perbudakan di Tangerang akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, sementara lima pelaku (dua orang masih buron) akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pertanyaannya, apakah hak-hak normatif beserta kerugian materil dan psikis sudah dibayarkan? Selain pengusaha yang harus dipidanakan, pihak-pihak yang turut membantu seperti oknum Brimbob dan oknum TNI, dan pihak-pihak yang melakukan pembiaran, termasuk pemerintah setempat, juga harus diproses secara hukum. Untuk memastikan kasus perbudakan ini ditangani dengan benar, perlu ada solidaritas dalam bentuk tekanan massa pada pemerintah.

Kita membutuhkan satu gerakan anti-premanisme yang bisa mengatasi persoalan premanisme hingga di tingkat pabrik. Untuk itu, beberapa gagasan yang bisa dikerjakan oleh serikat buruh adalah:

1. Mengorganisir satu persatuan terbuka untuk melakukan aksi dan mogok menuntut hapuskan premanisme dalam hubungan industrial.  Saat ini butuh tekanan ampuh untuk memaksa pengusaha agar tidak mempekerjakan preman; butuh tekanan ampuh untuk memaksa pemerintah agar menindak preman. Tekanan ampuh itu tidak bisa dilakuakan dengan cara sekadar aksi longmarch, tapi harus telak memukul jantung kapitalis (pengusaha). Hentikan produksi (mogok), jika perlu secara nasional, adalah tekanan yang paling ampuh. Kawasan-kawasan industri yang memiliki kemampuan mogok kawasan dapat mulai mempeloporinya.

2. Melakukan mogok umum dengan tuntutan HAPUSKAN PREMANISME DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL.

3. Membuka posko pengaduan premanisme untuk menginvetarisir kasus dan bukti. Bukti-bukti dan kasus-kasus tersebut dibuka dalam aksi, diadukan ke kepolisian, dan disebarluaskan ke media. Memang, kita sudah pernah mencoba mengumpulkan bukti-bukti premanisme untuk dibawa ke polisi, tapi itu tidak efektif karena tidak dibarengi serangan mogok umum ke kapitalis.

Aliansi Besar Karawang (ABK) sudah melakukan mogok daerah menuntut hapuskan premanisme pada 29 April 2013. ABK Krawang terdiri dari FSPMI, FKI-FSPMI, PPMI dan Kasbi. Berita aksi dirilis oleh Facebook Page FSPMI yang dikomentari 190 orang, dibagikan 182 kali, dan disukai oleh 704 orang (data per 1 Mei 2013). Padahal biasanya, postingan-postingan Page tersebut hanya disukai oleh 50-100 orang saja dalam satu minggu sebelumnya. Artinya, buruh sangat antusias mendukung aksi ABK Karawang. Namun, bagi buruh, suatu aksi sangat bergantung dari intruksi pimpinannya masing-masing, kecuali dalam aksi spontan atau massa buruh telah memiliki kesadaran kritis untuk mempelopori.

 

*Artikel ini diambil dari www.perburuhan.com

Image

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s