Militerisme, Ekspansi Modal dan Penyempitan Demokrasi

Oleh: Paulus Suryanta Ginting*

Dalam 1 bulan ke depan kita akan kembali diingatkan oleh momen penting dalam sejarah bangsa ini. Momen dimana kekuatan rakyat dan mahasiswa berhasil menjatuhkan rejim militeristik Soeharto. Rejim yang menurut pendapat banyak kalangan tidak mungkin dijatuhkan dengan mobilisasi rakyat, dengan aksi massa. Tapi, kenyataan menyatakan sebaliknya. Aksi massa, kepeloporan, persatuan mahasiswa dan rakyat kala itu sanggup menjatuhkan rejim yang telah berkuasa kurang lebih 32 tahun ini. Rejim yang juga telah melakukan serentetan pembantaian terhadap anggota PKI dan pendukung Soekarno, terhadap rakyat Maubere, Papua, Ambon, Tanjung Priuk, Blanguan, dan Kedung Ombo hingga penculikan dan pembunuhan aktivis di penghujung kekuasaannya.

Tetapi ingatan bangsa ini terbilang pendek. Gembar-gembor hidup lebih baik di masa Orde Baru, di masa rejim militeristik mengalir begitu saja tanpa hambatan. Pelaku-pelaku kejahatan HAM dari rejim militeristik Orde Baru perlahan naik ke tampuk kekuasaan melalui jalur yang sah: Partai Politik dan Pemilu. Dukungan terhadap kasus Cebongan kepada Kopasus atas nama “solidaritas korpus” begitu marak dilontarkan. Penambahan Kodam, pembunuhan petani di Mesuji, Ogan Ilir maupun tempat lainnya, dan pembunuhan rakyat Papua hingga masuknya mantan-mantan aktivis pra dan paska 98 ke “gerbong musuh” yang sudah terjadi sejak pemilu 2004 adalah kenyataan dari tidak tuntasnya perjuangan reformasi 98: tak berhasil mengembalikan tentara ke barak, mengadili Soeharto dan Golkar, maupun penjahat-penjahat HAM, dan secara fundamental tidak benar-benar menghancurkan ideologi-politik Militerisme. Itulah mengapa ideologi dan unsur-unsur lama (Orde Baru) mudah bermetamorfosis dengan “jubah” yang baru, hingga dan agar dapat terus bercokol di tampuk kekuasaan.

Kondisi di atas merupakan cerminan lain dari rendahnya watak demokratik dari elit politik, partai-partai di parlemen dan borjuasi negeri ini. Seluruh partai politik di parlemen mencantumkan petinggi militer mulai dari jajaran pengurus partai, daftar caleg hingga calon Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota bahkan terjadi pula dalam pemilihan Lurah/Kepala desa. Pembenarannya adalah apabila dipimpin oleh individu yang berasal dari militer maka kepemimpinannya akan berwibawa, kuat, pantang menyerah, dan ulet. Pembenaran semacam ini tak jarang dikemukakan oleh pengamat-pengamat politik pro Orde Baru. Dari pandangan tersebut secara sosiologis dapat ditarik kesimpulan bahwa kaum borjuis negeri ini tak mampu mandiri dan rendah kadar demokrasinya.

Tak berhenti sampai di situ. Jika di tahun-tahun awal reformasi, gerakan mahasiswa dan rakyat berhasil menggagalkan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB), maka saat ini justru undang-undang yang melegitimasi militer di ranah publik dilegitimasi oleh berbagai UU dan RUU, yakni Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU

Kamnas) dan Undang-undang Penanggulangan Konflik Sosial (UU PKS). Sekali lagi, yang mengesahkan dan mendukung kembalinya militer di ranah publik adalah pemerintah dan partai-partai di Parlemen. Legitimasi penggunaan cara-cara militeristik ini juga harus didukung aspek yang lain, yakni penumpulan kekuatan rakyat. Penumpulan kekuatan rakyat inilah yang paling kuat muncul dalam substansi-substansi Rancangan Undang-Undang Organisasi Massa (RUU Ormas). Melalui pengaturan terhadap organisasi masyarakat, mulai dari AD/ART, pengesahan, keuangan, ideologi hingga pengawasan kegiatan. Aroma yang sangat kental terasa adalah aroma pengekangan.

Singkatnya, militer menapaki kembali jalan menuju kekuasaan lewat jalur yang sah, didukung oleh elit dan partai politik, undang-undang, mantan-mantan aktivis, dan instrumen regulasi yang melumpuhkan kekuatan yang akan melawannya: organisasi rakyat. Jadi, semakin jelas bahwa perjuangan demokrasi belum selesai. Tapi, pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan arah mundur situasi demokrasi di Indonesia?

Di tahun 60an hingga akhir 70an, strategi imperialis untuk menghancurkan pengaruh blok anti imperialis (Kiri-Nasionalis, Populis, maupun Sosialis) dan melapangkan ekspansi modal adalah dengan menggunakan elit-elit militer dan mengorganisir kudeta yang di dukung oleh kekuatan sipil sayap kanan. Kemudian, mendirikan pemerintahan yang pro modal, seperti yang terjadi di Indonesia maupun Chili. Strategi ini tak lagi relevan di penghujung 90an pada saat krisis moneter menghantam. Strategi yang digunakan: “mendukung” perjuangan demokrasi dan membelokkannya pada demokrasi liberal sembari mempersiapkan “boneka-boneka” baru berwajah reformis yang patuh untuk menjalankan proyek penyesuaian struktural.

Cerita berubah setelah krisis 2008 mengguncang pusat modal Imperialis, Amerika yang tak perlu lama menunggu berlanjut ke Eropa. Krisis kapitalisme ini harus dijawab oleh solusi yang sama seperti krisis-krisis sebelumnya, yakni perluasan pasar. Karena perluasan pasarlah yang menjadi roda bagi Kapital. Tanpa perluasan (pasar dan eksploitasi), kapital akan menjadi stagnan, dan berbahaya bagi hajat hidup sistem kapitalisme itu sendiri. Perluasan pasar melalui okupasi sudah dijalankan di Irak, Afghanistan, atas nama perang melawan terorisme. Perluasan pasar melalui badan-badan keuangan dan perdagangan internasional (IMF, WTO, World Bank, ADB, dll) sudah dijalankan sejak negeri-negeri seperti Meksiko dan Indonesia menandatangani letter of intent.

Banyak negeri yang semakin sadar akan bahaya neoliberalisme apabila dijalankan sepenuh-penuhnya. Ada yang benar-benar menolak proyek neoliberal tersebut dijalankan di negerinya, seperti Venezuela dan Kuba. Ada pula yang mengkombinasikannya dengan sedikit suntikan kesejahteraan agar rakyatnya terilusi sehingga tak memberontak, seperti Indonesia yang memberikan remah-remah kesejahteraan melalui PNPM, BOS, BLT, dsb. Tapi, itu tidak cukup. Ekspansi harus lebih luas, lebih dalam. Cara untuk memperluas dan memperdalamnya harus dengan legitimasi oleh pemerintah, partai politik parlemen dan elitnya, sebagai karpet merah bagi legalisasi eksploitasi atas alam dan manusianya. Itulah yang kita lihat beberapa tahun terakhir ini. Mulai dari digodoknya Blue Print Ekonomi Nasional yang kemudian

dibawa ke dalam National Summit dan dimatangkan kembali dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam MP3EI ini “Karpet Merah” eksplotasi terhadap mineral tambang, batubara, perkebunan, perikanan dan kelautan, infrastruktur dijentrengkan agar lebih mudah bagi investor untuk menanamkan modalnya. Peta dibuat lebih detail dengan seabreg potensi-potensi alamnya. Aturan-aturan ketenagakerjaan dipermudah dan dibuat fleksible, agar menambah gairah bagi korporasi internasional untuk berinvestasi. Semuanya turun dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Lagi dan lagi, Pemerintah SBY dan partai politik parlemen yang ada mendukung dan melegitimasi kebijakan dan peraturan ini.

Perluasan Eeksplotasi tentu mengakibatkan penindasan, dan pada setiap penindasan tak jarang menghasikan perlawanan. Apalagi di negeri ini, saat kata “Aksi Massa”, “Rakyat”, “Komite”, “Persatuan”, “Turunkan”, “Mogok” “Duduki” bukan lagi kosa kata yang baru dan terlarang. Pengalaman-pengalaman perlawanan sudah mulai meluas, tak lagi di perkotaan, tapi juga di pedesaan bahkan di perkampungan tempat masyarakat adat bermukim—yang seringkali bergerak menolak perusakan hutan adat oleh perusahaan tambang.

Tentu rejim dan korporasi internasional tak tinggal diam. Harus ada upaya untuk meredamnya yang dengan jitu sudah disiapkan oleh teoritisi neoliberal. World Bank, misalnya, mengarsiteki program PNPM yang dijalankan oleh TNP2K di negeri ini, dengan memanipulasi konsep partisipasi, pemberdayaan, penguatan masyarakat, dan program-program lainnya yang bernaung dalam proyek besar MP3KI (Master Plan Percepatan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia). Jelas tujuannya bukan sekedar balas budi, belas kasihan, melainkan menumpulkan hasrat rakyat untuk melawan, untuk memberontak terhadap perampaasan, pemiskinan dan ketidakadilan.

Sadar bahwa perlawanan akan tetap tumbuh subur. Perlawanan-perlawanan yang sudah ada dan meluas, seperti pemogokan buruh yang marak dalam sejarah paska Orde Baru yang kembali bergelora tahun-tahun ini ataupun perlawanan kaum tani yang radikal meski terpecah-pecah, tak hanya harus dibendung, tapi juga harus dihancurkan dan dilumpuhkan. Itulah gunanya segala macam rancangan undang-undang anti demokrasi disahkan. Dan, itulah pula mengapa pengunaan preman oleh militer, pemerintah dan pengusaha diamini.

Demokrasi menyempit, militer dan militerisme tengah menapaki jalan kebangkitannya. Tapi kita tak kembali ke masa Orde Baru. Jika militerisme, penumpulan kekuatan rakyat di awal kekuasan Orde baru ditujukan untuk stabilitas iklim investasi di bawah kapitalisme kroni dan kedikatktoran Soeharto. Militer, Militerisme, penumpulan kekuatan rakyat dan penyempitan ruang demokrasi hari ini bermakna stabilitasi ekonomi, politik dan ideologi di bawah kediktaktoran modal guna akumulasi kapital sebesar-besarnya bagi kapitalisme internasional.

Akhirnya, perjuangan demokrasi hari ini bukan sekedar menuntaskan perjuangan reformasi total yang tak rampung itu, atau dalam kadar tertentu mempertahankan capaian yang ada. Lebih jauh lagi, perjuangan demokrasi hari ini adalah perjuangan mempertahankan dan memperluas demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan, atau dalam pengertian yang

lebih dalam adalah perjuangan demokrasi untuk melawan kapitalisme, membangun Sosialisme. Sekian.

 

*Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s