Kepentingan Nasional Rakyat dan Musuhnya Berbeda*

Christina Yulita[1]

Ide nasionalisme hari ini menjadi “sandaran” ditengah problem sosial ekonomi politik yang semakin hari semakin memburuk bagi bangsa Indonesia. Terlebih para elit politik, kaum intelektual borjuis, bahkan para aktivis, kembali menyuarakan bahwa: “bangsa kita sudah tak punya moral, tidak punya nasionalisme, saatnya kembali ke Pancasila” dan sebagainya. Situasi krisis multidimensi yang dialami dunia, termasuk Indonesia, saat ini, melahirkan ide-ide tersebut untuk digagas kembali.

Banyak persoalan tengah terjadi. Kasus kriminalitas kian hari semakin meningkat, pelecehan, diskriminasi, kekerasan serta pelecehan terhadap perempuan. Yang terakhir justru ditanggapi dengan pernyataan seksis oleh pejabat pubik (gubernur) yang menyalahkan korban perkosaan karena berpakaian mini. Pelanggaran HAM tak berhenti, terus dilakukan oleh aparat kepolisian dan militer. Menurut data KONTRAS, hasil penelitian yang dilakukan antara bulan Juli 2010 hingga Juni 2011 menunjukkan ada 31 pola penyiksaan yang dilakukan polisi dan 18 pola penyiksaan dilakukan militer. Berbagai kasus suap dan korupsi sedikit demi sedikit terbongkar namun berhenti di kelas “kakap”. Berita-berita pertarungan elit di media, kasus Nazaruddin dan polemik Partai Demokrat, diperiksanya para pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas kasus penyuapan dan pencairan dana APBN, belum lagi pemeriksaan dugaan korupsi di badan anggaran DPR oleh KPK, dan lain lain dan lain lain. Persoalan-persoalan ini adalah sebagian kecil wujud krisis multidimensi yang kita hadapi, yang oleh korporasi media, sekadar dijadikan ladang gosip politik demi rating, atau pertarungan politik pemilik media, ketimbang mewadahi diskursus jalan keluar yang dikehendaki rakyat.

Menjelang Pemilu, Siap-siap Nipu

Ditengah berbagai persoalan, khususnya menuju pemilu 2014, elit/partai politik mulai berlomba-lomba mencari muka dihadapan rakyat, menganggap diri dan partainya paling bersih, paling benar, paling tidak (akan) menipu rakyat. Surya Paloh menyatakan diri keluar dari Golkar dan membangun partai Nasional Demokrat, diikuti juga dengan munculnya partai Sri yang akan mengusung Sri Mulyani sebagai calon Presiden di Pemilu 2014. Mereka adalah dua elit ‘baru’ yang sedang mencoba mengilusi rakyat dengan partai baru, padahal masih komposisi lama dan dosa lama. Inilah ciri khas tingkah laku elit/partai politik Indonesia: paling konsisten berbohong dan tak tau malu .

Dari berbagai persoalan dan pertarungan elit ini, banyak kalangan kemudian menarik kesimpulan bahwa ini sebagian wujud kemorosatan moral, tidak lagi mengamali nilai-nilai Pancasila, dan tidak punya jiwa nasionalisme. Mengambil referensi pemilu 2009, banyak partai/elit politik menyerukan anti asing sebagai wujud nasionalisme, beberapa capres akhir-akhir ini juga memakai isu ini, utamanya terkait kebijakan energi. Ada yang mengusung semangat nasionalisasi aset asing, ada pula yang terkesan sangat anti-asing. Namun, sejauh ini semuanya baru sebatas jargon politik, sementara praktek politik justru terjadi sebaliknya. Perlu kita pahami bahwa kebijakan energi nasional merupakan kebijakan historis yang telah berlangsung sejak negara ini merdeka. Sebagian kontrak energi ditandatangani pada era Orde Lama[2] dan diobral besar-besaran di era Orde Baru[3].

Lalu, apakah artinya kampanye anti asing, seperti yang dilakukan Prabowo dalam kampanye pemilu 2009 soal nasionalisasi aset tambang dan menolak UU BHP namun tindakan politiknya sejalan dengan jalan keluar neoliberalisme? Atau seperti yang dilakukan Megawati, seorang anak dari bapak nasionalis, yang juga menyatakan dirinya nasionalis tapi tetap menjalankan program neoliberalisme?

Secara de jure, Indonesia diakui dalam skala internasional sebagai negara merdeka. Namun de facto, Indonesia tidak memiliki kemandirian ekonomi, politik, hokum, sosial dan kebudayaan. Kebijakan ekonominya bergantung pada institusi-institusi keuangan global dan pemodal-pemodal internasional, yang sekarang ini dalam status siaga dihantam krisis[4]. Kebijakan politik dan hukumnya menghamba pada imprealisme, kebudayaannya mengangung-agungkan konsumerisme dan modernisasi ala Amerika dan barat.

Itulah cerminan tindakan elit/partai politik Indonesia hari ini, yang hanya mendahulukan kepentingan modal dibanding kepentingan rakyatnya sendiri. Sehingga kepentingan nasional SBY-Budiono, Megawati, Aburizal Bakrie tidak akan sama dengan kepentingan buruh dan petani Indonesia yang memperjuangkan upah layak, pendidikan dan kesehatan gratis untuk anak-anak mereka. Tidak akan sama kepentingan nasional Prabowo dengan mahasiswa yang menolak komersialisasi pendidikan. Tidak akan sama kepentingan nasional Sri Mulyani dengan perjuangan kaum perempuan yang menginginkan kesetaraan ekonomi politik sosial budaya dan seksualitas. Begitu juga dengan Sri Sultan Hamengku Buwono yang tidak akan sama kepentingan nasionalnya dengan Tukijo (warga Kulon Progo) yang hari ini dipenjara, serta Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran yang sedang berjuang memperjuangkan tanah mereka untuk sumber perekonomian.

Mereka lah yang selalu mempropagandakan nasionalisme, semakin masif khususnya karena menjelang PEMILU. Namun nasionalisme yang mereka tawarkan hanya dibuat untuk kepentingan mereka dan kroni-kroninya.

Kenali musuhmu

Sejak Soharto berkuasa, seluruh kebijakan ekonomi Indonesia dibuat hanya untuk melayani kaum modal. Rakyat terbelenggu lagi, kali ini bukan oleh kolonialisme tetapi oleh penjajahan baru: Imperialisme. Memasuki babak baru tersebut, keran investasi dibuka sederas-derasnya bagi para pemodal internasional. Lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, diundanglah para investor beramai-ramai menanamkan modalnya, didukung oleh kebijakan politik tenaga kerja murah dan patuh, kebijakan (perizinan, AMDAL, dll) yang di permudah, serta sumber daya alam melimpah sehingga pas (cocok) dijadikan sasaran eksploitasi. Hasilnya: bukan kesejahteraan rakyat melainkan kesejahteraan kroni-kroni Suharto.

Bahkan menjelang lengser pun, Soeharto masih sempat menandatangi Letter Of Intent (LoI) untuk tetap menjalankan kewajiban membayar utang kepada IMF, dengan mengambil pos APBN sebagai prioritas pengeluaran. Anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat digunakan untuk membayar utang najis orde baru. Kebijakan utang ini terus dijalankan hingga pemerintahan SBY-Budiono saat ini. Total jumlah utang kita tidak main-main, sudah mencapai Rp 164,4 triliyun. Rakyat yang tak tahu menahu tiba-tiba dirampok uangnya untuk bayar hutang melalui berbagai macam pajak dan restribusi.

Tak hanya itu, berlakunya UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2007, menguatkan bukti bahwa pemerintah dan elit/partai politik merupakan agen penjajahan modal. Ditambah lagi dengan kebijakan privatisasi BUMN kepada pihak asing/swasta. Rejim SBY-Kalla pada saat itu telah menyetujui privatisasi 34 BUMN yang akan dilaksanakan tahun ini, sebelumnya 10 BUMN telah diprivatisasi, sehingga total yang diajukan pemerintah ke DPR menjadi 44 BUMN. Ini adalah jumlah terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Apalagi, privatisasi kali ini disertai penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, yang diberikan kepada investor strategis sebanyak 12 BUMN, dan BUMN lainnya kepada asing.

Pada periode 1991-2001, Indonesia melakukan 14 kali privatisasi BUMN, dengan realisasi 12 BUMN terprivatisasi. Periode 2001-2006, pemerintah melakukan 14 kali privatisasi BUMN dengan realisasi 10 BUMN terprivatisasi. Kebijakan ini jelas menunjukan bahwa apa yang dilakukan rejim SBY saat ini, juga dilakukan oleh Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Megawati, sebagai langkah yang tidak lepas dari agenda neoliberalisme IMF, Bank Dunia, ADB, maupun berbagai korporat asing[5].

Dalam hal demokrasi, pemerintahan Megawati membuat kebijakan darurat militer dan darurat sipil di Aceh yang menjahati rakyat dan perempuan Aceh. Begitu juga Prabowo yang berkampanye anti asing-neoliberal, setelah pensiun dari dinas militer, Prabowo menjadi pengusaha besar. Sekarang, setelah lima tahun pensiun, sebagai konglomerat, ia memimpin suatu armada dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, pertanian, kelapa sawit, bubur kertas, minyak, dan pertambangan. Perusahaan-perusahaan ini semuanya tergabung dalam Nusantara Group, yaitu: Nusantara Energy, Kiani Kertas, Tidar Kerinci Agung, Tusam Hutani Lestari, Nusantara Kaltim Coal, Jaladri Swadesi Nusantara, Gardatama Nusantara[6]. Kebesaran kerajaan bisnis Prabowo tersebut, sangat tidak mungkin tanpa dukungan kekuasaan yang pro modal dan pro kejahatan HAM dimasa orba[7].

Aburizal Bakrie juga pemodal besar. Anak perusahaan banyak, antara lain: Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Aburizal Bakrie adalah penjahat yang tak pernah bertanggung jawab atas kasus Lapindo, dan diduga, perusahaan-perusahan yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie ini juga telah menunggak pajak trilyunan rupiah. Sama halnya dengan Yusuf Kalla, yang juga menawarkan kemandirian ekonomi saat pemilu 2009 bersama pasangannya Wiranto dari partai Hanura. JK juga seorang pengusaha besar, pada saat masa kepemimpinannya, JK telah menjebloskan bangsa Indonesia ke dalam G20, dimana pasar dalam negeri harus dibuka sebebas-bebasnya untuk korporasi asing.

Tindakan pemerintah dan elit/partai politik ini semakin memperjelas watak asli borjuis nasional kita yang tidak pernah konsisten memperjuangkan “nasib” rakyat dan perempuan. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi milik para elit/partai politik yang didalamnya masih ada kekuatan sisa orde baru dan kaum reformis gadungan, yang dulu saat menumbangkan orde baru berkokok bicara perubahan, kini keok meringkuk dalam pemerintahan penghamba kepentingan pemilik modal.

Tidak Lagi!

Dari bukti-bukti diatas, sudah dapat disimpulkan bahwa, kaum borjuis, elit/partai politik Indonesia, tidak pernah melawan neoliberalisme, sebaliknya, justru menjadi agen atau calo (komprador) dari kapitalisme internasional. Mereka tidak bisa berpotensi menjadi kapitalis yang tangguh, yang sanggup berhadapan dengan kekuatan modal internasional. Pertikaian antar elit borjuis hanyalah perebutan dalam mendapatkan porsi lebih besar untuk menjadi agen imperialis, bukan untuk kepentingan rakyat.

Tugas revolusi nasional ini belum tuntas, kepentingan nasional yang menjadi cita-cita Tirto Adhisuryo, Ki Hajar Dewantara, Tjokroaminoto, Haji Misbach, Semaun, dan pejuang demokratik pecinta kemanusiaan lainnya dimasa itu, untuk bebas dan mandiri secara ekonomi politik dan kebudayaan, harus diperjuangkan kembali. Dengan mengenal serta memahami karakter kaum borjuis Indonesia, membuat kita tidak jatuh kembali ke lubang yang sama, demi kepentingan rakyat sejati: pembebasan nasional. ***


*Telah dicetak dalam Koran Pembebasan Edisi II, November-Desember 2011.

[1] Anggota Partai Pembebasan Rakyat; aktivis Perempuan Mahardhika

[2]Melalui UU No 44 tahun 1960, Soekarno lalu mengundang investor asing untuk berinvestasi si sektor migas mengingat lemahnya kualitas SDM Indonesia. Meski demikian, UU mengatur profit sharing agreement (PSA) 60:40 untuk Indonesia dan investor asing. Selain itu, UU ini juga mengatur kewajiban bagi korporasi migas asing untuk menyerahkan 50% area industrinya kepada Indonesia setelah beroperasi selama lima dan sepuluh tahun (Kanumoyoso, 2001:39; Ginting, 2007:108).

[3] Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an adalah salah satu negara termiskin di dunia. Pendapatan perkapita penduduk 60% lebih rendah dari negara-negara di kawasan Asia Timur lainnya, lebih rendah dari negara-negara Amerika Latin (Temple,2001:5). Satu dekade lebih  pasca kemerdekaan tidak dapat dengan mudah membuat Indonesia cepat sejahtera di tengah dinamika dan gangguan politik dari dalam dan luar negeri di era Soekarno. Penjatuhan Soekarno dan pembantaian para anggota dan pendukung PKI dan PNI, membuat Soeharto-Orde Baru melenggang dengan gampang membuka tambang dan migas Indonesia seluas-luasnya untuk investasi asing melalui UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

[4] Setelah krisis finansial di tahun 2008, Lehman Brothers pailit, mengalami kerugian $2.8 miliar dan terpaksa menjual $6 miliar dari keseluruhan aset keuangannya. Hingga saat ini, menurut ekonom, Kepala Dana Moneter International, Oliver Blanchard, keadaan ekonomi dunia memasuki masa berbahaya. Sebanyak 17 negara pengguna Euro diperkirakan mengalami pertumbuhan hanya 1,6 persen tahun ini, sedangkan tahun depan 1,1 persen. Masyarakat Eropa, termasuk kaum miskin, masih akan menderita hingga beberapa tahun mendatang dibandingkan ‘masa kemakmuran’ katakanlah satu dasawarsa lalu. Bahkan kini, program bantuan pangan bagi 13 juta warga Eropa miskin terhadang krisis ekonomi. Sejumlah negara, seperti Inggris, Jerman, Belanda, Ceko, Denmark, dan Swedia, disebutkan tak lagi membiarkan program (kesejahteraan) yang berlaku sejak 1987 berlanjut. Perancis yang paling banyak menerima dana ini mengecam rekan sesama anggota blok 27 negara di Eropa ini. Dana bantuan orang miskin sudah akan dipangkas dari 480 euro menjadi 113,5 euro untuk tahun 2012 dan 2013.

[5] “Menolak Kolaborasi Elit ala LMND”, Supel LMND PRM, Edisi 01, Januari 2009

[6] Catatan Umar Said tentang Prabowo

[7] Ketika Prabowo menjadi pimpinan militer di Timor Timur dan Kopassus, ia dinyatakan oleh berbagai kalangan (di Indonesia dan di luar negeri) bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat (antara lain berbagai penculikan dan pembunuhan) terhadap penentang-penentang rejim militer Orde Baru. Karena banyaknya pelanggaran HAM di Timor Timur inilah maka satu organisasi yang berpusat di Australia “East Timor International Support Center “ pernah menuntut supaya Prabowo diajukan ke depan pengadilan Internasional tentang Kejahatan Perang (International War Crimes Tribunal). Di samping itu nama Prabowo juga tercantum hitam di dalam berbagai dokumen-dokumen yang pernah dikeluarkan oleh organisasi-organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan International Human Rights Watch. Selama puluhan tahun nama Prabowo disangkut-pautkan oleh berbagai kalangan di luar negeri dengan masalah Timor Timur. Ia dikenal sekali di kalangan organisasi HAM internasional. Tahun 1998, ia pernah disebut-sebut sebagai “the rising star”, perwira muda yang dalam umur 47 tahun menjadi paglima KOSTRAD, dan yang mungkin akan menggantikan Suharto. Namun, pada waktu itu pulalah (setelah Suharto dipaksa mundur dari jabatannya) ia dicopot dari jabatannya di KOSTRAD (Mei 1998). Banyak kalangan di Indonesia mengkaitkan Prabowo dengan penculikan dan penghilangan aktivis-aktivis anti-rejim Suharto (terutama anak-anak muda PRD) , dan juga disebut-sebut terlibat peristiwa rasial anti-Tionghoa di Jakarta pada bulan Mei 1998 (Catatan Umar Said tentang Prabowo)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s