Rakyat di Kecamatan Sape Bima membentuk Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) dalam perjuangan mereka pertahankan lingkungan hidup. Penamaan organisasi perlawanan ini dan tujuan yang hendak dicapai berbeda sekali dengan tuntutan yang biasa diusung oleh gerakan kiri di Indonesia.

Misalnya kita bandingkan dengan program PAPERNAS (partai persatuan nasional). Partai yang didirikan tahun 2007 oleh aktivis kelompok kiri ini mengusung program yang mereka sebut sebagai Tri Panji. Yakni, penghapusan utang luar negeri, nasionalisasi/ambil-alih industri pertambangan, dan bangun pabrik/industri nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Jelas program yang kedua dan ketiga berbeda dengan semangat perlawanan rakyat Kecamatan Lambu dan Kecamatan Sape, Bima. Rakyat di bagian paling timur pulau Sumbawa ini sama sekali tak menghendaki perusahaan tambang di ruang hidup mereka. Karena mereka peka akan persoalan yang ditimbulkan pertambangan di lingkungan mereka. Selain tanah pertanian yang mereka kelola terancam, yang lainnya adalah persoalan lingkungan, berupa hilangnya hutan, sumber mata air mereka. Demikian penuturan Muzakir (?), seorang pemuda Kecamatan Lambu yang tergabung dalam FRAT kepada penulis. Belum lagi potensi pencemaran di daerah pantai akibat erosi yang ditimbulkan perusahaan tambang. 

Tuntutan rakyat Bima menolak tambang di ruang hidup mereka juga mengandung perbedaan jika bukan pertentangan dengan Gerakan Pasal 33 (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan sebenar-besarnya untuk kemakmuran rakyat) yang kini diusung oleh partai kiri di Indonesia.

Gerakan kiri bisa mengklaim bahwa, pandangan rakyat yang selama ini hanya jadi penonton dan mendapatkan getah dari eksploitasi sumber daya alam akan berubah saat industri pertambangan dinasionalisasi. Seperti yang dituntut oleh Papernas. Dengan membandingkan dengan negara lain dimana kekuatan kiri sedang memimpin, klaim ini runtuh. Kita bandingkan dengan Peru dan Bolivia yang saat ini disebut dipimpin oleh kekuatan kiri. Media online yang dikelola aktivis kiri, Berdikari menyebut Ollanta Humala sebagai presiden kiri. Disebutkan “Ollanta Humala adalah bekas kolonel yang berfikiran maju dan anti-imperialisme. Humala menggambarkan politiknya sebagai anti-neoliberal dan mendukung integrasi Amerika Latin. Tekanan pokok kampanyenya adalah distribusi kekayaan yang lebih adil kepada seluruh rakyat. Selain itu, Humala menjanjikan akan menyusun konstitusi baru guna menjamin hak demokrasi rakyat, pendidikan dan kesehatan gratis, peran negara yang lebih besar dalam perekonomian, dan kontrol negara terhadap sumber daya alam.”

Setelah Humala berkuasa, rakyat di Peru daerah Conga melakukan aksi besar-besaran menolak rencana masukknya tambang Newmont. Rakyat daerah Conga tak hendaki hutan, sumber air dan bagian lain dari lingkungan hidup mereka hancur karena pertambangan. Sangking hebatnya aksi penolakan warga, Humala menetapkan daerah tersebut dalam keadaan darurat. Tentara dikerahkan, para pentolan penolakan tambang ditangkap. Seperti tekad rakyat Bima yang tak padam setelah pengepungan dan penembakan 24 Desember 2011, dalam tempo sebulan setelah represi di Conga, kembali ribuan rakyat di Peru melanjutkan aksi.

Dalam kasus Peru aktivis kiri masih bisa berkilah, bahwa Humala tak konsisten sebagai pemimpin kiri dengan program kontrol negara atas sumber daya alam. Karena masih perbolehkan tambang Newmont.

Kini kita bandingkan dengan Bolivia. Evo Morales membuat berbagai terobosan dahsyat dalam perspektif lingkungan. Konstitusi Bolivia adalah satu-satunya di dunia yang mengakui lingkungan sebagai subyek hukum. Dengan kata lain, sungai, gunung, hutan bisa menggugat siapa saja yang melanggar kepentingannya. Disetarakan dengan individu manusia atau badan hukum yang umum dikenal sebagai subyek hukum. Pemerintah Bolivia paling maju di pertemuan internasional seperti Konvensi Iklim menuntut tanggung jawab negara maju sebagai perusak terbesar lingkungan hidup demi kemajuan negari mereka. Bolivia juga mengusulkan adanya pengadilan kejahatan lingkungan internasional.

Namun pemerintahan Evo Morales tetap hadapi perlawanan hebat dalam negerinya saat memulai proyek jalan raya lewat sebuah kawasan hutan. Ribuan penduduk aksi yang peka akan dampak negatif masuknya proyek jalan ke ruang hidup mereka melakukan protes luas. Puluhan ribu rakyat terlibat. Kekerasan terjadi . Akhirnya, Morales harus mengalah dengan membatalkan proyek jalan tersebut.

Bolivia yang kiri dibawah Morales masih tergelincir dalam persoalan pembangunan yang dilakukan tanpa diawali terlebih dahulu lewat proses menanyakan persetujuan rakyat atau ketidakpersetujuan rakyat yang terdampak (veto rakyat). Dan dalam kasus pembangunan jalan ini, rakyat yang umumnya penduduk pribumi memilih kelangsungan ekosistem mereka sebelumnya, dan menolak pembangunan jalan.

Arti Sosial Lingkungan

Persoalan lingkungan terkait dengan persoalan sosial atau kelas. Terlebih dahulu kita perlu menetapkan perspektif yang digunakan dalam melihat persoalan lingkungan.
Alan Schnaiberg, sosiolog eko-marxist dalam The Environment, From Surplus to Scarcity membagi dua pandangan tentang relevansi sosial lingkungan fisik. Pertama, lingkungan sebagai rumah manusia. Konteks ini mendasari isu-isu “perusakan tempat tinggal/sangkar” kita lewat berbagai polusi. Seperti halnya rumah, persoalan estetika lingkungan fisik menjadi perhatian pandangan ini. Orang ingin punya rumah bersih, menarik, beragam, tak monoton untuk ditinggali. Berbagai persoalan tentang ketidaknyamanan visual terhadap lingkungan fisik: kotor, rusak, monoton penuh sampah—berbagai kelompok sosial telah mengambil hal ini sebagai misi perbaikan terhadap rumah kolektif. Usaha tersebut tetap penting, tapi Allan Schaneberg mengkategorikannya sebagai perhatian “kosmetik”.

Konsep kedua, lingkungan sebagai basis keberlanjutan masyarakat. Dalam hal ini linkgungan dilihat sebagai tempat/locus bagi semua dukungan material bagi manusia. Kita perlu memahami stuktur produktif lingkungan fisik-biotik. Bumi tidak sekedar rumah yang dijaga, tapi condicio sine qua non kehidupan.

Berdasarkan pandangan kedua ini, kita perlu memahami evolusi kehidupan dan manusia, sebagaimana Marx dan Engels mengapresiasi karya Darwin bahwa kehidupan berkembang dalam proses lewat proses panjang, milyaran tahun. Bentuk kehidupan alami yang ada sekarang ini, tepatnya sebelum didistorsi secara masif oleh kepentingan kapital adalah dinamika alam yang perlu kita pahami hukum-hukumnya, agar memungkinkan adanya kehidupan yang berkelanjutan. Mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Tak mungkin ada pembangunan berkelanjutan dibawah kapital. Contoh paling nyata adalah Indonesia telah lampui produksi puncak minyak. Tak ada lagi minyak di P.Brandan, Sumatera Utara karena telah disedot dari masa Belanda. Batubara Indonesia berdasarkan cadangan dibagi tingkat produksi maksimal hanya bertahan 20 tahun. Setelah itu? Alam telah rusak, dan tidak ada strategi/perencanaan peralihan ke energi dan lapangan pekerjaan lain tanpa PHK.

Apa yang diperjuangkan rakyat di Kecamatan Lambu dan Pulau Padang bukan sekedar konflik agraria. Lebih dari itu adalah perjuangan mereka akan dukungan lingkungan bagi kehidupan mereka, kini dan generasi seterusnya. Perjuangan lingkungan adalah bagian penting dari perjuangan sosial/kelas. Bahkan kian penting kini seiring dengan meluasnya caplokan kapitalis atas ruang hidup dan lingkungan fisik kita, seperti kelakukan Newmont dan Freeport melakukan pembuangan material fisik limbah tambang ke laut, pembuangan limbah tambang terbesar di dunia ke laut.

*Pengampanye Energi dan Tambang WALHI Indonesia

Kian jelas,Indonesia masuk dalam kelompok negara berpenghasilan menengah (middle income countries). Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pendapatan per kapita 2011, yang sudah mencapai Rp30,8 juta atau sekitar USD3.542,9.

Terjadi kenaikan cukup signifikan dari periode sebelumnya.Dengan kata lain, penduduk Indonesia rata-rata berpenghasilan Rp2,56 juta setiap bulannya. Tidak ada yang salah dengan data statistik ini.Kenaikan itu bersumber dari dua hal pokok, kinerja pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 6% sejak 2010, serta penguatan nilai tukar yang membuat “nilai” perekonomian kita naik.Meskipun begitu,ada persoalan di balik peningkatan tersebut.
Pertama, peningkatan diikuti oleh penguatan rupiah, sehingga daya saing produk ekspor kita melemah. Dunia usaha berorientasi ekspor pasti kedodoran menghadapi situasi itu. Kedua, terkait dengan hal pertama, buruh akan menghadapi kondisi perusahaan yang menghadapi kesulitan, sehingga tuntutan kenaikan upah menjadi sulit. Itulah mengapa seakan terjadi suasana yang berbeda di dunia nyata.Kontradiksi itu sangat jelas terjadi untuk kasus upah buruh.

Bagaimana mungkin, perekonomian baik dan pendapatan per kapita meningkat, tetapi upah buruh tidak bisa dinaikkan? Itulah realitas yang oleh ekonom terkemuka JM Keynes disebut sebagai “counter intuitive”. Ilmu ekonomi harus mampu menjelaskan situasi yang tidak sesuai dengan intuisi tersebut. Di Kabupaten Tangerang, misalnya,buruh terus berjuang menuntut pemberlakuan kenaikan upah minimum regional (UMR) dari Rp1.379.000 menjadi Rp1.527.000 per bulan. D

emikian pula di Kabupaten Bekasi, yang berujung pada penutupan jalan tol. Dan jika kita lihat, besaran UMR masih berada jauh di bawah pendapatan per kapita. Jadi, pertanyaan yang menggelitik: sebenarnya pendapatan per kapita itu mencerminkan kelompok masyarakat yang mana?

Kesenjangan Sektoral

Kenaikan pendapatan per kapita mengukur pendapatan rata-rata penduduk dalam setahun. Dia merupakan turunan langsung dari produk domestik bruto (PDB) yang sepanjang 2011 tumbuh sebesar 6,5% atau secara nominal sebesar Rp7.427,1 triliun. Inilah kinerja perekonomian terbaik sejak 15 tahun terakhir. Pertanyaannya, siapa yang menikmati pertumbuhan tinggi tersebut?

Dilihat secara sektoral, industri transportasi dan telekomunikasi tumbuh paling pesat, sebesar 10,69%. Disusul oleh industri per-dagangan, hotel dan restoran sebesar 9,18%. Bagaimana dengan sektor pertanian? Dia hanya tumbuh 2,98%. Betapa besar perbedaan itu.Umumnya, sektor jasa erat kaitannya dengan kelompok menengah yang berpenghasilan dan daya beli relatif tinggi.

Apa yang membuat Indonesia tumbuh cukup tinggi? Perekonomian Indonesia berbasis pada permintaan domestik,dengan mengandalkan kenaikan daya beli kelas menengah.Pada struktur PDB 2011, sebesar 54,3% disumbang oleh kegiatan konsumsi masyarakat, sementara konsumsi pemerintah sebesar 9%,sehingga total permintaan domestik (permintaan rumah tangga dan pemerintah), hampir mencapai 65% sendiri dari total PDB.

Sementara sisanya disumbang oleh investasi (32%), dan selisih dari ekspor terhadap impor. Sejak 2010, investasi tumbuh tinggi.Tidak bisa disangkal, memburuknya proyeksi perekonomian negara-negara maju, justru menjadi berkah bagi perekonomian yang sedang tumbuh seperti Indonesia.

Goldman Sachs mengatakan, negara seperti Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai “emerging market”, tetapi “growth market”.Potensi pasarnya luar biasa, sehingga banyak investor yang tertarik untuk masuk. Sejak 2010, nilai investasi di Indonesia terus meningkat. Data BPS menunjukkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh di atas 8% sejak 2010.

UNCTAD dalam World Investment Report 2011, juga mencatat bahwa Indonesia pada 2010 masuk 20 negara penerima aliran modal asing langsung (Foreign Direct Investment– FDI).Ke depan, sektorsektor konsumsi dan terkait dengan kebutuhan kelompok menengah akan tumbuh.

Kelas Menengah

Indonesia memang surga bagi sektor konsumsi. Betapa tidak, penduduknya sangat besar, sekitar 230 juta jiwa. Menurut catatan Bank Dunia (2010),jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 134 juta. Definisinya, kelompok dengan penghasilan sebesar USD2–20 per hari. Dari kelompok yang lebar itu, bisa diklasifikasikan dalam 4 kelompok.

Pertama,lowest middle class dengan penghasilan antara USD2–4/hari (sebanyak 38% dari total penduduk). Kedua, low middle class antara USD4–6/hari (sebanyak 11%). Ketiga, middle middle class atau berpenghasilan antara USD6–10 USD(5%).Keempat, upper middle classdengan penghasilan antara USD10–20/hari (1,3%).

Kita bisa melihat,kelompok yang disebut “kelas menengah” itu, ternyata hampir separuhnya berpenghasilan kurang dari USD6/hari. Jadi, sebenarnya pendapatan per kapita bahkan tidak mewakili kelompok menengah di Indonesia. Pendapatan per kapita sejatinya lebih mencerminkan banyaknya orang kaya dan super kaya. Indonesia memiliki pertumbuhan orang kaya tercepat di antara negara-negara ASEAN.

Di antara negara berkembang, Indonesia berada di urutan ke-8 dilihat dari banyaknya jumlah orang kaya. World Wealth Report 2011 yang disusun Merrill Lynch & Capgemini melaporkan, dibandingkan dengan wilayah lain, usia orang-orang super kaya (highly net-worth individual/HNWI) di kawasan Asia dikuasai oleh orang muda.

Bila secara global jumlah HNWI yang berusia 31–45 tahun hanya 15%, di kawasan Asia proporsinya sebesar 38%.Sama-sama kaya, tetapi dengan umur yang lebih muda, punya implikasi ganda: konsumsi lebih banyak dan usia produksi lebih panjang. Predikat investment grade akan membuat investasi terus mengalir. Namun, kue pembangunan ternyata hanya dinikmati oleh sekelompok penduduk.

Kenaikan pendapatan per kapita lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah kelas menengah, dan terutama orang-orang superkaya yang peningkatan asetnya melonjak drastis akhir-akhir ini. Pendapatan per kapita jelas tidak mencerminkan pendapatan buruh, apalagi pekerja informal yang jumlahnya sangat banyak di negeri ini.

Ada persoalan sangat serius dengan kesenjangan di negeri ini.Bagi sebagian besar penduduk, kenaikan pendapatan per kapita itu tidak bermakna apaapa, karena tidak ikut menikmatinya.

RMOL. Sistem yang dijalankan di Indonesia saat ini adalah sistem kapitalisme neoliberal.

Demikian disampaikan Paul Suryanta Ginting saat berbincang-bincang dengan Rakyat Merdeka Online, di waktu rehat acara pertemuan Tahun Baru 2012 masyarakat Indonesia, yang diselenggarakan Yayasan (Stichting) Persaudaraan di Gedung De Schakel, Diemen, di pinggir kota Amsterdam (Minggu, 15/10).

Paul Suryanta Ginting adalah pria kelahiran Medan pada 1980. Namun Suryana besar di Bandung dan sempat kuliah di Yogyakarta. Suryana sudah menjadi aktivis sejak kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Ia mengambil jurusan teknik geologi dan kemudian bergabung dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

“Setelah itu (tahun 2000) saya bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik. Kemudian sekitar Januari 2004 saya masuk menjadi pimpinan nasional, pimpinan pusat PRD. Dan tahun 2007 kami split (pecah) dalam pimpinan pusat Partai Rakyat Demokratik dalam soal elektoral pemilu, di mana ketika itu kami membangun Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas),” kata Suryanta.

“Pada tanggal 29 Maret 2007 Papernas diserang oleh Front Pembela Islam (FPI), dan itu membuat sebagaian pimpinan nasional PRD berfikir ulang, bahwa kita tidak bisa ikut Pemilu 2009 dan banyak yang memutuskan untuk bergabung dengan Partai Bintang Reformasi,” ujar Suryanta.

Berikut lebih lanjut perbincangan Suryanta Ginting dengan Rakyat Merdeka Online.

Apa sebabnya serangan FPI terhadap PRD?

FPI menyerang PRD karena ada tuduhan, bahwa kami adalah komunis. Tuduhan itu sudah dilakukan sejak kami melakukan Kongres di Yogya pada Januari 2007. Kongres itu dibubarkan oleh FPI. Sejak itu konferensi-konferensi organisasi juga diserang oleh FPI dan Front anti komunis.

Kesimpulan apa yang bisa diambil dengan terjadinya penyerangan tersebut?

Kesimpulannya, bahwa memang demokrasi di Indonesia masih sangat terbatas. Dan militer berupaya sebesar-besarnya untuk mengeleminasi gerakan rakyat untuk bisa terlibat dalam partisipasi politik dalam pemilu, di dalam semua kontestasi-kontestasi politik begitu.

Tadi Anda katakan ada split di dalam pimpinan nasional PRD. Apa yang bisa diambil dari adanya pengalaman tersebut?

Ini kan taktik vulgar sentrisme sebenarnya, di mana sebagian besar aktivis tidak hanya PRD, tetapi sebagian aktivis pra dan pasca 1998 kalau dilihat hampir 500 aktivis ikut di gerbong partai-partai yang ada yang ikut pemilu tahun 2009. Dan pada kenyataannya mereka tidak bisa berbuat atau merubah apapun di dalam. Apakah mereka yang di dalam Golkar, di dalam PKB, Demokrat, Hanura, Gerindra ataupun di dalam PDI-P seperti Budiman Sudjatmiko sekalipun, yang sekarang sudah menjadi anggota DPR, mereka tidak bisa mengubah suatu struktur dan kebudayaan yang sebenarnya direproduksi dari kebudayaan 32 tahun Orde Baru, yang sangat terbelakang dalam soal demokrasi dan soal-soal kesejahteraan.

Apakah memang tujuan waktu itu para pimpinan dan aktivis PRD masuk ke berbagai partai politik lain bisa mengubah masing-masing partai yang mereka masuki?

Sebagian besar berfikir, bahwa sulit bagi gerakan rakyat untuk muncul dengan kekuatannya sendiri, dengan alat politiknya sendiri. Dan sebagian besar dari mereka berfikir masuk ke dalam alat politik partai-partai yang ada yang sudah tumbuh dan berkembang lama begitu, dan kemampuan ekonomi juga bagus itu memudahkan mereka untuk mempengaruhi. Tapi sebagian juga masuk ke partai lain karena memang sikap oportunisme, karena memang sangat sulit untuk membangun gerakan dari bawah dan kemudian sudah tidak cukup tahan, apalagi membangun gerakan itu tidak ada gajinya, sehingga masuk ke dalam partai-partai elit yang ada.

Tentang kegiatan Anda sendiri sekarang ini?

Kami sejak pecah dari PRD Juli 2007, kemudian kami bikin Komite Politik Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik (KPRM PRD). Dan KPRM PRD kemudian berubah nama. Kenapa berubah nama, karena kami pikir sudah tidak bisa lagi menyelamatkan PRD. Dan kami mengganti nama menjadi Partai Pembebasan Rakyat.

Siapa Ketuanya?

Kami belum punya ketua. Konsep kami adalah sebagai Jurubicara. Yakni Jurubicara Partai Pembebasan Rakyat.

Apakah ideologi dari Partai Pembebasan Rakyat ini?

PPR ini masih melanjutkan ideologinya PRD, yaitu sosial demokrasi kerakyatan.

Apa yang membedakan ideologi tersebut dengan sosial-demokrat?

Yang membedakannya dengan sosial demokrasi adalah dalam soal perdamaian-ismenya dengan kapitalisme. Atau istilah vulgarnya adalah bahwa sosial demokrasi dia hanya mencekik leher kapitalisme, tetapi tidak membunuh kapitalisme. Dan kami mengambil perasan dari Marx, Engels dalam pengertian sosial demokrasi tersebut untuk kemudian, bahwa sosial demokrasi ini harus berpihak terhadap apa kebutuhan-kebutuhan demokrasi dan kebutuhan-kebutuhan rakyat.

Apa yang ingin dicapai dengan mendirikan Partai Pembebasan Rakyat atau dengan kata lain apa visi misi dari PPR ini?

Sekarang apa dulu yang merupakan masalah dari masyarakat Indonesia. Kalau kami lihat masalah dari masyarakat Indonesia ini kan adalah persoalan mendasarnya adalah kapitalisme. Imbas dia dijajah, imbas dia menjadi sasaran atau dirampok oleh imperialisme itu kan sebenarnya karena semua elit politik yang ada terus menerus menjalankan sistem politik kapitalisme. Sistem kapitalisme yang dijalankan sekarang ini adalah sistem kapitalisme neoliberal yang pada hakekatnya mencaplok sumber daya masyarakat, tidak hanya soal hak hidupnya itu sendiri. Kemudian juga soal sumber daya alamnya, baik emas, hutan dan sebagainya diambil alih oleh asing.

Tapi selain dalam soal-soal kesejahteraan juga adalah soal-soal demokratisasi. Ada persoalan, pertama, di mana militerisme masih kuat dan kedua, ada persoalan di mana partisipasi rakyat di dalam proses politik itu masih sangat rendah. Untuk melawan militerisme, apalagi melawan fundamentalisme dan konservatisme, apakah yang terjadi di dalam Islam ataupun yang non-Islam, itu tidak akan bisa mungkin terjadi apabila tidak ada upaya untuk membuka sebesar-besarnya ruang demokrasi. Dan tidak akan bisa mungkin juga kita memperjuangkan kesejahteraan atau melawan kapitalisme atau melawan imperialisme, kalau tidak ada ruang demokrasi yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya.

Ruang demokrasi apa yang ingin kita capai itu adalah ruang demokrasi dimana rakyat bisa membangun organisasinya, bebas berekspresi, bebas kemudian untuk mengembangkan pikiran politiknya, kemerdekaan politik terhadap pikirannya. Dan kemudian juga terlibat di dalam kebijakan dan mengontrol kebijakan itu sendiri.

Yang terjadi sekarang ini tidak begitu. Karena yang sekarang ini terjadi adalah demokrasi prosedural. Orang boleh bikin partai, tapi untuk bikin partai ini dan diakui serta bisa ikut pemilu, syaratnya macam-macam. Pengeluaran duitnya banyak, harus punya banyak cabang dan hanya partai-partai besar seperti partai yang dibekingi oleh konglomerat seperti Surya Paloh, misalnya Partai Nasdem, semacam partai seperti itulah yang bisa lolos pemilu. Hanya dalam waktu yang begitu pendek mereka bisa membangun struktur partai. Tetapi gerakan rakyat yang kemudian berjuang untuk mendirikan partai politik yang prosesnya berjalan sudah 20 tahun itu hambatan-hambatannya, baik politik maupun dari segi keuangan, adalah sangat besar. [ysa]

RIP: Sondang Hutagalung (1989-2011)

Derita Sudah Naik Seleher
Wiji Thukul

kaulempar aku dalam gelap

hingga hidupku manjadi gelap

kausiksa aku sangat keras

hingga aku makin mengeras

kaupaksa aku terus menunduk

tapi keputusan tambah tegak

darah sudah kauteteskan dari bibirku

luka sudah kaubilurkan ke sekujur tubuhku

cahaya sudah kaurampas dari biji mataku

derita sudah naik seleher

kau menindas

sampai di luar batas

Max Lane

Pertama sekali saya belajar sejarah Indonesia ialah pada tahun 1967 dan 1968 di Sekolah Menengah Atas di Sydney, Australia, kemudian di Department of Indonesian and Malayan Studies, University of Sydney tahun 1969-72. Pada saat itu sejarah Indonesia Merdeka baru berlangsung 22 tahun. Daripada 22 tahun itu, 5 tahun adalah sejarah revolusi (fisik), kemudian ada periode selama 16 tahun yang berakhir pada tahun 1965, dan kemudian 2 tahun Orde Baru. Pada saat itu, sejarah Indonesia Merdeka masih pendek. Sejarah pra-Indonesia – dari sejak Kartini sampai 1945 – sebenarnya juga bukan periode yang berjangka panjang.

Buat dosen-dosen saya zaman itu, menyusun kurikulum sejarah tak terlalu pusing dengan hanya adanya 22 tahun tsb. Di Indonesia sendiri, tentu saja, Indonesia Merdeka belum ada “sejarah” sama sekali. Periode 1945-67 masih sangat kini buat kaum intelektual, aktivis maupun rakyat.

Sekarang kalau mengajar atau mempelajari sejarah Indonesia Merdeka sudah bukan lagi 22 tahun tetapi 66 tahun. Periode ini sudah lebih lama daripada periode pra-Indonesia 1890-1945, 55 tahun. Dan sudah banyak sekali hal  yang terjadi. Buat intelektual, aktivis dan rakyat Indonesia, Indonesia Merdeka juga sudah hilang kekiniannya sebagai suasana yang dominan. Sejarah sudah riil sebagai masa lalu yang meninggalkan warisan yang harus dihadapi dan diolah kembali sekarang sebagai bahan mentah memproduksi masa depan.

Meskipun 22 tahun sudah menjadi 66 tahun, sering terasa dalam mendiskusikan atau menganilsa sejarah Indonesia seolah-olah masih hanya 22 tahun saja. Ini karena periodisasi sejarah Indonesia yang ada di buku teks dan di diskursus publik – periodisasi yang terciptakan oleh hegemoni politik – menciutkan sejarah Indonesia Merdeka hanya menjadi 4 atau 5 momen saja. Periodiasi yang hegemon ialah (1) revolusi fisik, (2) demokrasi parlementer, (3) Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama dan (4) Orde Baru. Sekarang sudah masuk momen Reformasi/Pasca-Reformasi tetapi suasana titik ini masih didominasikan oleh kekinian. Saya sebutkannya disini sebagai “momen” bukan sebagai “periode” karena di dalam diskusi-diskusi tentang semua ini seolah-olah pula masing-masing momen ini tidak memiliki sejarah. Masing-masing titik ini hanya bermakna di dalam sejarah hegemonik dalam rangka mendefinisikan momen lainnya.

Ketidak-memadaian dari pendekatan ini kelihatan, misalnya, kalau kita perhatikan bahwa Orde Baru berlangsung selama 33 tahun. Pada momen jatuhnya Orde Baru periode tersebut sudah memakan hampir 60% dari sejarah Indonesia Merdeka dan 65% dari sejarah Indonesia sejak berakhirnya revolusi fisik dan diselenggarakan sebuah negara Indonesia (Indonesian state) yang stabil memerintah hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan selama Orde Baru kekuasaan negara (state power) sangat kuat dan berhasil membalikkan arus sejarah Indonesia yang berkembang sebelumnya dalam segala hal. Indonesia peiode 1998-2011 merupakan periode menghadapi warisan 33 tahun kekuasaan hampir totaliter dari Orde Baru. Periode pasca-orde baru belum melahirkan arus baru. Ini berarti bahwa Orde Baru menentukan dinamika perkembangan 46 tahun sejarah Indonesia Merdeka atau 70% daripada sejarah Indonesia Merdeka.

Kita tidak bisa mengerti Indonesia dewasa ini kecuali kita juga sudah mempelajari, bukan hanya yang 30% sejarah Indonesia 1945-65 tetapi juga yang 65% – 1965-1998. Sebenarnya dari sudut pandang ini Orde Baru berkuasa sangat lama sekali – sulit untuk menemukan kasus di mana sebuah rejim bisa menguasai dan menentukan dinamika negerinya selama 65-70% dari eksistensinya.

Oleh karena itu penting sekali untuk disadari bahwa Orde Baru memiliki sejarahnya sendiri juga. Indonesia selama Orde Baru mengalami banyak sekali perubahan – meski ada juga yang tidak berubah. Bahkan, menurut pendapat saya, kontra-revolusi Orde Baru 1965-79 sedemikian total membalikkan arus sejarah Indonesia yang sebelumnya bahwa yang terjadi ialah terciptakan sebuah Indonesia II yang berlawanan dengan ciri-ciri khasnya daripada Indonesia yang dilahirkan oleh periode 1890-1965. Sejarahwan, dan semua yang berminat akan sejarah, harus mulai membangun pengertian dan analisa-analisa tentang sejarah Orde Baru dalam segala aspeknya.

Pada bulan Oktober, misalnya, setiap tahun ada diskusi-diskusi tentang Sumpah Pemuda tetapi Petisi 24 Oktober 1973 hampir tak pernah didiskusikan padahal dokumen ini sangat penting dalam sejarah Indonesia. Dokumen ini dicetuskan di kuburan Kalibata tahun 1973. Petisinya berbunyi:

Kami pemuda-pemudi Indonesia, milik dan pemilik nusa dan bangsa tercinta, dari tempat terbaringnya kusuma-kusuma bangsa yang telah memberikan milik mereka yang paling berharga bagi kemerdekaan dan kekayaan bangsa Indonesia, menyatakan kecemasan kami atas kecenderungan keadaan ini yang menjurus kepada keadaan yang makin jauh dari apa yang menjadi harapan dan cita-cita seluruh bangsa.

Bahwa dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab di hari depan, yang keadaannya akan sangat ditentukan oleh masa kini, dimana kami , sebahagian daripadanya, merasa berkewajiban mengingatkan pemerintah, militer, intelektuil/teknokrat, politisi untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun suatu strategi yang di dalamnya terdapat kesimbangan di bidang-bidang sosial, politik dan ekonomi yang anti-kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan;
2. Segera membebaskan rakyat dari cekaman ketidakpastian danpemerkosaan hokum, merajalelanya korupsi danpenyelewangan kekuasaan, kenaikan harga dan pengangguran;
3. Lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat harus kuat dan berfungsi serta pendapat masyarakat luas pendapat kesempatan dan tempay yang seluas-luasnya;
4. Yang paling berkepentingan akan masa depan adalah kami, oleh kaena itu penentuan masa depan – yang tidak terlepas dari keadaan kini – adalah juga hak dan kewajiban kami.

Sekiranya Tuhan Yang Maha Esa menyertai perjalanan Bangsa Indonesia.

Kalibata, Peringatan Sumpah pemuda tahun 1973

DEWAN MAHASISWA UNIVERTAS INDONESIA.

Dokumen bersejarah ini menandai pengawalan dari proses jatuhnya Suharto yang berkepanjangan itu – 1973-1998. Tetapi selama ini memang terasa kurang ada kepekaan bahwa Orde Baru memiliki sejarah  berdiri, berkonsolidasi, dan jatuh dan bahwa oposisi dan perlawanan terhadapnya juga ada sejarahnya. Dan jelas bahwa gerakan yang melahirkan Petisi 24 Oktober 1973 adalah permulaan daripada perlawanan yang juga berkembang terus, meskipun lewat pasang surut – dan pasang surut ini juga merupakan bahan sejarah.

Mempelajari dokumen yang bersejarah seperti ini juga bisa membuka mata kita tentang perubahan-perubahaan yang sudah atau sedang terjadi. Pada tahun 1973, kritik yang diutamakan ialah terhadap “strategi pembangunan”. Memang Orde Baru dianggap “era pembangunan” – ini pula hasil kejayaan propaganda Orde Baru pada waktu itu. Sekarang konsep pembangunan (“development”) dan “strategi pembangunan” sudah hilang dari peredaran. Zaman sekarang merupakan zaman kejayaan “growth” (pertumbuhan) pada umumnya, dan pertumbuhan kelas menengah pada khususnya. Asal kelas menengah tumbuh jumlahnya, berarti ekonomi sukses, tak peduli nasib 80% masyarakat lain dan tak peduli masalah keadilan sosial. Keadilan sosial juga adalah sebuah konsep yang diangkat oleh Petisi 24 Oktober, 1973 ini.

Mengerti situasi ekonomi Indonesia sekarang tidak cukup dengan gampangnya sebut semua kemiskinan dan ketidakadilan adalah akibat daripada “neo-liberalisme”. 1973 masalah kemiskinan dan ketidakadilan sudah diprotes, padahal neo-liberalisme belum merajalela. Adalah mendesak juga dianalisa sejarah ekonomi Indonesia Merdeka, sehingga semua asal-usul keterbelakangan ekonomi Indonesia terbongkar. Jangan-jangan kritik Petisi 24 Oktober 1973 bahwa Indonesia butuhkan sebuah strategi pembangunan baru masih berlaku.

Ayo kita 

Para sahabat yang terhormat,

Sejak tanggal 15 September 2011 lalu, 6000 saudara kita di PT Freeport Indonesia (PTFI) melakukan mogok kerja. Tuntutan mogok tersebut adalah kenaikan upah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja  dengan upah 7,5 US $/jam. Mogok kerja adalah tindakan yang sah dan diakui dalam hukum  ketenagakerjaan di Indonesia  (UU No. 13 tahun 2003 pasal 137-145). Pihak manajemen PT FI menyatakan bahwa buruh mogok tersebut illegal sehingga mereka tidak mendapatkan gaji.

Ada 4 hal yang mendasari kenapa kenaikan upah buruh di Freeport harus dilakukan :

1. Kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap FCX (Freeport Coorporation) berada diatas rata-rata perusahaan lain yang bergabung dalam FCX. Ini bisa dilihat dari perbandingan jumlah produksi PT Freeport yang ada di Indonesia dengan yang berada di di Amerika dan Afrika. Jelas bahwa sumber utama keuntungan FCX adalah hasil operasi di Indonesia. Dengan kata lain penerimaan dari PT Freeport Indonesia melebihi  perusahaan lain di grup FCX.
2. Peningkatan harga-harga komoditi primer sejak tahun 2011 membuat keuntungan PT Freeport Indonesia sangat berlipat ganda.
3. Kemampuan kerja para pekerja PT Freeport Indonesia adalah setara dengan pekerja FCX pada umumnya. Ini sudah melalui Uji System Kompetensi, Tools, ATA,  Kompetensi Nasional dan Internasional, Nosa , ISO-14001 dan sebagainya.
4. Kondisi kerja dan resiko kerja yang ekstrim. Bekerja pada ketinggian 4200 M di atas permukaan laut, dan  cuaca yang berubah-ubah antara curah hujan yang tinggi dan hawa dingin yang ekstrim. Wilayah ini meliputi : Grasberg, Erstberg, underground, Mile 74, DOM, Big Grossan dll.

Pendapatan PT Freeport Indonesia pertahunnya  41,04 Triliun, sementara total gaji pekerjanya yang berjumlah 22.000 hanya 1,4 Triliun/tahun. Upah seluruh pekerja PT FI  hanya 0,34% dari total penerimaan perusahaan pertahun  (data PUK SPSI  PT Freeport Indonesia) Selama ini para pekerja di PTFI khususnya dibagian produksi bekerja rata-rata 12-14 jam/hari,  jelas gaji mereka lebih tinggi jika dibanding dengan pekerja yang bekerja 8 jam/hari.

Para sahabat yang tercinta,

2 bulan lebih para pekerja yang mogok tidak menerima upahnya. Kondisi ini tentu sangat berdampak pada kehidupan ekonomi, social dan psikologis keluarga para pekerja. Secara gampang mungkin muncul respon “SALAH SENDIRI MOGOK, BUAT SUSAH SAJA” , komentar itu tidak akan muncul ketika kita melihat alasan para pekerja menuntut kenaikan upahnya. Komentar itu mentah ketika melihat upah pertahun seluruh pekerja Freeport kurang dari setengah persen (0,34%) dari pendapatan perusahaan pertahun. Komentar itu basi ketika kita melihat para pekerja rata-rata bekerja 12-14 jam perhari. Komentar itu menyakitkan ketika polisi dan militer menerima lebih banyak dari total yg diterima para pekerjanya. Komentar itu sama sekali tidak berlaku ketika melihat kerusakan alam yang dihasilkan, menghilangkan gunung, mencermari sungai, menggusur dan memiskinkan masyarakat adat pemilik hak ulayat masyarakat 7 suku di Timika. Komentar itu hilang sama sekali ketika kita sadar bahwa semua orang pasti ingin hidup sejahtera.

Para sahabat yang terkasih,

2 bulan lebih mogok kerja adalah catatan penting bagi sejarah pemogokan di Indonesia, dimana sistem buruh kontrak sedang digalakkan. Selama kasus ini PT.  Freeport  Indonesia telah merekrut hingga ratusan orang untuk menjalankan pekerjaan yg ditinggalkan pakerja yang mogok. Padalah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku bahwa selama proses pemogokan atau perselisihan belum selesai, perusahaan tidak diperbolehkan merekrut pekerja baru untuk menggantikan pekerja yang sedang mogok dengan status apapun.

Daya tahan pekerja PTFI yang mogok sungguh sangat luar biasa. Tekanan dari perusahaan maupun tekanan pribadi dan keluarga pasti bukan hal yang mudah. Sumbangan dari berbagai belahan dunia sudah mengalir ke kawan-kawan buruh yang mogok (terhitung dari 20 negara) menjadi salah satu pendukung perjuangan ini. Pemerintah Indonesia  masih membisu, sementara PT Freeport konsisten untuk tidak menaikkan upah para pekerjanya. Kini saatnya kita anak negri yang mendukung 6000 saudara kita berjuang tuk meningkatkan kesejahteraannya.  SAATNYA KITA BERPARTISIPASI SECARA NYATA DALAM PERJUANGAN MEREKA. CARANYA :  dengan memberikan koin dukungan kepada mereka. Koin yang kita berikan tidak semata-mata bermakna jumlah tapi lebih dari itu yaitu bahwa masalah pekerja di PT Freeport adalah masalah seluruh pekerja di Indonesia dan dunia. Kebersamaan berlawan dengan ketidakadilan harus mendapat dukungan luas. Upah murah adalah bentuk ketidakadilan bagi kemanusiaan.

Para sahabat yang budiman,

AYO KITA DUKUNG para pekerja di PT Freeport  untuk terus berjuang, untuk mendapatkan haknya, keadilannya, dan kesejahteraannya.  SELAMAT dan SALUT  untuk para pekerja di PTFI yang punya keberanian luar biasa untuk memperjuangkan upah yang adil.  Ini menunjukkan pada dunia bahwa segala tekanan tidak akan membuat mereka berhenti berjuang untuk hidup yang sejahtera.

Para sahabat yang terhormat,

Dukungan bisa disalurkan pada kotak-kotak koin solidaritas yg akan disiapkan, atau disalurkan langsung ke rekening PUK SPSI Freeport   Bank Mandiri : Dana Perjuangan PUK SPSI PT Freeport Indonesia,  No Rekening :  154-00-1025925-1, SWIFT :  BMRIIDJA.

Salam Saling Dukung,

Koordinator Tim Koin

Alves Fonataba (0811486896)

Solidaritas untuk Perjuangan Buruh Freeport

AMAN, PRP, Partai Pembebasan Rakyat, KontraS, AMP, Perempuan Mahardika, KAMPAK Papua, PBHI Jakarta, KASBI, KSN, Foker LSM Papua, SPSI PT FI, FMN, GSBI, SMI, FPBJ, PPBI, PEMBEBASAN, SBTPI, KPO PRP, SHI, SP PLN, KAM-Laksi, ATKI, Walhi, SNUP, LMND, Praxis, FORI, IKOHI, LBH Jakarta, HRWG, IHCS, ANBTI, REPDEM, SPKAJ, SPTPB, GESBURI, PETISI 28, PB PMII, PPI, dll

Turut mendukung perjuangan ini adalah federasi dan konfederasi tingkat nasional antara lain:

SBSI 1992, SPN, GASPERMINDO, FNPBI, KSPSI, F-PPP, F-PAR, F-RTMM, FSPPI, BPU, FTSK, F-PARKES, F-TKLN, F-KSI, F-PEWARTA, F-NIBA, F-SPMI, F-KEP.

Jakarta, 25 November 2011

Indonesia berdiri bukan karena todongan senjata tapi karena prinsip kesukarelaan.

ADALAH sebuah fakta di dalam sejarah bahwa sejarah selalu dimanfaatkan oleh semua pelaku politik di dalam masyarakat untuk membenarkan tingkah lakunya pada saat itu dan apa yang direncanakannya kemudian. Pada umumnya kelas sosial yang berkuasa juga menguasai bagaimana cara pengetahuan dan pengertian tentang sejarah diperkenalkan pada masyarakat, baik kepada kelasnya sendiri maupun bagi kelas-kelas lain di dalam masyarakat. Ada banyak sekali contoh, tetap buat saya contoh yang paling dahsyat ialah larangan kekuasaan Roma terhadap siapa pun untuk menulis sejarah pemberontakan budak yang dipimpin Spartacus, kecuali oleh “sejarawan” yang ditunjuk oleh penguasa sendiri. Dan itu memang terjadi, meskipun penelitian paling baru berhasil menemukan versi lain yang disimpan rakyat Italia dalam berbagai jenis bahasa etnisnya. Versi-versi terpendam semenjak berabad lalu dan harus menunggu hampir 2,000 tahun untuk ditemukan kembali.

Dalam sejarah Indonesia, hal yang sama terjadi sesudah 1965. Hanya ada satu versi sejarah yang diperbolehkan. Versi kekuasaan yang repressif, versi “resmi” yang penuh kebohongan dan kekeliruan. Seperti biasanya, di bawah kekuasaan represif, sejarah versi penguasa dipaksakan pada orang melalu pelajaran di sekolah. Generasi muda yang dipaksa untuk menghafalkan sejarah tafsiran Orde Baru, suatu hal yang berlawanan dengan tujuan pendidikan modern. Padahal tujuan pendidikan modern untuk membangkitkan daya kritis, mempertinggi kemampuan membongkar realitas bersamaan meluasnya pengetahuan umum. Di Indonesia kurikulum sejarah resmi ini sepenuhnya dikuasai pemerintah. Sampai hari ini versi tersebut tetap berlaku, meskipun sudah ada sedikit kelonggaran dibanding sebelumnya.

Saya harus jujur juga bahwa di negeri-negeri industri seperti Australia, Amerika Serikat dan Eropa, sejarah juga banyak dimanipulasi.

Sistem pendidikan di sana memang sudah membuang teknik pengajaran yang berdasarkan penghafalan, tetapi kebijakan penyusunan kurikulum dikuasai supaya masyarakat tidak mengetahui sejarahnya secara penuh. Kalau di Indonesia, karya sastra roman sejarah Pramoedya Ananta Toer masih tidak dimasukkan ke dalam kurikulum sastra sekolah, di Amerika Serikat puluhan roman sejarah Howard Fast, juga sudah tidak ada di kurikulum lagi. Padahal ketika baru terbit pada tahun 1930-an dan 1940-an roman sejarah tersebut laku dalam jumlah jutaan eksemplar. Di zaman anti-komunis McCarthy tahun 1950-an, bukunya secara tidak resmi dilarang dan menghilang dari pengetahuan rakyat Amerika.

Kalau di “Barat” sejarah sejati dan daya kritis setengah-setengah diizinkan. Kalau di Indonesia sudah lama dibasmi total. Sejarah harus dipulihkan dan harus mulai hadir lagi di dalam kehidupan sosial dan politik negeri Indonesia. Tetapi pemulihan ini bukan berarti melalui semangat “kembali!” – misalnya dalam kehidupan politik seperti sering didengarkan lewat slogan-slogan “kembali ke UUD 1945”, “kembali ke Pancasila”, kembali ke ini atau kembali ke itu, apalagi kembali menghidupkan yang seribu atau dua ribu tahun lalu telah punah.

Kembali mempelajari sejarah berbeda dengan kembali ke sejarah, atau kembali ke masa lalu. Untuk maju, masyarakat harus bergerak maju; tidak bisa kembali ke masa lalu. Masalahnya apakah gerak maju ke depan ini akan diperjuangkan di atas pengertian tentang masa sekarang dan semua dinamikanya yang tajam dan lengkap atau di atas kebodohan dan kebohongan?

Situasi sekarang – baik situasi dalam maupun luar negeri – adalah hasil proses sebab-akibat yang sudah berjalan sebelumnya. Situasi sekarang tidak jatuh dari langit; bukan juga produk dari pemerintah yang sedang berkuasa. Tanpa mengetahui sejarah, tidak mungkin akan bisa menganalisa situasi sekarang, termasuk kunci-kunci yang harus dikuasai untuk bisa mengarahkan proses perubahan masyarakat ke depan.

Setiap negeri memiliki sejarah dengan ciri khasnya masing-masing. Dari sejarah Indonesia kita bisa tahu bahwa bangsa ini dibangun dari sebuah kepulauan yang penduduknya terdiri dari rumpun Melayu serta etnis lainnya. Pembacaan Sumpah Pemuda dalam kongres pemuda kedua 28 Oktober 1928 merupakan langkah penting dalam proses menciptakan Indonesia. Kongres itu menghasilkan sebuah dokumen sejarah yang menyatakan bahwa para pemuda-pemudi itu berbangsa satu, berbahasa satu dan bertanah air satu: Indonesia.

Tentu saja dokumen dan peristiwa yang bersejarah seperti itu bisa dianalisis dan diteliti dari berbagi sudut pandang. Apakah ada esensinya? Suatu hal jelas tentang sumpah ini:diucapkan secara sukarela dan tanpa paksaan. Dinamika untuk menjadi Indonesia bukan atas paksaan di bawah bedil seperti terjadi di Jerman di bawah Otto von Bismark atau di Italia di bawah Garibaldi. Sejak awal niat menciptakan Indonesia, sebagai sesuatu yang baru, untuk menggantikan kata Nusantara yang bersama-sama disumpahkan secara sukarela.

Sejak 1965, jiwa kesukarelaan itu mati bersamaan didirikannya kekuasaan militer kediktatoran selama 33 tahun. Ratusan ribu orang mati dibunuh, puluhan ribu masuk penjara dan jutaan diteror. Sebelum 1965 minimal 20 juta orang aktif sebagai pendukung partai atai ideologi yang kemudian dilarang. Mereka semua diteror sampai diam. Kehadiran mereka di dalam “satu bangsa” tidak lagi sebagai warganegara yang berhak penuh; keterlibatan di dalam politik tidak lagi terjiwai oleh kesukarelaan, tetapi berdasarkan paksaan.

Memang Indonesia sesudah 1965 tidak lagi berdiri di atas semangat yang melahirkannya. Dari proses kreatif (revolusioner), Indonesia tertaklukan oleh proses destruktif dan konsumtif. Buat saya di dalam sejarah Indonesia, ada Indonesia babak pertama (1900-1965) dan Indonesia babak kedua (1965-sampai sekarang), yang sama sekali berlawanan karakternya. Tentu saja Indonesia babak pertama tak hanyut total, masih selalu berjuang sembunyi-sembunyi untuk tetap bertahan hidup di dalam tubuh Indonesia babak kedua.

Dalam merenungkan Sumpah Pemuda dan jiwa kesukarelaannya pada 2011, langsung teringat pula pada situasi Papua sekarang – dan juga sejarah Papua. Prinsip integrasi Papua ke dalam Indonesia dimenangkan oleh Indonesia babak pertama tetapi kemudian diterapkan oleh Indonesia babak kedua. Kekuasaan Indonesia babak kedua tak mengenal jiwa kesukarelaan di dalam politik. Tak bisa disangkal lagi bahwa proses formal integrasi Papua pada tahun 1969 tak demokratis, tak berjiwa kesukarelaan dan, karena itu, merupakan pelanggaran semangat Sumpah Pemuda. Tidak heran kalau ketidakpuasaan di sana sangat tinggi – apalagi jiwa paksaan Indonesia babak kedua juga terwujud dalam bentuk sikap rasis diskriminatif.

Kecuali di dalam semangat kesukarelaannya, Sumpah Pemuda mungkin tidak bicara banyak lagi pada manusia Indonesia – dan aspek kesukarelaannya hampir tak pernah lagi dibicarakan. Mungkin ini hasil daripada pelajaran sejarah yang hanya bersifat hafalan.

Indonesia adalah negeri yang cukup unik (meskipun saya tidak tahu apakah sepenuhnya unik karena begitu banyak negeri di dunia ini untuk dijadikan perbandingan). Indonesia mengalami revolusi kreatif (1900-1960-an) yang melahirkan Indonesia sebagai mahluk baru di atas muka bumi. Banyak negeri lain yang lahir lewat revolusi – misalnya Amerika Serikat – yang kemudian tersesat, kehilangan nilai-nilai awalnya; revolusinya mengalami erosi dan degenerasi. Kontradiksi-kontradiksinya melahirkan proses pembusukan yang berjalan lamban. Meskipun Amerika Serikat kini dikenal sebagai kekuasaan (negara dan ekonomi) yang kuat, namun pada akhirnya menjadi kekuatan kontra-revolusioner dan destruktif. Dan hingga sekarang masih ada kekuatan yang melakukan perlawanan berdasarkan inspirasi dari revolusi aslinya.

Adalah penting dan berguna menemukan kembali Indonesia babak pertama melalui pelajaran sejarah untuk bisa dimengerti elemen mana yang memang dibutuhkan oleh proses menjadi Indonesia ini. Namun bukan berarti pencarian terhadap bentuk Indonesia babak pertama itu bagian dari upaya langkah mundur kembali ke masa lalu. Mau tak mau kita sekarang harus mencari bentuk Indonesia babak ketiga. Apakah itu Indonesia babak ketiga itu? Tentu yang pasti bukan Indonesia yang babak belur [MAX LANE].

KBR68H -

Kerah Putih Menolak Kapitalisme

Puluhan profesional beragam profesi menggelar unjuk rasa di belakang gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta.

Mereka tak saling mengenal. Hanya warga biasa. Media social macam twitter dan facebook lah, yang menyatukan mereka. Selain pekerja swasta, aksi ini diikuti segelintir aktivis LSM lokal dan asing.

Sebuah spanduk berbahasa asing dipajang. Bunyinya: ”End Capitalism: We Are the 99% Indonesian. Occupy Jakarta”. Akhiri Kapitalisme: Kami Bagian dari 99 Persen Warga Indonesia. Duduki Jakarta. Aksi demonstrasi ini dijaga puluhan aparat keamanan.

Suasana demo Occupy Jakarta

Sembilan puluh sembilan persen adalah simbol mayoritas masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan sistem kapitalisme. Para kapitalis atau pengusaha pemilik modal diwakili dengan angka 1 persen.

Seorang pengunjuk rasa berpakaian blouse hitam, maju membawa pengeras suara.

“Kita berada di sini untuk menolak segala bentuk imperalisme dan monopoli oleh 1 persen populasi dunia. Kita menjadi bagian Occupy Wall Street pada 17 September 2011”, kata Sari Putri, salah seorang orator aksi.

Occupy Wall Street yang disebut Sari adalah sebuah gerakan massa di Amerika Serikat yang saat ini tengah berlangsung.

Sejak 17 September lalu, ribuan demonstran menduduki Wall Street. Itu adalah nama kawasan di New York yang menjadi pusat bisnis dan bursa saham terbesar di dunia. Aksi ini kemudian dikenal dengan sebutan Occupy Wall Street. Ribuan demonstran itu mewakili mayoritas warga Amerika yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan asuransi sosial, dan naiknya harga-harga barang sebagai dampak krisis. Sementara pelaku bisnis raksasa yang dituding menjadi pemicu krisis mendapat dana talangan dari pemerintah.

Salah satu Inisiator Occupy Jakarta adalah Bob Sulaiman. Ia mengenakan kemeja lengan panjang putih, berdasi hitam dan celana panjang hitam. Direktur salah satu perusahaan minyak dan gas itu, mengatakan Occupy Jakarta terinspirasi dari Occupy Wall Street.

Bob Sulaiman, salah satu penggagas Occupy Jakarta

“Ya memang terinspirasi. Tapi terinspirasi lebih pada memanfaatkan momentumnya. Bukan terinspirasi karena alasan yang sama. Karena di sana kelas menengahnya pun sudah banyak yang tak bekerja. Sudah merasakan dampaknya. Kalau di sini kan belum terasa sekali. Kita ingin membuktikan bahwa kapitalisme telah gagal. Lets move on. Lets change!”

Oleh sebab itu, kata Sari Putri, Bursa Efek Indonesia sebagai simbol kapitalisme, sengaja mereka duduki.

“Karena Bursa Efek itu adalah simbol penjualan saham, obligasi, mata uang dan lain-lain. Dan kita tahu bahwa yang berhubungan dengan kapital itu ada di sini. Ini simbol financial.”

Terik matahari memanggang tubuh pengunjuk rasa. Mereka tak surut. Sambil duduk melingkar, demonstran bernyanyi bersama-sama.

Setiap peserta bebas bicara mengartikan kapitalisme dari sudut pandang masing-masing.

“Hidup 99 persen. Hidup masyarakat yang melawan dominasi kapitalisme! Saya Dian hadir di sini akan menyerukan tuntutan perempuan. Karena perempuan merasa tak pernah aman di tengah sistem kapitalisme saat ini. Sistem kapitalisme menentukan standar kecantikan kami. Sistem kapitalisme menentukan kami harus pakai apa. Bukan-bukan sistem ini yang perempuan mau”, kata peserta aksi, Dian.

Peserta aksi lainnya mengatakan, ”Kapitalisme di Indonesia lebih buruk dibanding negara asalnya. Karena kapitalisme di Indonesia berkawin dengan oligarki politik. Meraup hak para pekerja. Yang menyebabkan politik upah murah terjadi.”

Intinya, mereka menilai sistem ekonomi kapitalisme telah merugikan. Dan perlu diganti dengan sistem ekonomi lain yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat.

Demonstran pendukung Occupy Jakarta

Gerakan duduki Bursa Efek Indonesia, kata Bob Sulaiman, rencananya berlangsung selama sebulan hingga  19 November nanti.

“Kita ingin bangunkan kelas menengah. Para pemikir. Kalau kita tak di sini mereka tak akan melek. Saya bukan ahli ekonomi. Kita hanya punya ide. Kita buka jalan pemikiran-pemikiran bisa masuk. Bagaimana kita bisa berubah di masa datang. Itu saja.”

Tujuan apa yang ingin dicapai peserta dan penggagas Occupy Jakarta? Tepatkah aksi yang bermula di Amerika Serikat sana diikuti di Indonesia?

Occupy Jakarta, untuk Siapa?

Aktivitas bisnis di SCBD Sudirman, Jakarta baru berdenyut. Pagi itu, sejumlah pekerja lokal dan asing, mulai menyambangi kantor mereka. Gedung Bursa Efek Indonesia, berdiri di pusat bisnis terpadu itu.

Di halaman belakang pusat pasar saham nasional itu, tiga orang tengah sibuk memasang spanduk. Ini hari kedua gerakan duduki Bursa Efek atau Occupy Jakarta.

“Saya Pitono Adi. Bapak rumah tangga. Saya bekerja lepas sebagai penulis.”

Sari Putri Salah satu Penggagas Occupy Jakarta tengah berorasi

Pitono adalah warga kelas menengah Jakarta. Istrinya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Bapak dua anak ini mengaku ekonomi rumah tangganya relatif mapan. Ia ikut bergabung dalam Occupy Jakarta, karena gundah dengan situasi sosial-ekonomi yang timpang. Ajakan bergabung muncul dari situs jejaring sosial yang ia baca.

Kata Pitono sistem kapitalisme membuat biaya pendidikan dan kesehatan melonjak. Kaum miskin semakin sulit mengakses dua kebutuhan itu. Kapitalisme melahirkan ketidakadilan.

“Kondisi 99 persen warga yang tak bisa mengakses pelayanan publik yang baik, pelayanan kesehatan yang baik”, kata Pitono.

“Saya Sari Putri. Saya seorang ahli gizi anak-anak bekerja di salah satu sekolah internasional di Jakarta.”

Manager sekolah asing tersebut adalah salah satu penggagas Occupy Jakarta.

“Adanya pendidikan yang jujur kepada rakyat bahwa selama ini kita hidup dalam ilusi. Misalnya industri sektor riil kita dihajar produk luar negeri dengan harga murah. Pertanian kita dihajar juga, kita itu negara agraris tapi masih impor. Seperti beras. Sekarang garam. Bayangkan garam mesti impor. Kita ini kan negara maritim?”

Suasana diskusi Occupy Jkt

Selain itu sistem kapitalisme belum berpihak kepada mayoritas pekerja.

“Penghargaan kurang. Upah tak mengacu kepada UU No 13/2003 ketika pasal 92 mengatakan upah harus sejalan dengan kemampuan perusahaan. Jadi kalau perusahaan untung semakin besar, itu mestinya sejalan dengan itu. Tetapi ini tidak, hanya berdasarkan sebagai inflasi.”

Lewat perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia, kapitalisme sukses menghisap kekayaan alam Indonesia. Kembali Sari Putri.

“Yang lagi ramai sekarang Freeport. Itu berapa ton emas yang kabur dibawa ke luar negeri. Padahal emas itu cadangannya terbesar mungkin di dunia. Dan gak ada yang lebih berharga di dunia ini. Cuma dua hal dalam ekonomi sumber aset itu minyak dan emas. Nah kalau emas dan minyak dikuasai asing untuk rakyat kita apa? Hanya jadi pekerja, kuli saja. Contohnya di Freeport. Akhirnya apa? Kapitalisme itu melahirkan kekerasan dan intimidasi.”

Intinya sistem kapitalisme lebih banyak mudharatnya. Untuk itu, tegasnya perlu ditolak. Lewat Occupy Jakarta Sari berharap para pemikir atau ahli ekonomi ikut bergabung. Menyampaikan gagasan dan merumuskan sistem ekonomi baru yang lebih adil bagi 99 persen, mayoritas rakyat.

“Nasib kita itu harus kita ubah. Bagaimana caranya? yang kita lawan ini kekuatan besar. Kita tak bicara gulingkan presiden kita tak bicara reshuffle, we don’t care about that! Itu gak ngefek bagi kesejahteraan yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. Kalau sistem (kapitalisme-red) itu  masih dipertahankan”, lanjut Sari.

Seniman asing dukung Occupy Jakarta

Bagi pemerhati ekonomi, Yanuar Rizky gerakan anti Wall Street yang sudah mendunia diperkirakan belum akan berdampak ke Indonesia. Meski dia tak menampik gerakan menolak kapitalisme, sudah mulai menggeliat di sebagian kelas menengah.

“Sebagian kecil kelas menengah ya. Karena sebagian kecil kelas menengah kita juga menikmati euforia pasar keuangan kita yang masih bagus. Jadi artinya, bahwa upah kita rendah, bahwa kita dalam tanda petik itu dikuasai oleh sistem neo-liberalisme, isu-isu itu. Itu iya. Tapi di masyarakat banyak itu sudah terlalu retorika. Karena, kalau hidup dalam upah murah, hidup dalam ketidakpastian itu sudah sehari-hari mereka.“

Meski gerakan Occupy Jakarta diicibir dan diragukan mampu menggulingkan sistem kapitalisme, Sari Putri tak goyah. Ia yakin meski hari ini tak tumbang, kelak sistem itu akan hancur dengan sendirinya.

“Memang berat ya. Membuat kita tidak yakin akan diri kita sendiri. Kalau ada yang skeptis, itu wajar. Kita tahu sejarah juga dimulai dari hal-hal yang skeptis. Dulu pun kita tak yakin manusia bisa ke bulan atau terbang. Its

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/oct/26/occupy-protesters-bill-clinton

Apa yang harus dilakukan setelah protest di Wall Street dimulai – yang sudah sampai kepuncaknya dan berkelanjutan, sampai kini, semakin kuat dan bergulir ke seluruh dunia? Salah satu bahaya besar yang dihadapi para demonstran adalah bahwa mereka akan jatuh cinta pada dirinya sendiri.

Dalam gema San Francisco pendudukan Wall Street minggu ini, seorang pria yang berdemo mengajak dan mengundang kerumunan pengunjung untuk berpartisipasi sebagai demonstran dalam gaya hippy dari tahun 60-an. Dia menjelaskan : “Mereka (pengunjung) menanyakan program. Kami tidak memiliki Program. Kami di sini untuk bersenang-senang. “

Kesempatan kumpul bareng muncul, tetapi tujuan yang sejatinya harus diingat – apa hasilnya dimasa depan nanti – bagaimana kehidupan normal sehari-hari kita akan berubah. Para pengunjuk rasa harus jatuh cinta pada kerja keras dan sabar – mereka adalah awal, bukan hasil akhir.

Pesan dasar adalah: “yang terlarang” (tabu) telah dibongkar, kehidupan sedunia kini dalam kondisi terburuk, sehingga selayaknya, bahkan wajib, untuk berpikir tentang alternatif.

Dalam Hegel triad, aliran kiri didunia Barat telah menjalani seluruh lingkaran : setelah meninggalkan apa yang disebut “esensialisme perjuangan kelas” untuk pluralitas, perjuangan anti-rasis, feminis, dan lainnya, kapitalisme sekarang muncul sebagai nama dari sumber masalah.

Jadi pelajaran pertama yang harus diambil adalah: jangan menyalahkan orang dan sikap mereka.Masalahnya bukan korupsi atau keserakahan, masalahnya adalah sistem yang mendorong Anda untuk menjadi korup. Solusinya adalah tidak “Main Street, bukan Wall Street”, namun untuk mengubah sistem dimana Main Street tidak dapat berfungsi tanpa Wall Street,

Ada jalan panjang di depan, dan segera kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar sulit – bukan pertanyaan tentang apa yang tidak kita inginkan, tapi tentang apa yang kita inginkan. Apa organisasi sosial dapat menggantikan kapitalisme yang ada? Apa jenis pemimpin baru yang kita butuhkan? Apa organ-organ, termasuk kontrol dan represi? Abad ke-20 alternatif jelas tidak berhasil.

Sementara itu memang mendebarkan dan bergairah menikmati kesenangan “organisasi horisontal” protes orang banyak dengan solidaritas egaliter dan terbuka perdebatan bebas, namun kita juga harus ingat apa yang pernah dikatakan GK Chesterton : “Hanya memiliki pikiran yang terbuka tidak ada artinya; obyek membuka pikiran, sebagaimana juga membuka mulut, adalah untuk menutupnya kembali pada sesuatu yang kokoh. “

Ini berlaku juga bagi politik di masa ketidakpastian ini : perdebatan terbuka nanti bukan saja harus memberikan wacana wacana yang luar biasa, tetapi juga harus dapat menjawab dengan konkret untuk pertanyaan Leninis lama, “Apa yang harus dilakukan?”

Serangan konservatif mudah untuk dijawab. Apakah protes un-Amerika? Ketika fundamentalis konservatif mengklaim bahwa Amerika adalah negara Kristen, kita harus ingat apa yang dimaksud dengan Kristen itu: yaitu Roh Kudus, komunitas egaliter bebas yang dipersatukan oleh cinta. Demonstran yang adalah Roh Kudus, sedangkan para kaum dari Wall Street adalah penyembah berhala-berhala palsu ( ketamakan ).

Apakah pengunjuk rasa brutal? Benar, bahasa yang mereka pakai memang bernada keras dan kasar (duduki, dan sebagainya), tetapi kekerasan ini hanya kekerasan dalam arti gaya Mahatma Gandhi. Kalimat kerasan ini muncul karena mereka ingin menghentikan sesuatu – dan apalah arti kekerasan ini dibandingkan dengan kekerasan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kelancaran fungsi sistem kapitalisme global?

Mereka disebut pecundang – tetapi pecundang sejati itu adanya di Wall Street, yang menerima dana talangan besar-besarankan?

Mereka disebut kaum sosialis – tetapi di AS, sudah berjalan sosialisme untuk orang kaya.

Mereka dituduh tidak menghormati kepemilikan pribadi – tetapi Wall Street spekulasi yang menyebabkan crash tahun 2008 dan di bail out adalah tak terhingga, tak akan pernah sebanding andaikan para pengunjuk rasa itu harus menghancurkan rumah rumah pribadi itu siang dan malam – dimana crash waktu itu mengakibatkan ribuan kepemilikan rumah terpaksa disita.

Mereka tidak komunis, jika komunisme berarti sistem ini patut runtuh pada tahun 1990 – dan ingat bahwa komunis yang masih berkuasa saat ini menjalankan kapitalisme yang paling kejam. Keberhasilan komunis China yang dikelola dengan kapitalisme adalah sebuah tanda sial bahwa pernikahan antara kapitalisme dan demokrasi mendekati perceraian.

Ciri dimana para pengunjuk rasa seolah olah komunis adalah bahwa mereka peduli akan kesejahteraan bersama, peduli kepada alam, dan ilmu pengetahuan – yang terancam oleh sistem.

Mereka dianggap sebagai pemimpi, tetapi pemimpi sejati adalah mereka yang berpikir bahwa keadaan sekarang ini bisa berlanjut tanpa batas dengan mengikuti cara mereka, hanya dengan beberapa perubahan kosmetik.

Mereka tidak pemimpi, mereka terbangun dari mimpi yang berubah menjadi mimpi buruk. Mereka tidak menghancurkan apa pun, tetapi bereaksi terhadap bagaimana sistem secara bertahap menghancurkan dirinya sendiri.

Kita semua tahu adegan klasik dari kartun: kucing mencapai jurang tetapi terus berjalan, ia mulai jatuh hanya ketika ia melihat ke bawah melihat ada jurang. Para pengunjuk rasa hanya mengingatkan mereka yang berkuasa untuk melihat ke bawah.

Ini adalah bagian yang mudah. Para pengunjuk rasa harus berhati-hati tidak hanya terhadap musuh, tetapi juga teman-teman palsu yang berpura-pura mendukung mereka tetapi sudah bekerja keras untuk mencairkan protes.

Dengan cara yang sama kita mendapatkan kopi tanpa kafein, bir tanpa alkohol, es krim tanpa lemak, mereka yang berkuasa akan mencoba untuk membuat protes menjadi isyarat moralistik berbahaya.

Dalam tinju, gerakan clinching artinya memegang tubuh lawan dengan satu atau kedua lengan dalam rangka untuk mencegah atau menghalangi pukulan.

Reaksi Bill Clinton terhadap protes Wall Street adalah kasus sempurna clinching politik. Clinton berpikir bahwa aksi protes “pada jalur kondisi keseimbangan … suatu hal yang positif”, tapi dia khawatir tentang nebulousness penyebabnya: “Mereka perlu menjelaskan sesuatu dengan spesifik, dan bukan hanya terhadap sesuatu yang tidak jelas, karena jika Anda hanya terhadap sesuatu yang tidak jelas, seseorang lain akan mengisi kekosongan yang Anda buat, “katanya. Clinton menyarankan para pengunjuk rasa mendapatkan pekerjaan di balik rencana Presiden Obama, yang klaim akan menciptakan “beberapa juta pekerjaan pada satu setengah tahun kedepan”

Apa yang harus dipertahankan adalah untuk tidak memobilisasi energy protest untuk serta merta menuntut berbagai tuntuntan. Ya protest memberikan rasa kekosongan dibidang ideology hegemonic. Dan waktu harus diisi dengan hal hal produktif. Kekosongan ini diperlukan sampai pada waktu yang tepat, karena ini ibarat kekosongan vacuum ideoloty hegemonic , perlu waktu dan pada waktunya akan menjadi sebuah pembuka untuk benar-benar baru.

Alasan pengunjuk rasa muncul adalah bahwa mereka jenuh dengan program daur ulang kaleng Coke, memberikan beberapa dolar untuk amal, atau membeli cappuccino di mana 1% harga beli akan diberikan untuk membantu masalah dunia. Mereka merasa sudah cukup lah berbuat baik terus menerus.

Setelah bekerja secara outsourcing dan penyiksaan, setelah lembaga pernikahanpun mencarikan kencan dengan cara out sourcing, dan dalam memberikan amanah politikpun mereka seakan akan dengan cara outsourcing kini mereka ingin memiliki kehidupannya kembali lagi.

Seni politik adalah juga untuk bersikeras pada permintaan tertentu yang, walaupun secara menyeluruh “realistik”, akan mengganggu inti dari ideologi hegemonik: yaitu walaupun pasti layak dan sah, adalah de facto tidak memungkin (kesehatan universal di Amerika Serikat kasus seperti itu).

Sebagai buntut dari protes Wall Street, kita pasti harus memobilisasi orang untuk membuat tuntutan tersebut – namun, hal yang tidak kalah penting untuk secara bersamaan tetap dikurangkan dari bidang pragmatis negosiasi dan memilih “realis” proposal.

Apa yang harus selalu diingat adalah bahwa setiap debat di sini dan sekarang tentu masih menjadi perdebatan di wilayah musuh, waktu dibutuhkan untuk menyebarkan konten baru. Semua yang kita katakan sekarang dapat diambil dari kita – semuanya kecuali ketidak acuhan dan berdiam diri. Perbuatan ini adalah penolakan dialog, merupakan sikap clinching, adalah “teror” kita, mengancam pergerakan ini.

Diterjemahkan oleh Ami Nasution

Zely Ariane

Kentang Dieng kini sedang menunggu dalam ketidakpastian. Seharusnya masa-masa sekarang adalah masa paling baik untuk mulai ditanam, tetapi kini dipanenpun belum. Kaum tani kentang di Dieng sedang beharap-harap cemas pada kawan-kawannya yang sedang berjuang ke Jakarta untuk mencari dukungan dan bantuan agar harga jual kentang mereka kembali normal, dari yang biasa Rp.5000 s/d 6000 per kg, sekarang hanya Rp. 3000. Dengan harapan besar di dalam hati, mereka hendak bertemu Kementerian Perdagangan.

Namun, Dirjen perdagangan sekadar menjawab bahwa kejatuhan harga itu hanyalah mis komunikasi dan ‘kecolongan’ antar departemen. Sebuah mis komunikasi yang masal dan mahal dampaknya menyangkut hidup 700.000 petani kentang di Dieng. Sebuah ’kecolongan’ yang bisa membuat orang tidak makan. Biasanya tindakan yang demikian, bila dilakukan petugas pintu kereta, akan membuat tabrakan kereta dan kematian penumpang. Dan biasanya petugas itu akan ditanyai Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Untuk kasus petani kentang, entah siapa yang akan menanyai pejabat pintar yang duduk menjadi dirjen  itu.

Tiga kawan petani kentang Dieng, bersama kawan-kawan dari Serikat Petani Indonesia (SPI), hari ini membuat hangat lokasi pendudukan #Duduki Jakarta, di pelataran rumput BEI/BEJ, selepas hujan. Kedatangan kawan-kawan memang bertepatan dengan tema 99% Bicara tentang Krisis Pangan.

Ketika 100% pangan kita dikuasai oleh 1% saja korporasi-korporasi raksasa–diantaranya Carefour, yang mengambil untung dari kerja kaum tani mengolah lahannya, maka itulah krisis pangan. Ketika ribuan rakyat di Alor kelaparan dan  pontang panting mencari makan, sementara korporasi malah tambah untung dari bisnis pangan, maka itulah krisis pangan. Ketika produksi pangan meningkat, tetapi petani malah mendapat imbal hasil yang semakin murah, maka itulah krisis pangan. Ketika kentang Dieng, yang tak tau apa-apa, dibiarkan membusuk tak laku karena dipaksa bersaing dengan kentang Cina, yang juga tak punya dosa, itulah krisis pangan. Ketika harga pasar justru ditentukan oleh transaksi berwujud angka-angka maya judi saham di pasar bursa oleh monopoli dan persaingan korporasi pangan  raksasa, yang mekanismenya jauh dari kontrol bahkan pengetahuan produsen pangan sebenarnya, yaitu kaum tani, itulah juga krisis pangan.

Kentang Dieng tak sanggup bersaing dengan kentang Cina dari segi harga, walau secara kualitas jauh lebih baik. Kentang Cina bisa jauh lebih murah karena negaranya mensubsidi pertanian, sementara di negeri kita kaum tani dibiarkan mengurus dirinya sendiri sekreatif-kreatifnya tanpa pemerintah ambil pusing. Hal yang sama juga terjadi di negeri-negeri Eropa seperti Inggris dan Perancis yang juga mensubsidi pertaniannya.

Dari situasi ini, bagaimana bisa kaum tani di Indonesia leluasa, kreatif dan percaya diri mengembangkan kualitas hasil produksinya, misalnya, agar lebih memenuhi standar kesehatan–tanpa pestisida, tanpa GMO (genetically modified organism) ? Dari situasi ini pula bagaimana mungkin para pembeli produk makanan dapat memilih dan sadar produk pangan yang ia makan? Sudah harga mahal, nilai gizi dan standar kesehatan tidak diurus sama negara–mau dibawa kemana dan dipekerjakan dimana nanti para ahli gizi kita?, jaminan pemenuhan pangan pun, gilanya, tak  masuk dalam agenda mendesak para penguasa.

Ah, sudah terlalu panjang rasanya kita menghela nafas. Entah apa fungsinya negara ini bagi 99% rakyat yang bergantung pada kaum taninya. Ternyata semakin kentara saja negara melayani korporasi yang segelintir itu; yang 1% itu, ketimbang melayani mayoritas kaum tani. Tak heran jika salah seorang ‘penduduk’ (occupier) mengatakan kita hanya sekadar dibuat bertahan hidup untuk memperkaya segelintir orang saja. Mekanisme bertahan hidupnya ya lewat bantuan-bantuan sosial yang berumur pendek, ketimbang mengubah seluruh struktur penopang kehidupan mayoritas  rakyat. Apa bedanya kita dengan binatang? yang hidup hanya untuk makan dan reproduksi, tanpa dikembangkan daya pikir dan kemanusiaannya? Bahkan binatang bisa memiliki nilai kemanusiaan karena dilatih daya pikirnya untuk menolong orang lain.

Ketika kaum tani kita, pemberi makan seluruh rakyat, menjadi korban terbanyak dari ketidakadilan perdagangan yang disinyalir ‘bebas’ saat ini, perdagangan semacam itu, artinya, tidak dibutuhkan kaum tani. Sayangnya, kami tidak sempat banyak mengulak-ngulik soal perdangan bebas ini lebih jauh. Hujan tak bisa diajak negosiasi, sehingga kami, sementara ini, belum bisa memberi jawaban pada kentang-kentang Dieng, kenapa mereka dipaksa bersaing dengan sesama kawan  kentangnya dari Cina. Dan kami juga belum banyak membongkar siapa yang paling diuntungkan dari ‘kebebasan pasar’ lewat, salah satunya, AFTA (Kawasan Perdagangan Bebas Asia) saat ini. Walau kami semakin tahu bahwa yang ‘bebas’ itu adalah si 1%, sementara yang 99% tak punya kebebasan itu. Sekian (zy)***

Catatan hari ke-8 pada 99% Bicara Krisis Pangan #Duduki Jakarta