Pernyatan sikap GERAKAN RAKYAT ANTI PERAMPASAN TANAH DAN KEKERASAN

PEMBEBASAN, BAKORPALA, SEMA FAI UMI, KOMUNAL, PEREMPUAN MAHARDIKA, PPRM, FPPI, MPA TOMANURUNG, FOSIS UMI, SOLIDARITAS LUWU TIMUR, LEMBAGA ADAT KESULTANAN GOWA TALLO, DPC HIPMAS SINJAI, MAHORPALA, IMOS, DPK UNM, HPMM, GAM, FORMASI MASPUL, LINGKAR MAHASISWA SULSEL, IPMAH KINDANG

Salam Juang…
Akhir-akhir ini perlawanan rakyat terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan di Indonesia semakin massif, keberadaan mereka bukannya mensejahterakan malah menyengsarakan dan memiskinkan mayoritas rakyat di Indonesia, perlawanan ini mulai menyeruak ke permukaan. Perlawanan muncul di mana-mana yang dilakukan hampir di seluruh pelosok negeri ini mulai di Papua, Mesuji, Bima, Sumatera, Luwu Timur, dan Sinjai, merupakan bentuk kekecewaan rakyat terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan dan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat tersebut yang hanya mementingkan keuntungan korporasinya saja, sementara rakyat tidak pernah diuntungkan dari keberadaan mereka, mala bahkan dimiskinkan.

Konflik agraria dan sumber daya yang mengorbankan rakyat terus menerus terjadi. Kuatnya penetrasi/ekspansi modal tidak saja memalingkan perangkat negara dari rakyat, tapi juga berbalik menindasnya dengan proses-prosedur formal, dengan berbagai regulasi yang tentunya bertujuan memangkas gerakan rakyat, dan mengamankan laju ekspansi modal. Hal serupa-pun menimpa masyarakat adat Barambang-Katute Kab. Sinjai yang telah berpuluh tahun digilas berbagai kasus yang memaksa mereka mengakui keperkasaan Negara yang digerogoti modal ini, untuk takluk dan mengaku bersalah, dan mengakui bahwa mereka tak punya apa-pun dikampungnya selain tenaga dan pikirannya.Tanah yang merupakan satu-satunya sumber penghidupan mereka diklaim oleh pemerintah sebagai hutan lindung. Di tengah hingar-bingar perlawanan rakyat bersama Gerakan Rakyat terhadap rencana eksploitasi pertambangan oleh PT. GALENA SUMBER ENERGY di kampung mereka, masyarakat kembali dikejutkan dengan surat panggilan dari kejaksaan Negeri Sinjai untuk 11 orang warga Desa Bonto Katute dalam rangka menjalankan eksekusi badan terkait keputusan mahkamah agung Nomor : 1452 K/Pid.Sus/2011, pada tanggal 01 Mei 2012 dengan tuduhan perambahan hutan lindung yang secara hukum belum memiliki kejelasan status sebagai hutan lindung. 

Lahan masyarakat yang telah didiami selama beratas-ratus tahun dan dikelola secara turun-temurun untuk pemenuhan kebutuhannya, dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan masa lalu, seperti kuburan tua, batas hutan larangan (Hutan Adat), perkampungan tua, situs perjanjian adat (Lempangang) dan bukti lainnya tiba-tiba di tahun 1994/1995 dikalim secara sepihak oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai sebagai kawasan Hutan Lindung. Keputusan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat, baik penetapan, dokumen-dokumen, tujuannya apa dan semua hal terkait pengklaiman tersebut. Masyarakat baru mengetahuinya pada saat ada pengumuman dan kegiatan kehutanan (pengukuran lahan dan penghijauan). Masyarakat-pun langsung bereaksi dan menyatakan penolakan, selain karena tidak adanya transparansi juga karena masyarakat secara adat telah mendiami lahan tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka dan merasa bahwa mereka adalah pemilik sah lahan tersebut. Namun reaksi masyarakat tidak ditanggapi oleh Pemda Sinjai, mereka tidak sedikit-pun bergeming dengan reaksi masyarakat, bahkan salah seorang warga bernama Muhammad Rustam Hamka yang memprotes penetapan hutan lindung sepihak itu, sempat dipenjara selama 2 bulan dengan tuduhan memfitnah pemerintah. Masyarakat juga telah mengajukan surat keberatan kepada Bupati Sinjai dengan perihal: “Keberatan Masyarakat terhadap Tim Tata Batas Hutan dari Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Prov. Sulawesi Selatan”, namun lagi-lagi suara masyarakat tak ditanggapi.

Bukan hanya Barambang-Katute Kab Sinjai. Akibat logis dari perluasan modal yang difasilitasi rezim boneka SBY-Bodiono (agen kapitalisme-neolib) bersama sebagian besar aparaturnya dari pusat hingga daerah adalah pemiskinan dan penyingkiran rakyat dari tanah yang menjadi sandaran hidup mereka, demi kepentingan Pertambangan, Perkebunan Negara maupun Swasta. Di Indonesia umumnya dari Sabang sampai Merauke, saat ini rakyat sedang berhadapan dengan moncong dan laras senjata (Tentara dan Polisi) pengaman modal. Sementara di Sulsel, Luwu Timur, Pinrang, Enrekang, Wajo, Sengakang, Bone, Makassar (Pandang Raya, Kasi-Kasi), Selayar, Sinjai, Bulukumba serta Takalar, sedang dalam ancaman pemiskinan dan engusiran oleh modal, koorporasi, Negara dan Pemerintahan Boneka antek kapitalisme-noelib. 

Maka kami dari gerakan Rakyat anti perampasan Tanah dan kekerasan menuntut:
1. Stop Kriminalisasi Warga Bontokatute dan bebaskan dari segala tuntutan hukum
2. Tolak tambang Bontokatute
3. Tolak undang-undang no 2 tahun 2012
4. Tolak pembangunan PLTA buttu batu enrekang
5. Tolak ekspresi tambangselayar
6. Tolak HP3
7. kembalikan alun-alun kota Makassar ( Karebosi )
8. Tolak dan usut tuntas MOU antara pemerintah Bantaeng dan bulukumba
9. Tolak penggusuran Tanah Rakyat pandangraya. 
10. Hentikan penenggelaman lahan warga Timampu, Luwu Timur oleh PT Vale (Inco)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s