Sukarno di Simpang Jalan Revolusi


Apakah Sukarno menjadi seorang Trotskyis ketika mesti memilih pada jalan mana revolusi harus ditempuh?

MAX LANE

Pada 1958 Presiden Sukarno pernah menyampaikan beberapa kuliah tentang Pancasila di Istana Negara. Antara lain ada kuliah tentang masing-masing sila, termasuk peri-kemanusiaan. Di dalam kuliah tersebut Sukarno sempat menguraikan perbandingannya antara Joseph Stalin dan Leon Trotsky, dua pemimpin revolusi Rusia. Dalam membaca dan merenungkan komentar Sukarno ini tentu saja kita harus catat waktu dan konteks yang berlaku pada saat itu. Pidato Sukarno pada 1958 itu dilakukan dua tahun setelah Nikita Kruschev, sebagai Sekretaris Pertama Partai Komunis Uni Soviet, membongkar kejahatan-kejahatan politik Stalin melalui pidato di kongres partainya. Pada waktu itu Kruschev mengatakan:

“We have to consider seriously and analyze correctly [the crimes of the Stalin era] in order that we may preclude any possibility of a repetition in any form whatever of what took place during the life of Stalin, who absolutely did not tolerate collegiality in leadership and in work, and who practiced brutal violence, not only toward everything which opposed him, but also toward that which seemed to his capricious and despotic character, contrary to his concepts.”

Sejak pidatonya itu, sedikit demi sedikit mulai banyak data keluar tentang, meminjam istilah Sukarno: “pembersihan”, “penangkapan” dan “pembunuhan” yang terjadi pada zaman Stalin berkuasa. Fakta-fakta itu sebenarnya sudah mulai beredar dan diketahui oleh Sukarno pada tahun 1958. Kalau kita lihat komentar Sukarno, pengetahuan dan sikapnya terhadap hal yang pernah diungkapkan oleh Kruschev itu memang tidak terlalu mengejutkan.

Apalagi di saat yang sama, secara tertutup, mulai ada perbedaan retorika politik antara Beijing dan Moskow. Perpecahan itu baru muncul terbuka sepenuhnya tahun 1961. Tetapi gejalanya sudah mulai kelihatan pada tahun 1958 bahwa Beijing kurang jodoh dengan kritikan tajam yang dilontarkan Kruschev kepada Stalin. Bahkan pada  1956, Mao Tse Tung sudah menulis: “We’ve said before that with regard to Stalin, we should [see him as having been] three parts [bad] and seven parts [good].” Ini merupakan sikap yang jauh lebih lunak daripada yang dianut dan yang diungkapkan oleh Kruschev.

Sikap Sukarno dalam hal kejahatan yang dilakukan Stalin lebih cenderung membenarkan apa yang dikemukakan oleh Kruschev. Dalam hal ini, meski sikapnya jelas berbeda dari sikap Mao dan Beijing, sikap Soekarno tidak akan mengejutkan untuk mayoritas dunia kiri pada waktu itu.

Lain soal kalau kita membahas Trotsky. Pada tahun 1958, Trotsky masih sasaran kutukan dari mayoritas kaum kiri, baik yang berkiblat ke Moskow maupun Beijing. Trotsky, di mata organisasi-organisasi komunis adalah seorang pengkhianat atau bahkan agen CIA. Trotsky adalah figur yang digadang-gadang Lenin untuk menggantikannya, tetapi kalah bertarung melawan Stalin. Kemudian dia muncul sebagai pemimpin “Left Opposition” di Partai Komunis Uni Soviet. Sesudah beberapa tahun bertarung, Trotsky diasingkan ke Turki tahun 1929. Pada tahun 1935 dia pindah ke Norwegia, kemudian Meksiko. Pada tahun 1938 anaknya dibunuh oleh agen Stalin di Paris dan kemudian pada 1940 dia sendiri dibunuh oleh pelaku yang sama.

Kalau kita membaca uraian Sukarno adalah jelas bahwa dia sama sekali tidak terima pengutukan terhadap Trotsky, sesuatu yang lain daripada yang lain pada tahun 1950an di kalangan kaum kiri. Untuk bisa melihat cara pandangnya Sukarno, bisa kita baca pernyataannya dalam kursus Presiden Sukarno tentang sila “Peri-kemanusian” Pancasila di Istana Negara, 22 Juli, 1958:

“Baik Trotsky maupun Stalin menghendaki satu masyarakat adil dan makmur ala Rusia. … Mereka pun mempunyai cita-cita atau masyarakat adil dan makmur, katakan komunisme. Dua-duanya menghendaki komunisme, dua-duanya menghendaki menghilangkan stelsel kapitalisme, dua-duanya menghendaki manusia tidak dihisap oleh manusia lain, dua-duanya mau (me)niadakan exploitation de’l’homme, dua-duanya ingin mengadakan masyarakat sama-rata, sama rasa, tanpa kapitalisme. Tapi toh ada perdebatan, bentrokan kemudian yang hebat sekali.”

Di sini kita lihat Trotsky bukan sebagai pengkhianat atau agen CIA tetapi seorang yang berbeda pendapat tentang bagaimana mencapai masyarakat adil makmur, sama rata sama rasa. Sukarno juga memberikan penilaiannya tentang kedua poin perbedaan Trotsky dengan Stalin itu. Menurut Trotsky, kata Sukarno, Rusland “tidak dapat mendirikan satu masyarakat sosialis atau komunis di Rusland saja, jika kita pula menumbangkan kapitalisme di lain-lain negeri.” Buat Trotsky, menurut Sukarno, revolusi harus diperluas ke negeri-negeri lain. Dan ini  juga sekaligus merupakan proses meneruskan revolusi anti-kapitalis ke segala alam. “Tidak cukup perjuangan sekadar pada satu saat merebut politieke macht (kekuasan politik), tampuk pimpinan pemerintah direbut oleh kaum proletariat. Tidak cukup,” kata Sukarno. Dia pun kemudian mengatakan:

“… Trotsky berkata: “Kita punya revolusi haruslah satu revolusi permanen, revolusi terus-menerus dan memusatkan perhatian pada revolusi terus-menerus itu. Jangan sebentar pun mengadakan adem pause, angan sebentar pun mengadakan pemusatan pikiran kita pada apa yang dinamakan pembangunan di segala negeri. Revolusi sosialis adalah revolusi permanen, kalau sosialisme hendak tercapai.”

“Trotsky berkata: “Tidak bisa mendirikan sosialisme di satu negeri sebelum kapitalisme di seluruh dunia gugur. Sosialisme hanya bisa berdiri di semua negeri bersama.”

Sukarno juga membuat perbandingan dengan Stalin yang ingin membangun “sosialisme di satu negeri”. Dia jelaskan bahwa kubu Trotsky pada akhirnya kalah:

“Maka Sovet Uni memasuki periode yang dikenal oleh dunia luar: periode penutupan, periode isolasi, periode memperkuat benteng di dalam lingkungan pagar besi itu. Periode pemerkuatan benteng ini melalui fase-fase pembersihan, fase-fase penangkapan, fase-fase kalau perlu …  pembunuhan.”

Saya kira Sukarno benar ketika menceritakan perbedaan antara Stalin dan Trotsky dalam soal internasionalisme. Adalah Stalin juga yang tanpa berunding dengan siapa pun membubarkan Communist International (Comintern) pada tahun 1943. Stalin berpegang pada ide bahwa sosialisme bisa dibangun dalam sebuah negeri sendirian tanpa revolusi sosialis meluas ke negeri lain. Dalam perbandingannya perihal “revolusi permanen”, Sukarno menangkap salah satu aspek jiwa perbedaan Stalin dan Trotsky, meskipun keliru menjelaskan apa yang dimaksud oleh Trotsky dengan konsepnya “revolusi permanen”.

Adalah jelas sekali bahwa kegiatan untuk memperluas revolusi ke negeri lain maupun ke berbagai aspek negeri Uni Soviet sendiri berlawanan dengan politik “melalui fase-fase pembersihan, fase-fase penangkapan, fase-fase kalau perlu …  pembunuhan.” Trotsky adalah lawan daripada praktek-praktek kediktatoran birokrasi Stalin. Tetapi konsep “revolusi permanen” sebenarnya tidak tertuju ke sana. Di kalangan kaum sosialis pada tahun-tahun 1910-1925 ada tiga sikap terhadap fase-fase yang harus dialami revolusi. Adalah kaum Menshevik (yang zaman sekarang akan disebut social democrat) yang bersikap bahwa sosialisme hanya mungkin kalau kapitalisme itu sendiri sudah berkembang sematang-matangnya dan adalah tugas kelas borjuis untuk memimpin negeri sampai tercapailah kematangan tersebut. Kelas proletar dan partai-partainya harus tunggu saja dan bertindak sebagai opposisi dulu.

Trotsky, dengan konsep “revolusi permanennya” berpendapat bahwa kelas proletar bukan hanya harus merebut kekuasaan politik negara tetapi akan harus juga langsung mengambil alih semua alat produksi (termasuk tanah) dan menyosialiskannya di bawah pemerintah yang dikuasainya. Aliran ketiga yang disuarakan oleh Lenin ialah bahwa matang atau tidak matang kapitalisme Rusia, kalau kelas proletar bisa merebut kekuasaan politik harus direbut. Apakah semua alat produksi, apalagi tanah yang diinginkan kaum petani miskin, memang langsung dinasionalisasikan, harus tunggu melihat kemampuan kekuatan revolusioner sebelum masuk fase itu.

Informasi tentang tiga aliran ini memang belum jelas beredar secara internasional tahun 1950an dan bahkan masih diperdebatkan sampai sekarang. Keliru atau tidak keliru, analisanya Sukarno secara keseluruhan, sudah jelas bahwa Suakrno mau menekankan bahwa mobilisasi massa secara revolusioner – keterlibatannya di kehidupan politik negeri secara menentukan – harus terus menerus. Seharusnya tidak boleh dibekukan lewat birokrasi dengan “pembersihan, … penangkapan,  …  pembunuhan.” (Tetapi pada tahun 1960an terjadi juga kontradiksi antara konsep politik Sukarno di bidang politik mobilisasi massa dan akibat penolakan dia terhadap demokrasi parlementer yang sangat memperlemah kekuatan gerakannya sebagai gerakan yang demokratis.)

Setelah melakukan perbandingan dua jalan revolusi itu bagaimana Sukarno menarik pelajaran bagi negeri Indonesia sendiri? Dalam pidato yang sama Sukarno mengatakan:

Kita bagaimana saudara-saudara? Sebagai tadi pada permulaan saya katakan, kita tidak dapat menyelenggarakan satu masyaralat adil dan makmur di dalam negeri kita ini jika kita menjalankan politik isolasionisme pula. Kita harus mencari hubungan dengan bangsa-bangsa lain atas dasar persamaan, atas dasar daulat sama daulat, atas dasar mutual benefit, menguntungkan dan diuntungkan. ….. bahwa kita menghadapi pula imperialisme internasional, tak dapat kita melepaskan diri kita dari bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang juga menentang imperialisme itu.

Dari sini sikap Sukarno jelas juga tidak setuju konsep negeri dibangun di belakang sebuah tirai besi sebagaimana yang dilakukan Stalin. Sukarno bukan seorang yang bersikap “anti-asing”, tetapi – kalau boleh pinjam sebuah frase Pramoedya Ananta Toer dalam konteks lain – dia adalah seorang “anak semua bangsa”, yang banyak mengelaborasi ide-ide dari banyak sumber dari seluruh dunia.

Iklan

One thought on “Sukarno di Simpang Jalan Revolusi

  1. Luoming

    Ini ada tulisan yg menarik :

    Koeksistensi Damai Sebagai Taktik Perlawanan Leninis

    (Sebagai tanggapan atas tulisan dari Bung Suar Suroso yang berjudul “Tentang Koeksistensi Secara Damai Antara Sosialisme dan Kapitalisme Dari Lenin Sampai Sekarang”)

    Istilah koeksistensi damai sendiri diciptakan oleh Lenin lalu digunakan oleh Kruschev secara vulgar sebagai pembenaran teorinya untuk berdamai dengan kubu imperialis dan merestorasi kapitalisme di Uni Soviet. Namun keduanya memiliki makna yang sama sekali berbeda. Istilah koeksistensi damai juga digunakan dalam dunia diplomatik yang lebih luas diluar kubu Sosialis/Komunis. Misalnya, pada saat Natal 2004, Paus Yohanes Paulus II menyerukan “koeksistensi damai” di Timur Tengah.

    Ketika Lenin berbicara tentang Koeksistensi Damai dengan kubu kapitalis, hal itu merupakan taktik yang didasarkan atas perhitungan yang waras dan obyektif. Setelah kemenangan kaum Bolshevik pada Revolusi Oktober, Lenin benar ketika melihat bahwa revolusi internasional tidak akan segera terwujud. Dalam teori Marxis, revolusi terjadi tidak hanya oleh kehendak manusia saja, tetapi juga kondisi-kondisi material secara obyektif juga ikut mendukung. Ketika ada keinginan manusia untuk mengadakan revolusi, tetapi kondisi obyektifnya tidak mengizinkan, revolusi tidak akan pernah terjadi.

    Lenin mengakui bahwa Republik Sosialis yang baru berdiri di Rusia dalam keadaan lemah dan terisolasi, harus bertahan tanpa adanya revolusi internasional. Ini bukan berarti bahwa kontradiksi antara kubu kapitalis dan sosialis telah hilang. Tidak, kontradiksi antara kubu kapitalis dan sosialis masih sangat nyata. Ide yang berbeda dikemukakan oleh Trotski dan Bukharin bersama-sama dengan Radek dan Pyatakov memimpin kelompok yang memusuhi Partai Bolsyewik, kelompok yang mengkamuflase diri dengan menamakan diri kelompok “Komunis Kiri” yang didalam Partai Bolsyewik menentang Lenin, menuntut negara sosialis yang masih lemah tersebut untuk memprovokasi terjadinya revolusi internasional. Kalau hal itu dilakukan tentu saja Republik Sosialis yang baru berdiri akan langsung mengalami kegagalan. Bagi Lenin, ide tersebut hanyalah omong kosong belaka yang tidak ada hubungannya dengan realitas situasi yang ada.

    Kelompok Komunis Kiri ini jelas akan membantu kaum imperialis Jerman dan kaum kontra-revolusioner di dalam negeri Republik Soviet, karena mereka melakukan usaha untuk membuat Republik Soviet yang masih muda, yang belum mempunyai tentara, tak terlindung terhadap pukulan imperialisme Jerman. Ini adalah suatu macam politik provokasi yang dengan licik diselubungi dengan kata-kata kiri.

    Kepengkhianatan Trotsky dibuktikan ketika Lenin atas nama Comite Central Partai Bolsyewik telah mendesak supaya perdamaian ditandatangani, namun Trotski, yang menjadi ketua delegasi Soviet di Brest, secara khianat melanggar instruksi-instruksi langsung dari Partai Bolsyewik. Trostki menyatakan bahwa Republik Soviet menolak menandatangani perdamaian menurut syarat-syarat yang diajukan oleh Jerman dan bersamaan itu, Trotski memberitahukan kepada orang-orang Jerman bahwa Republik Soviet tidak akan melancarkan perang dan akan meneruskan mendemobilisasi tentara. Hal ini sangat keterlaluan bagi Lenin sebab kaum imperialis Jerman tidak dapat menuntut lebih banyak daripada hal tersebut dari seorang pengkhianat kepentingan-kepentingan negeri Soviet. Lenin menunjukan bahwa Bukharin dan Trotski “dalam kenyataannya membantu kaum imperialis Jerman dan merintangi pertumbuhan dan perkebangan revolusi di Jerman” (Lenin, Pilihan Karya, edisi Inggris, Moskow 1947, Jilid II, hlm. 287).

    Pengkhianatan Trotski dan Bukharin telah dibayar mahal oleh Republik Soviet. Latwia, Estonia, bahkan Polandia, jatuh ke tangan Jerman, Ukraina dipisahkan dari Republik Soviet dan dijadikan Negara yang tergantung kepada Jerman. Republik Soviet diharuskan membayar pampasan perang kepada Jerman.

    Biro Partai Daerah Moskow, yang sementara waktu dikuasai oleh orang-orang “Komunis Kiri” (Bukharin, Osinski, Yakovlewa, Stukov dan Manstev), mengambil resolusi tidak percaya, yang bersifat memecah belah, kepada Comite Central dan menyatakan bahwa Biro menganggap “perpecahan dalam Partai” dalam waktu dekat tipis kemungkinannya dapat dihindarkan”. Dalam resolusi ini mereka telah demikian jauh sampai mengambil keputusan anti-Soviet: “Untuk kepentingan revolusi internasional”, tulis orang-orang “Komunis Kiri” dalam keputusan tersebut, “kami menganggap bijak untuk menyetujui keungkinan kehilangan kekuasaan Soviet, yang sekarang ini telah menjadi formal belaka”. Lenin menamakan keputusan ini “aneh dan keterlaluan”.

    Ketika memberikan laporan tentang Perdamaian Brest dalam Kongres ke-VII Partai Bolsyewik, Lenin mengatakan bahwa “…krisis berat yang sedang dialami Partai kita, berhubung dengan terbentuknya oposisi kiri di dalamnya, merupakan salah satu krisis yang paling hebat yang pernah dialami revolusi Rusia” (Lenin, Pilihan Karya, edisi Inggris, Moskow 1947, Jilid II, hlm. 299).

    Pada hari berikutnya sesudah diterimanya resolusi tersebut, Lenin menulis dalam artikel “Perdamaian Yang Celaka”:

    “Berat tak tertahankan syarat-syarat perdamaian. Walaupun demikian sejarah akan mencapai yang dikehendaki… Mulailah bekerja untuk mengorganisasi; mengorganisasi dan mengorganisasi. Kendatipun segala cobaan, hari depan milik kita” (Lenin, Kumpulan Karya, edisi Rusia, Jilid 22, hlm. 288).

    Sementara koeksistensi damai yang menjadi kebijakan resmi Republik Soviet yang baru berdiri di Rusia tidak menggantikan doktrin keniscayaan perang, tetapi sebenarnya melengkapi. Lenin masih tetap berpandangan bahwa perang antara kapitalisme dan sosialisme sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Tetapi juga tidak sama dengan mengejar perang, tetapi hanya merupakan pengakuan atas zaman sejarah dari Imperialisme, yang jelas-jelas ada. Jadi untuk Lenin, perang tak terelakkan tetapi bagi kubu sosialis tidak akan memprovokasi perang, berusaha untuk koeksistensi secara damai untuk sementara waktu dimana kondisi yang ada menuntut seperti itu.

    Dalam resolusi Kongres Kongres ke-VII Partai Bolsyewik menyatakan bahwa serangan-serangan militer di kemudian hari dari Negara-negara imperialis terhadap Republik Soviet tak terhindarkan, bahwa karena itu Kongres menganggap tugas pokok Partai adalah mengambil tindakan-tindakan yang paling drastis dan tegas untuk meningkatkan disiplin diri dan disiplin kaum buruh dan kaum tani, untuk mempersiapsiagakan massa membela tanah air sosialis dengan tidak mementingkan diri, untuk mengorganisasi Tentara Merah dan mengadakan latihan militer umum bagi Rakyat.

    Dengan tercapainya perjanjian Perdamaian Brest, Partai Bolsyewik mendapat kesempatan merebut waktu guna mengkonsolidasi kekuasaan Soviet dan menata ekonomi negeri Republik Soviet.

    Dalam periode Revolusi Oktober tersebut, Lenin mengajarkan kepada Partai Bolsyewik bagaimana harus maju menyerang dengan berani dan tabah ketika ada syarat-syarat yang diperlukan untuk itu. Dalam periode Perdamaian Brest, Lenin mengajarkan kepada Partai bagaimana harus mundur dengan teratur ketika kekuatan musuh nyata mengungguli kekuatan Partai Bolsyewik, supaya dengan enerji yang sebesar-besarnya mempersiapkan serangan baru melawan musuh. Sejarah telah membuktikan seluruh kebenaran garis Lenin.

    Prinsip-prinsip yang diajukan oleh Lenin tentang kebijakan koeksistensi damai sepenuhnya ditegakkan oleh Stalin selama 30 tahun lamanya sebagai pemimpin Uni Soviet. Sementara Uni Soviet dibawah pimpinan Stalin sepenuhnya menganut dan melaksanakan, kebijakan koeksistensi damai nya Lenin. Tetapi Stalin sangat menentang menahan dukungan atas perjuangan kaum revolusioner dari negeri-negeri lain, dengan menjilat pantat imperialisme. Dengan mengenali dua garis yang berlawanan dalam kebijakan luar negeri Republik Soviet, Stalin menunjukkan :

    “Apakah kita akan terus mengikuti sebuah kebijakan revolusioner dengan mengerahkan kaum proletar dan tertindas dari semua negeri kelas pekerja Uni Soviet – dalam hal kapital internasional akan melakukan apapun yang dapat menghalangi kemajuan kita, atau kita meninggalkan kebijakan revolusioner kita dan setuju untuk membuat sejumlah konsesi mendasar untuk kepentingan kapital internasional – dalam hal kapital internasional, tidak diragukan lagi, tidak akan menolak untuk ‘membantu’ kita dalam merubah negara sosialis kita menjadi sebuah republik borjuis yang “baik”.. . . Amerika menuntut agar kita meninggalkan prinsip kebijakan mendukung gerakan pembebasan kelas pekerja di negara lain, dan mengatakan bahwa jika kita membuat konsesi ini setiap hal akan berjalan lancar. . . mungkinkah kita harus mengadakan konsesi ini?… Kita tidak dapat menyetujui konsesi-konsesi ini atau sejenisnya yang lain dengan berbohong kepada diri kita sendiri” (Hasil Kerja pada bulan April dari Pleno Bersama Antara Comite Central dengan Komisi Pengawasan Pusat oleh JV Stalin, yang disampaikan pada pertemuan kegiatan Organisasi Moskow PKUS (B), April 1928, Hasil Karya, Jilid 11, hal. 58-60).

    Mengikuti jejak Lenin, Stalin pertama-tama menegakkan dalil bahwa Revolusi yang telah menang di satu negeri harus menganggap dirinya bukan sebagai entitas yang mandiri, tetapi sebagai bantuan, sebagai alat untuk mempercepat kemenangan proletariat di semua negeri (Stalin, Revolusi Oktober dan Taktik Kaum Komunis Rusia, Desember 1924, Karya-karya, Jilid. 6, hal. 415).

    . . hal itu merupakan tahap pertama dari revolusi dunia dan basis kuat untuk pengembangan lebih lanjut (Stalin, Revolusi Oktober dan Taktik Kaum Komunis Rusia, Desember 1924, Karya-karya, Jilid. 6, hal. 419).

    Pada tahun 1925, dalam perjuangannya melawan Trotskis dan likuidator Zinoviev, Stalin memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa salah satu karakteristik dari bahanya likuidasionisme adalah:

    “. . . kurangnya kepercayaan akan revolusi proletar internasional; kurangnya kepercayaan pada kemenangannya, sebuah sikap skeptis terhadap gerakan pembebasan nasional di negeri-negeri koloni-koloni dan negeri-negeri terjajah. . . kegagalan untuk memahami peningkatan dari internasionalisme, berdasarkan atas kemenangan sosialisme di satu negeri bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri, tetapi sebagai sarana untuk mengembangkan dan mendukung revolusi di negeri-negeri lainnya” (Pertanyaan dan Jawaban, Pidato yang disampaikan oleh JV Stalin di Universitas Sverdlov, Juni 1925, Karya-karya, Jilid. 7, hal. 169).

    Dengan demikian jelaslah bahwa kebijakan Lenin atas koeksistensi secara damai, setia dianut oleh Uni Soviet selama tiga dekade kepemimpinan Stalin, sejalan dengan internasionalisme proletar – kebijakan aliansi dengan, dan dukungan untuk bangsa-bangsa tertindas dan gerakan proletar revolusioner negara-negara maju dalam perjuangan mereka untuk pembebasan nasional melawan imperialisme dan untuk emansipasi sosial negeri masing-masing.

    Koeksistensi Damai ala Khruschev

    Pada 1956, dalam keputusan kontroversial Kongres PKUS XX, Khruschev berpidato tentang bagaimana Stalin dan warisan politik Stalinisme telah “melanggar legalitas sosialis” dengan menguatnya “kultus atas kepribadiaan” Stalin. Dalam kerangka de-Stalinisasi inilah PKUS dibawah Krhruschev mengusulkan kepada gerakan-gerakan progresif di seluruh dunia untuk mengadopsi jalan demokratis dalam pemenangan kekuasaan, yakni jalan elektoral. Seperti halnya Lenin ketika mengutuk ide dari Trotski dan kelompok Komunis Kiri maka upaya Khruschev tersebut juga adalah sesuatu yang “aneh dan keterlaluan”.

    Dampak dari pidato Khruschev tersebut tidak dapat diremehkan karena menyebabkan keretakkan dalam Gerakan Komunis Internasional antara kedua Negara sosialis terbesar, yaitu Republik Rakyat Tiongkok dengan Uni Soviet serta kerenggangan hubungan antara Uni Soviet dan Republik Rakyat Albania. Baik Rakyat Tiongkok maupun Rakyat Albania menolak gambaran dari era Stalin yang disajikan oleh Khruschev dan gambaran palsu tersebut digunakan sebagai pembenaran untuk merevisi Marxisme-Leninisme.

    Editorial koran Harian Rakyat (Renmin Ribao) dan Bendera Merah (Hongqi) pada tanggal 6 September 1963 menyatakan bahwa:

    “Kongres PKUS XX adalah langkah pertama yang diambil oleh kepemimpinan PKUS dalam jalan revisionisme. Sejak Kongres PKUS XX hingga sekarang, garis revisionis dalam kepemimpinan PKUS telah melalui proses kemunculan, formasi, pertumbuhan dan sistematisasi. Dan Melalui proses gradual pula Rakyat telah menyadari lebih mendalam lagi garis revisionis dari kepemimpinan PKUS. (…)

    Kristisme atas Stalin dalam Kongres PKUS XX adalah keliru baik dalam prinsip maupun metode. (…)

    Adalah perlu untuk mengkritik kekeliruan Stalin. Namun dalam laporan rahasianya kepada Kongres XX, Kawan Khruschev sepenuhnya menegasi Stalin, dan dengan itu mengolok-olok kediktatoran proletariat, mengolok-olok sistem sosialis, PKUS yang besar. Uni Soviet yang akbar dan Gerakan Komunis Internasional”. (The Polemic on the General Line of the International Communist Movement ( Peking : Foreign Language Press), 1965, hlm. 56-61)

    Dampak buruk yang sama pentingnya dari pidato Khruschev tersebut adalah membangkitkan kembali gerakan Trotskisme yang sebelumnya sudah membusuk. Reputasi Trotski dan para pengikutnya melambung tinggi bahkan sudah dianggap seperti “Nabi” bagi para pendukungnya maupun kaum kontrarevolusi lainnya. Pidato Khruschev tersebut merupakan sebuah bentuk “rehabilitasi” atas bentuk kepengkhianatan Trotski. Hal ini pun diakui oleh Sedova, isteri Trotski, yang tidak sampai satu hari dari pidato tersebut, diberitahu bahwa Presidium PKUS pada Kongres XX merehabilitasi penuh untuk mendiang suami dan anaknya.

    Dalam Manifestonya Internasionale Keempat sebagai manifesto dari para pengikut Trotski, menyatakan, “Hari ini, ketika para pemimpin Kremlin sendiri sudah mengakui kejahatan Stalin, mereka secara implisit mengakui bahwa perjuangan tak kenal lelah dijalankan. . . oleh gerakan trotskis sedunia terhadap degenerasi negara pekerja, sepenuhnya benar.”

    Apakah ada hubungannya antara Khruschev dengan Trotski? Menurut Kaganovich atas pengakuan dari Khruschev sendiri bahwa ia adalah pendukung dari Trotski dan secara diam-diam berani bergabung dengan para pendukung Trotski untuk melawan Stalin atas masalah demokrasi partai. Maka tidak heran kalau Khruschev sangat anti terhadap Stalin (Lihat dalam buku : Taubman, William (2003), Khrushchev: The Man and His Era, W.W. Norton & Co., dan Tompson, William J. (1995), Khrushchev: A Political Life, St. Martin’s Press).

    Kebohongan dari Khruschev atas tuduhannya terhadap Stalin ini ditelanjangi oleh Grover Furr dalam bukunya yang berjudul “Khrushchev Lied: The Evidence That Every ‘Revelation’ of Stalin’s (and Beria’s) ‘Crimes’ in Nikita Khrushchev’s Infamous ‘Secret Speech’ to the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union on February 25, 1956 is Provably False” (Kebohongan Khruschev: Bukti-bukti bahwa setiap ‘Pemberitahuan” tentang Kejahatan Stalin (dan Beria) atas “Pidato Rahasia” yang Keji dari Nikita Khruschev pada Kongres PKUS XX, 25 Februari 1956 Kemungkinannya adalah Bohong). Menurut Furr, motivasi utama Khruschev dalam menyerang Stalin adalah untuk meletakkan dasar bagi ideologi pro-pasarnya dalam bentuk reformasi ekonomi dan memodifikasi Marxisme Leninisme. Maka tuduhan bahwa Nikita Khruschev adalah peletak dasar dari Revisionisme Modern dalam Gerakan Komunis Internasional adalah benar adanya.

    Bahkan pada Kongres PKUS XXII, Khruschev telah menjadi lebih sistematis, berani dan terbuka dengan menyatakan bahwa Uni Soviet adalah “Negara seluruh umat manusia” yang diresapi oleh ideologi Marxisme sebagai ideologi yang mengutamakan “segalanya di dalam umat manusia”

    “(Diktatur Proletariat) tidak lagi sangat diperlukan di Uni Soviet… Negara, yang muncul sebagai sebuah Negara diktatur proletariat, dalam tahap yang baru, menjadi Negara seluruh Rakyat…

    (Sebagai) hasil dari kemenangan sosialisme di Uni Soviet dan konsolidasi dari persatuan masyarakat Soviet, Partai Komunis dari kelas pekerja telah menjadi garda depan Rakyat Soviet, sebuah Partai dari seluruh Rakyat”.

    Prinsip koeksistensi secara damai-nya Lenin pun digunakan, semuanya dalam upaya untuk menjilat pantat imperialisme, terutama imperialisme Amerika Serikat. Atas nama koeksistensi damai, Khruschev mengganti perjuangan klas internasional dengan kolaborasi klas internasional dan menganjurkan suatu kebijakan “serba kerjasama” antara sosialisme dan imperialisme, sehingga membuka pintu gerbang bagi penetrasi imperialis terhadap negara-negara sosialis – sebuah kebijakan dengan sangat rapi disesuaikan dengan persyaratan skema imperialisme AS untuk ‘evolusi damai’ dari negara-negara sosialis menjadi republik-republik borjuis yang baik.

    Khruschev dan para pengikutnya menegaskan:
     bahwa koeksistensi secara damai adalah instrumen tertinggi dan utama untuk memecahkan masalah yang sangat penting yang dihadapi oleh masyarakat dan harus dijadikan sebagai ‘hukum dasar kehidupan bagi seluruh masyarakat modern’; (Pidato N.S. Khruschev di Majelis Umum PBB, September 1960).
     bahwa para pemimpin imperialis telah datang untuk menerima hidup berdampingan secara damai, dengan tegas diumumkan atas dugaan pengakuan pemerintahan Kennedy dimana kewajaran dan kepraktisan hidup berdampingan secara damai antara Negara-negara dengan sistem sosial yang berbeda;
     bahwa hidup berdampingan secara damai adalah garis umum dari kebijakan luar negeri Uni Soviet dan negara-negara kubu sosialis; (Pidato N.S. Khruschev pada resepsi penerimaan Kedutaan Besar Republik Demokrasi Korea Utara di Uni Soviet, Juli 1961)
     bahwa prinsip hidup berdampingan secara damai merupakan faktor penentuan dari garis umum kebijakan luar negeri PKUS dan partai Marxis lainnya, bahwa itu adalah dasar dari strategi-strategi komunisme di dunia kontemporer, dan bahwa semua komunis memiliki perjuangan untuk hidup berdampingan secara damai sebagai prinsip umum kebijakan mereka. (Koeksistensi Damai dan Revolusi, Kommunist, No. 2, Moskow, 1962)
     bahwa hidup berdampingan secara damai atas asumsi pentingnya prasyarat untuk kemenangan dalam perjuangan Rakyat revolusioner, dan bahwa kemenangan revolusi Kuba, pencapaian kemerdekaan oleh lebih dari 40 negara, termasuk Aljazair, pertumbuhan jumlah dan kekuatan partai-partai komunis, dan meningkatnya pengaruh gerakan komunis internasional, semuanya dicapai dalam kondisi hidup berdampingan secara damai antara negara-negara dengan sistem sosial yang berbeda dan yang disebabkan secara tepat untuk kondisi tersebut;
     bahwa hidup berdampingan secara damai adalah ‘cara terbaik untuk membantu gerakan buruh revolusioner internasional mencapai tujuan dasar kelasnya’, menyatakan bahwa kemungkinan transisi damai di negara-negara kapitalis menuju sosialisme telah tumbuh di bawah kondisi hidup berdampingan secara damai; (Surat terbuka dari CC PKUS untuk semua organisasi partai, untuk semua kaum komunis Uni Soviet, Juli 1963)
     bahwa kemenangan sosialisme dalam persaingan ekonomi dengan pasti memberikan pukulan yang menghancurkan terhadap seluruh hubungan sistem kapitalisme, dengan program dari PKUS yang diadopsi dari Kongres PKUS XX dengan berani menyatakan bahwa ‘bila Rakyat Soviet menikmati berkat-berkat dari komunisme, ribuan juta Rakyat baru di bumi akan berkata “Kami untuk komunisme! dan bahkan pada saat itu kaum kapitalis akan menjadi Partai Komunis.

    Dari atas, jelaslah bahwa kebijakan koeksistensi damai ala Lenin berbeda dengan Khruschev dimana Lenin mengarahkannya kepada kebijakan perang dan agresi imperialis, didasarkan pada sudut pandang perjuangan kelas internasional dan misi historis dari kaum proletar, yang mengharuskan negara-negara sosialis, di samping menjalankan kebijakan koeksistensi secara damai, juga memberikan dukungan kuat untuk perjuangan revolusioner dari Rakyat dan bangsa yang tertindas, serta mendukung perjuangan gerakan proletar revolusioner kelas pekerja. Berbeda halnya dengan koeksistensi damainya ala Khruschev, di sisi lain, melayani imperialisme dan mendorong kebijakan perang dan agresi imperialis dengan menggantikan revolusi proletar dunia dengan pasifisme dan melempar jauh-jauh internasionalisme proletar.
    Kebijakan Khrushchev adalah salah satu kapitulasi kelas, dan merampok kebijakan esensi revolusioner dari koeksistensi damai Leninis dengan mendistorsi, memutilasi dan memalsukan wajah diluarnya. Sedangkan kebijakan hidup berdampingan secara damainya Lenin hanyalah satu aspek dari kebijakan internasional proletariat dalam kekuasaan Negara. Khrushchev mengubah koeksistensi secara damai ke dalam garis umum dari kebijakan luar negeri negara-negara sosialis – bahkan ke dalam garis umum dari semua partai-partai Komunis.

    Kapitalisme dan sosialisme adalah dua sistem yang berseberangan. Kapitalisme tidak pernah bisa berdamai dengan keberadaan sosialisme. Dari waktu ke waktu akan berubah keinginannya untuk menggulingkan sosialisme ke dalam perjuangan bersenjata yang bertujuan menggulingkan Negara sosialis. Perang intervensi oleh imperialisme terhadap republik Soviet yang masih muda, perang brutal yang dilakukan oleh fasisme kaum fasis terhadap Uni Soviet, dan perang-perang genosida yang dilakukan oleh imperialisme AS terhadap Rakyat Korea dan Vietnam adalah hanya beberapa contoh dari upaya penggulingan tersebut untuk menghapus sosialisme.

    Hanya melalui perjuangan dan pertahanan bersenjata, yang bisa menimbulkan kekalahan yang mengejutkan pada imperialisme, bahwa negara-negara sosialis bisa memenangkan hak untuk hidup berdampingan dengan imperialisme – hak untuk hidup berdampingan secara damai. Setiap kebijakan hidup berdampingan secara damai tanpa perjuangan akan menghancurkan negara-negara sosialis tersebut. Inilah garis Leninis.

    Dengan tidak adanya perang yang besar, selama periode ketika imperialisme tidak dapat mengobarkan perang karena kelemahan dan kondisi yang tidak menguntungkan, meluncurkan perang dingin, di mana, sementara memperluas persenjataan dan mempersiapkan perang, mengambil jalan dengan segala cara. Setiap trik, untuk menyabot politik, ekonomi, budaya dan ideologis negara-negara sosialis. Perang dingin yang dilakukan oleh imperialis terhadap negara-negara sosialis, terutama Uni Soviet, antara akhir perang dunia kedua dan runtuhnya Uni Soviet dan demokrasi Rakyat Eropa timur, menyediakan bukti yang nyata, jika bukti diperlukan, dari kebenaran yang sangat jelas. Sejak runtuhnya Uni Soviet, perang dingin imperialisme terhadap negara-negara sosialis yang tersisa terus berlanjut.

    Imperialisme dengan tidak membatasi cara rencana perangnya dan perang agresi ke negara-negara sosialis. Dalam pencarian untuk menghegemoni, untuk menguasai sumber-sumber bahan baku , jalan untuk ekspor modal dan mengekstraksi keuntungan maksimal, melancarkan perang melawan gerakan-gerakan pembebasan revolusioner bangsa-bangsa tertindas, serta terhadap usaha negara-negara untuk mempertahankan kemerdekaan dan melindungi kedaulatan mereka. Para predator perang yang sangat brutal melawan Rakyat Irak, Afghanistan dan Palestina, yang telah merenggut nyawa jutaan orang tidak bersalah, adalah bukti nyata. Jika bukti diperlukan, kebenaran ini terlalu jelas.

    Menjadi target provokasi imperialis, persiapan perang dan peperangan, negara-negara sosialis memiliki kewajiban untuk saling membantu dan melancarkan perjuangan bersama melawan imperialisme, bukannya menghindarinya atas nama beberapa doktrin imajiner ‘koeksistensi damai’, yang dalam formulasi Khrushchev dapat disebabkan dapat disebut ‘kapitulasi damai dan kolaborasi kelas’. Kemenangan-kemenangan dari semua revolusi sampai saat ini, jauh dari yang timbul dari hidup berdampingan secara damai, adalah hasil dari perjuangan keras pertempuran, perang dan perjuangan revolusioner. Hanya kacung yang tak tahu malu seperti Khrushchev yang bisa menggambarkan kemunduran kecerobohannya atas semua korban prinsip proletar, dan penerimaan lemah lembut nya, dan untuk kapitulasi, tuntutan memalukan imperialisme AS sebagai “kemenangan untuk hidup berdampingan secara damai”.

    Menyangkal kontradiksi tak terdamaikan antara sistem sosialisme dan kapitalisme, menolak kontradiksi dasar antara kubu sosialisme dan kubu imperialisme, Khrushchev telah berakhir, dan tidak bisa tetapi akhirnya, mengubah hidup berdampingan secara damai antara kedua sistem menjadi semua-putaran kerjasama. Dalam bersikeras bahwa hidup berdampingan secara damai diterima sebagai garis umum dari kebijakan luar negeri semua negara sosialis, revisionisme Khruschev melemparkan ke laut prinsip pokok dari kebijakan luar negeri negara-negara sosialis, yaitu, internasionalisme proletariat.

    Padahal menurut Lenin:

    “Politik luar negeri proletariat adalah aliansi dengan kaum revolusioner negara-negara maju dan dengan semua bangsa-bangsa tertindas terhadap semua dan setiap kaum imperialis”. (Kebijakan luar negeri Revolusi Rusia oleh V.I. Lenin, Juni 1917, Jilid. 25. Hal. 87)

    Setelah Revolusi Oktober, Lenin, dan Stalin, berulang kali menegaskan bahwa Uni Soviet, di mana kediktatoran proletariat telah didirikan, adalah sebagai basis untuk memajukan revolusi proletar sedunia. Dengan melawan ajaran dasar, dengan mengubah hidup berdampingan secara damai ke dalam garis umum dari kebijakan luar negeri semua negara sosialis, Khrushchev telah mengubah Uni Soviet dari basis revolusi dunia menjadi basis kemunduran yang memalukan dan kapitulasi untuk tuntutan imperialis, dan membantu imperialisme dalam transformasi damai Uni Soviet dan negara-negara Eropa timur dan tengah menjadi republik borjuis yang “baik”.

    Kebijakan seperti ini tidak akan gagal dalam melemahkan gerakan-gerakan pembebasan proletar dan nasional, dan dengan demikian merugikan negara-negara sosialis ke dalam posisi tawar-menawar – untuk keberhasilan perjuangan pembebasan proletar dan nasional, dengan memukul dan melemahkan semua kekuatan reaksioner dan imperialis, melayani untuk meningkatkan perdamaian dunia dan kemajuan sosial, dan dengan demikian memperkuat perjuangan negara-negara sosialis untuk hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara yang memiliki sistem sosial yang berbeda. Hanya penerapan yang benar dari kebijakan hidup berdampingan secara damai Leninis, dengan internasionalisme proletar dan perjuangan kelas internasional sebagai intinya, akan selaras dengan perjuangan revolusioner Rakyat semua negeri.

    Kebijakan koeksistensi damai Khrushchev adalah makanan dari surga untuk imperialisme, terutama imperialisme AS, yang muncul sebagai pemimpin kubu imperialis setelah perang dunia kedua. Di balik jubah koeksistensi damai imperialisme Amerika Serikat berusaha melarang Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya untuk mendukung perjuangan Rakyat revolusioner di dunia kapitalis. Dalam pidato sebelum Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Amerika Serikat pada tanggal 28 Januari 1959, JF Dulles, Menlu AS , menyatakan:

    “Pemerintah Soviet bisa mengakhiri ‘perang dingin’ sejauh yang bersangkutan menaruh perhatian pada masalah tersebut, jika hal itu akan membebaskan dirinya dari arah pedoman komunisme internasional dan terutama mencari kesejahteraan bangsa dan Rakyat Rusia. ‘Perang dingin’ juga akan berakhir jika tujuan komunisme internasional ditinggalkannya…”.

    John F Kennedy, dan Menteri Luar Negeri Dean Rusk, mengatakan hal yang sama. Dalam kata-kata yang terakhir, Dean Rusk mengatakan “Tidak akan ada jaminan akan perdamaian dan berlangsung perdamaian sampai pimpinan Komunis meninggalkan tujuan revolusi dunia mereka”. (Disampaikan oleh D. Rusk pada saat Konvensi Nasional Pasukan Amerika, September 1963)

    Selain itu, dibalik pandangan hidup berdampingan secara damai, Imperialis AS mendorong kebijakan ‘evolusi damai’ dari Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya ke dalam republik borjuis. Dalam kata-kata Dulles, “penolakan kekuatan. . . menyiratkan, bukan untuk pemeliharaan status quo, tetapi perubahan damai” (disampaikan oleh JF Dulles, pada saat makan malam pada acara penghargaan dari New York State Bar Association, Januari 1959) bahwa itu adalah “tidak cukup untuk menjadi defensif” (pidato JF Dulles di Kamar Dagang Negara Bagian Kalifornia, Desember 1958), untuk kebebasan “harus menjadi kekuatan positif yang akan mempenetrasi”, dan “kami berharap dapat mendorong evolusi dalam dunia Soviet” (Testimoni oleh JF Dulles pada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen AS, September 1966).

    Dengan kata lain, untuk imperialisme AS, koeksistensi damai mempunyai muatan seperti ini: Rakyat yang hidup di bawah dominasi dan perbudakan imperialis tidak bisa memperjuangkan pembebasan; mereka yang telah membebaskan dirinya sendiri harus ditundukkan kembali dan ditaklukan kembali dalam kondisi dominasi dan perbudakan imperialisme; dan seluruh dunia harus digabungkan ke dalam “komunitas dunia negara-negara bebas’”nya Amerika.

    Dengan demikian tidak sulit untuk melihat mengapa imperialisme AS dan satelitnya disambut oleh garis umum koeksistensi damainya Khruschev dengan sigap dan antusiasme. Mereka melakukannya karena, antara lain, telah Khrushchevites, melalui kebijakan kapitulasi mereka, membuat malu, dan melemahkan, partai Bolshevik yang, sampai kematian Stalin, cukup benar dianggap oleh semua persaudaraan Partai-partai Proletariat sebagai brigade yang mengejutkan ”dari gerakan revolusioner dan buruh sedunia.

    Selama periode Lenin dan Stalin, negara Soviet menghadapi banyak perjuangan hidup dan mati, namun tidak pernah sejenak pun partai Bolshevik atau Rakyat Soviet bergeming dari tugas revolusioner mereka. Tidak ada benteng-benteng yang mereka tidak bisa serang – dan pada suatu waktu ketika negara Soviet yang jauh lebih lemah dari imperialisme. Namun, sejak pertengahan 1950-an, ketika situasi dunia jauh lebih menguntungkan bagi revolusi dan sosialisme yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, kaum revisionis Khrushchev membawa aib membiarkan negara Soviet yang didirikan oleh Lenin yang besar diganggu, diperintah dan dipermalukan oleh imperialisme AS, mempermalukan kubu sosialis tersebut ke dalam posisi tawar-menawar.

    Khrushchev dan para pengikutnya menggunakan prestise yang dinikmati oleh Uni Soviet dalam mengejar proyek tercela mereka yaitu bekerja sama dengan imperialisme AS. Atas kerjasama ini, imperialisme AS menghadiahkan Khrushchev dengan penghinaan dan penghinaan lebih lanjut.

    AS lahir dari perang dunia kedua sebagai negara imperialis yang paling kuat dan ganas, dengan tujuan strategis yang gila untuk menaklukkan dunia. Imperialis AS mengambil alih peran Hitler yang dikalahkan dan menjadi polisi dunia untuk menekan perjuangan revolusioner dari Rakyat dan bangsa yang tertindas, memadamkan api perjuangan revolusioner proletar sedunia, dan mengulingkan kembali gelombang sosialisme di Eropa Timur dan, akhirnya, Uni Soviet.

    Dengan demikian tidak mungkin ada kerjasama antara musuh yang mematikan kemanusiaan dan negara-negara sosialis. Jika Khrushchev berpikir bahwa kerja sama tersebut adalah layak, hal itu hanya bisa dilakukan karena mereka bertekad untuk merestorasi kapitalisme di Uni Soviet. Bahwa apa pun yang menurunkan prestis sosialisme dan negara Soviet, setiap kebijakan yang melemahkan kediktatoran proletariat dan partai proletariat, telah ditangkap oleh Khrushchev dan para pengikutnya dengan penuh semangat. Dalam setiap hal dari serangan mereka pada Stalin, dengan teori-teori yang salah dari mereka atas watak dari partai proletar dan revolusi proletar, untuk reformasi ekonomi mereka, mereka mengejar dengan pikiran tunggal yang bertujuan memulihkan kapitalisme.

    Bagaimana Dengan Tiongkok?

    Pada Maret 2012, seperti yang dikutip oleh surat kabar The Hindu, Mayor Jenderal Mao Xinyu putera dari Mao Anqing sekaligus cucu dari Mao Tsetung mengatakan bahwa pikiran-pikiran dari Mao Tsetung telah disalahgunakan oleh kelompok-kelompok Maois di India yang menggunakan wajah Mao Tsetung untuk melancarkan kekerasan terhadap Negara. Lalu Mao Xinyu mengatakan bahwa relevansi yang lebih besar dari filsafat Mao untuk dunia saat ini adalah “untuk membantu menjaga perdamaian, stabilitas dan pembangunan serta menciptakan tatanan global yang lebih adil”, bahkan Mao Xinyu menunjukkan bahwa pikiran-pikiran dari Mao Tsetung tentang “Perang Rakyat” dan penggunaan kekerasan kurang berlaku setelah paska kolonial. Secara khusus berlaku dalam perang melawan kolonialisme.

    “Penerapan Pikiran Mao Zedong, harus membantu menjaga stabilitas dan pembangunan,” ketika ditanya oleh wartawan The Hindu tentang perjuangan kekerasan yang masih dilancarkan atas nama Mao Tsetung. Menurut Mao Xinyu, Pikiran Mao Tsetung sangat relevan bagi negara-negara di Asia , Afrika dan Amerika Latin, yang melancarkan perjuangan anti-kolonial, katanya. Tapi ia menyarankan agar warisan yang lebih baru dan relevan adalah dukungan dari Mao Tsetung bersama dengan mantan Perdana Menteri Zhou Enlai, dari “lima prinsip hidup berdampingan dengan damai,” sebagai diplomasi kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok untuk banyak negara, termasuk hubungan antara India dengan Tiongkok.

    Pandangan Mao Xinyu tersebut yang disiarkan oleh surat kabar The Hindu bisa saja dipelintir sesuai dengan kepentingan India saat ini dimana kaum Maois melancarkan Perang Rakyat di beberapa Negara bagian India . Jawaban diplomatis Mao Xinyu suka tidak suka harus dijawab seperti itu melihat dari kebijakan politik, ekonomi maupun luar negeri Republik Rakyat Tiongkok yang sedang menggalang front kekuatan ekonomi dan politik dari Negara Brazil , Rusia dan India . Walaupun dari pandangan kaum Maois akan sangat bertolak belakang dengan pandangan dari Mao Xiinyu tersebut.

    Kaum Maois di India mempunyai dasar pandangannya sendiri sehingga dengan tegas dan berani melancarkan “Perang Rakyat” di India . Bisa kita lihat salah satunya dalam Draft a report based on preliminary social investigation conducted by survey teams during August-October 2001 in the Perspective Area (Rancangan laporan berdasarkan penyelidikan sosial pendahuluan yang dilakukan oleh tim survey selama bulan Agustus-Oktober 2001 di Daerah Perspektif) yang disusun oleh Komite Negara Partai Komunis India (Marxis-Leninis) Karnataka. Dari realitas situasi obyektif dan masyarakat India maka kaum Komunis India menyusun strategi dan taktiknya sendiri yang disusun atas kerjasama dari Partai-partai Komunis India yang setia pada garis Marxisme-Leninisme dan Maoisme:

    “Strategi dan Taktik Revolusi India harus dirumuskan secara kreatif dalam menerapkan kebenaran umum Marxisme-Leninisme Maoisme dengan kondisi kongkret yang berlaku di negeri kita. Ini berarti bahwa Strategi dan Taktik harus berevolusi dengan mendasarkan pada analisis kelas objektif dari masyarakat India; karakter dari Negara India; kontradiksi dasar dan kontradiksi pokok, dan dengan memperhatikan karakteristik spesifik, ciri khusus sebagai kekhasan situasi India” (Strategi dan Taktik Revolusi India, CC PKI (Maois), 21 September 2004).

    Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga menyatakan : “Masyarakat India sekarang ini adalah semi-kolonial dan semi-feodal di bawah neo-kolonial bentuk pemerintahan tidak langsung, eksploitasi, dan kontrol” berbagai kekuatan kaum imperialis. Maka kaum Komunis India mengambil jalan strategi dan taktiknya sebagai berikut: “Jalan yang diikuti oleh revolusi Tiongkok juga berlaku di semi-kolonial, semi-feodal India karena kesamaan dasar dalam kondisi antara India dan pra-revolusi Tiongkok. Ini adalah karakteristik utama dari kondisi obyektif India yang menentukan Jalannya Revolusi India sebagai jalan perang rakyat yang berlangsung lama”.

    Kaum Marxis-Leninis tidak menentang semua perang. Selain perang imperialis, ada perang-perang lainnya, perang yang adil, bagi kepentingan umat manusia yang sedang bergerak maju. Oleh karena itu, pantas mendapat dukungan dari kaum proletar sedunia.
    “Kaum sosialis tidak bisa, tanpa berhenti menjadi sosialis, akan menentang semua perang” (Lenin, Program militer dari Revolusi Proletar, September 1916, Jilid 23, hal. 77).
    Perang tersebut, dimana kaum sosialis, jauh dari menentang, adalah dengan sepenuh hati mendukung:
    1. Perang sipil yang dilakukan oleh proletariat untuk menggulingkan kaum borjuis: perang tersebut adalah kelanjutan yang tak terelakkan dan intensifikasi dari perjuangan kelas, dan tidak seorang pun dapat menolak perang saudara dengan meninggalkan revolusi.
    2. Perang pembebasan nasional yang dilakukan oleh bangsa-bangsa tertindas melawan kolonialisme dan imperialisme: seperti perang yang dilakukan oleh Rakyat Tiongkok melawan imperialisme Jepang, dan Rakyat Korea dan Indo-Cina melawan Jepang, Perancis dan imperialisme AS. Bahkan perang periode saat ini yang dilakukan oleh Rakyat Irak , Afghanistan , Libanon dan Palestina melawan imperialisme Anglo-Amerika dan pengganti mereka, zionis Israel. Dalam kasus seperti perang nasional-revolusioner, tidak hanya membela tanah air tetapi juga kewajiban dari kaum sosialis dan kaum proletar serta bangsa-bangsa tertindas untuk bekerja dan mengalahankan kaum imperialis dan burjuasi dalam negeri mereka – terlepas dari siapa yang menyerang lebih dulu.
    3. Perang melawan absolutisme dan medievalisme (sisa-sisa ajaran abad pertengahan), seperti, misalnya, di Arab Saudi, negara Teluk lainnya dan Negara-negara satelit lainnya, Nepal , Filipina, dll. Di tempat ini, otokrasi abad pertengahan dan absolutisme, dalam persekutuan yang erat dengan imperialisme, terutama imperialisme AS, menundukan masyarakat dalam keberadaan yang biadab, membuat mereka kehilangan kebebasan sipil paling mendasar dan tidak bisa berdiri di jalan majunya ekonomi dan sosial. Perjuangan Rakyat negara-negara tersebut untuk sebuah revolusi demokratis, untuk penggulingan semua sisa-sisa ajaran abad pertengahan, adalah adil, sah dan progresif seperti halnya perjuangan revolusioner dari masyarakat Eropa terhadap berbagai feodalisme dan penindasan asing pada periode 1789-1871. Oleh karena itu, perjuangan ini patut mendapat dukungan sepenuh hati.
    4. Peperangan untuk mencapai kemenangan sosialisme: setiap peperangan yang dilakukan oleh negara-negara sosialis melawan imperialisme dalam membela sosialisme, melawan negara-negara borjuis yang berusaha untuk menghancurkan negara-negara sosialis. Ini adalah peperangan yang adil, sah dan progresif dan oleh karena itu, layak mendapat dukungan dari seluruh Rakyat yang progresif. Seperti, misalnya, adalah perang yang dilakukan oleh Republik Soviet yang dilancarkan terhadap koalisi predator imperialis pada awal-awal berdirinya Republik Soviet. Seperti juga, adalah Perang Patriotik Besar Rakyat Soviet melawan Nazi Jerman. Tentu saja ada peperangan yang lainnya yang melibatkan Republik Demokratik Rakyat Tiongkok, Kuba, Republik Rakyat Tiongkok, dll. Imperialisme dengan berani memulai peperangan melawan negara-negara tersebut.

    Dalam kata-kata Lenin:

    “.. . kemenangan sosialisme di satu negeri tidak sekali pukul menghilangkan semua perang pada umumnya. Sebaliknya, itu mensyaratkan perang-perang tersebut. Perkembangan kapitalisme berlangsung sangat tidak merata di berbagai negeri. Tidak mungkin jika tidak di bawah sistem produksi komoditi. Dari sini Sosialisme tidak bisa sekaligus mencapai kemenangan di semua negeri. Ia mencapai kemenangan mula-mula di satu atau di beberapa negeri, sementara negeri-negeri lainnya untuk suatu waktu akan tetap tinggal negeri burjuis atau pra-burjuis. Hal ini tidak hanya harus membuat gesekan, tapi secara langsung berjuang di pihak kaum borjuis dari negeri-negeri lain untuk menghancurkan negeri sosialis yang telah dimenangkan proletariat. Jika kita berperang dalam keadaan seperti itu, maka akan menjadi perang yang sah dan adil. Ini akan menjadi perang untuk sosialisme, untuk pembebasan bangsa-bangsa lain dari kaum borjuis”. (Lenin, Program Militer dari Revolusi Proletar, September 1916, Jilid 23, hal. 79)

    Sudarwinah Soeratman,
    15 Juni 2012

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s